KPK Siap Garap James Riady

KPK Siap Garap James Riady

  Sabtu, 20 Oktober 2018 09:00
BAKAL DIPERIKSA: CEO Lippo Group James Riady bakal diperiksa KPK sebagai saksi kasus suap perizinan pembangunan Meikarta.

Berita Terkait

 Kasus Dugaan Suap Perizinan Meikarta 

JAKARTA –  Setelah menggeledah rumah bos Lippo Group James Riady dan tidak membawa apa-apa, KPK tetap akan memeriksa James sebagai saksi. Pemeriksaan itu untuk mengonfirmasi beberapa hal terkait dugaan suap perizinan pada megaproyek Meikarta yang telah menyeret Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menuturkan masih belum bisa mengonfirmasi jadwal pemeriksaan terhadap James. Hingga kemarin memang belum ada surat panggilan yang diberikan kepada James. Namun dia memastikan pada bulan ini bakal ada pemeriksaan saksi-saksi untuk dugaan suap perizinan Meikarta itu. 

”Apakah James akan diperiksa? Jawabannya iya. Rencana pemeriksaan ada. Tapi kapannya akan disampaikan lagi. Kenapa perlu diperiksa? Karena kami perlu mengonfirmasi beberapa hal termasuk terkait pertemuan,” ujar Febri di KPK, Jalan HR Rasuna Said, semalam (19/10).

Pertemuan yang dimaksudkan itu antara lain pertemuan para pemberi suap, perantara dan penerima suap. Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan sembilan tersangka. Selain Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro ada juga karyawan Lippo, Henry Jasmen. Ada pula dua konsultan Lippo yakni Fitradjaja Purnama dan Taryuadi. 

Sedangkan penerima suap adalah Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaluddin, Kepala Bidang Tata Usaha Dinas PUPR, Neneng Rahmi, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Sahat M.B.J. Nahor, dan Kepala Dinas PMPTSP, Dewi Risnawati.

James diduga mengetahui pertemuan-pertemuan para tersangka tersebut. Bahkan diduga sebelumnya ada pertemuan antara James dengan orang-orang yang dijadikan tersangka itu.

”Pertemuan-pertemuan yang kami duga  pernah dilakukan oleh saksi-saksi dari pihak Lippo dengan bupati atau pihak-pihak lain terkait perkara ini,” ungkap Febri.

Ia mengakui memang pada saat penggeledahan di rumah pribadi James di Kelapa Dua, Tangerang pada Kamis (18/10), tidak ada satu pun barang yang disita. Ia berdalih penggeledahan itu diperlukan karena diduga ada ada alat bukti di lokasi tersebut. Selain itu, KPK juga sudah mendapat informasi bahwa James berkaitan dengan perkara dugaan suap Meikarta. Kepastian mengenai keterkaitan itu akan dikonfirmasi dalam agenda pemeriksaan.

”Tidak ditemukan benda-beda yang terkait dengan perkara di rumah James Riady tersebut,” tegas Febri. Sementara dari penggeledahan di sebelas lokasi lain pada Rabu (17/10) dan Kamis (18/10), KPK menemukan banyak bukti. Mulai dari dokumen, catatan transaksi keuangan, komputer, dan compact disc. Bukti-bukti itu dinilai signifikan untuk menjelaskan alur perizinan Meikarta dan sejarah atau proses sebelum proyek Meikarta didirikan. Selain itu, juga menjelaskan hubungan-hubungan hukum antara pihak terkait.

Sementara itu, Denny Indrayana, kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang mengerjakan proyek Meikarta, belum bisa berbicara banyak terkait rencana pemanggilan Bos Lippo Group, James Riady. ”Maaf, Mas. Lagi meeting,” jelasnya melalui pesan pendek saat dihubungi kemarin.

Tapi dalam keterangan sebelumnya, Denny memastikan bahwa pihaknya tetap dan akan terus menghormati proses hukum KPK. Mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan KPK untuk mengungkap tuntas kasus dugaan suap atau pemerasan itu. Ia juga mengapresiasi kerja tim KPK yang telah melakukan penggeledahan secara profesional dan penuh etika sehingga tetap menciptakan suasana kerja yang nyaman dan kondusif.

”Kami juga akan tetap menghormati dan terus bekerjasama dengan KPK, untuk menuntaskan proses hukum yang sekarang masih berlangsung,” jelas Denny, Kamis (18/10) lalu.

Pada suap perizinan Meikarta, diduga commitmen fee  yang dijanjikan pemberi suap sebesar Rp 13 miliar. Sedangkan uang yang telah diberikan sekitar Rp 7 miliar. 

Sementara itu, Dirjen Pengawasan Pemanfaatan Tata Ruang Kementerin Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), Budi Situmorang mengungkapkan bahwa pada Maret lalu, pihaknya telah mengirimkan surat pada Pemda Bekasi dan pihak Meikarta untuk menghentikan pembangunan. Hal tersebut karena ditemukan bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum dikantongi oleh pihak Meikarta. 

Budi menyebut, dari total 500 hektare yang dipromosikan oleh pihak pengembang Meikarta, baru 84 hektare yang telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bekasi.

Menurut info yang ia terima, Budi menyebut bahwa pihak Meikarta menginginkan adanya IMB induk. Aartinya satu IMB untuk banyak bangunan di kompleks perumahan yang akan mereka bangun. "Padahal ya namanya IMB, ya harus satu per satu bangunan," jelasnya. 

Selama ini, kata Budi, banyak pengembang yang langsung membangun tanpa menunggu terbitnya IMB, padahal itu keliru. Dalam peraturan IMB sendiri, tercantum tentang prasyarat yang harus diikuti dalam membangun seperti ketinggian bangunan, posisi bangunan, dan koefisien dasar bangunan.  Selain itu, juga hal-hal yang boleh serta tidak boleh dilakukan dalam proses pembangunan. "Ya tentu kalau namanya prasyarat, pasti harus di depan di setiap sebelum membangun," jelasnya. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan meminta publik tidak perlu over reaktif terhadap kasus Meikarta. "Kalaupun ada masalah hukum, ya selesaikan saja secara hukum," katanya. 

Luhut berharap jangan sampai kasus Meikarta menimbulkan sentimen negatif terhadap investor baik di dalam maupun di luar negeri yang memberi kesan bahwa regulasi di Indonesia menyulitkan. 

Luhut berharap dengan semakin dimatangkannya sistem Online Single Submission (OSS), perizinan akan lebih mudah. "Sekarang OSS sudah 70 hingga 80 persen, saya harap dengan OSS bisa menghindari kasus-kasus semacam ini (Meikarta,Red) lagi," pungkasnya.(tau)

Berita Terkait