KPK Periksa Lasarus , Dalami Dana Aspirasi

KPK Periksa Lasarus , Dalami Dana Aspirasi

  Rabu, 2 March 2016 08:07

Berita Terkait

            JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR Fraksi PDI Perjuangan Lasarus, berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.  Legislator Senayan asal daerah pemilihan Kalimantan Barat, itu menjadi saksi dugaan korupsi.  Lasarus diperiksa sebagai  saksi suap anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ia bersaksi untuk tersangka yang merupakan koleganya di partai dan  Komisi V DPR,  Damayanti Wisnu Putranti.                

Lasarus sudah mendatangi gedung KPK di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, sejak Selasa (1/3) pagi. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Kalbar ini baru selesai digarap KPK sekitar pukul 17.50. Setelah diperiksa kurang lebih tujuh jam, Lasarus mengklaim tak tahu menahu soal dugaan aliran suap kepada kolega-koleganya di Komisi V DPR di kasus Damayanti.             

Bahkan, ia  mengklaim tak mengerti ketika disinggung adanya dugaan aliran uang dalam kasus itu. “Saya tidak mengerti,” kata Lasarus menjawab wartawan usai diperiksa KPK, Selasa (1/3).   

Saat dikonfirmasi apakah  ikut menerima uang dari tersangka Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir, Lasarus membantahnya. Ia mengaku tak ikut-ikutan. "Tidak ikut, tidak ikut,” kata mantan anggota DPRD Kabupaten Sintang, ini.          

Ia mengaku, dalam pemeriksaan kali ini hanya ditanyakan terkait kasus yang menjerat Damayanti.  “Dimintai keterangan soal Damayanti,”  papar Lasarus.   

Selebihnya, Lasarus memilih bergegas masuk ke dalam mobil yang telah menjemputnya untuk meninggalkan markas KPK.    Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, pemeriksaan terhadap Lasarus dilakukan untuk mengonfirmasi sejumlah petunjuk yang didapat penyidik berkaitan perkara yang diusut. “Lasarus diperiksa sebagai saksi berkaitan petunjuk dan info yang didapat penyidik berkaitan perkara,” tegas Priharsa, Selasa (1/3). 

Dia menjelaskan, petunjuk yang diperoleh penyidik itu bisa dari berbagai sumber. “Bisa pengakuan tersangka dan saksi,”  kata pria berkacamata ini.  Sebelum Lasarus, kata Priharsa, ada beberapa anggota Komisi V DPR yang diperiksa dalam kasus Damayanti ini. Hal itu dilakukan KPK untuk mendalami soal dana aspirasi Komisi V DPR. “Pemeriksaan itu berkaitan pertemuan rapat, khususnya membahas dana aspirasi. Jadi, spesifik ke hal tersebut,” kata Priharsa.            

Selain Lasarus, KPK juga menggarap saksi Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng. Namun, Priharsa mengatakan, pemanggilan Aseng kali ini bukan  untuk menjalani pemeriksaan. Menurut dia, penyidik memanggil Aseng untuk memverifikasi barang bukti yang disita dalam penggeledahan di beberapa tempat.                

Selain Lasarus, KPK juga memeriksa tersangka Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir. Ia juga akan diperiksa sebagai saksi untuk DWP. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Khoir, Damayanti dan dua stafnya Julia Prasetyarini serta Dessy A Edwin sebagai tersangka.                

KPK mengklaim sudah menerbitkan surat perintah penyidikan untuk tersangka baru. Ketua KPK Agus Rahardjo tak menampik bahwa tersangka itu dari unsur penyelenggara negara dan swast. Namun, ia bungkam soal identitas tersangka. 

 

"Kami sudah tanda tangan sprindik baru, ada yang mau dinaikan lagi," tegas Agus didampingi pimpinan KPK lainnya usai bincang-bincang santai dengan wartawan di markas KPK, Senin (29/2) malam. 

       

Kembalikan Uang

 KPK tak menampik anggota Komisi V DPR Budi Supriyanto mengembalikan uang diduga suap kepada KPK. Uang itu diduga merupakan bagian dari suap terkait proyek pembangunan jalan pada Kemenpupera. Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati, membenarkan adanya pengembalian uang itu. Namun, ia tak menjelaskan lebih rinci terkait pengembalian uang tersebut. "Pengembalian uang saya konfirmasi ada," kata Yuyuk di markas KPK, Selasa (1/3). 

Hanya saja, ia menegaskan, untuk tindaklanjut pascapengembalian itu akan diinformasikan kemudian.  Yuyuk pun memastikan, meski dilakukan pengembalian uang, tidak akan menghilangkan pidananya. "Perkaranya tetap akan diproses," ujarnya. 

Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono membenarkan adanya laporan gratifikasi dari Budi. 

Namun, ia tak merinci kapan pelaporan itu dilakukan, termasuk jumlah uang yang diserahkan ke KPK. "Benar. Saya lupa (tanggal dan jumlahnya). Nanti saya cek lagi," ujar Giri, Selasa (1/3) saat dikonfirmasi wartawan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Budi melaporkan SGD 300 ribu kepada Direktorat Gratifikasi KPK. Pada bagian lain, KPK menetapkan enam  enam tersangka baru kasus suap pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015 dan Laporan Pertanggungjawaban tahun 2014. Enam tersangka yang merupakan anggota DPRD Muba periode 2014-2019, itu adalah Ujang M Amin, Jaini, Parlindungan Harahap, Depy Irawan, Dear Fauzul Azim dan Iin Pebrianto. 
"KPK menetapkan enam tersangka baru terkait suap DPRD Kabupaten Muba," tegas Yuyuk, Selasa (1/3). Yuyuk menegaskan, penetapan tersangka ini setelah penyidik menemukan bukti yang cukup  berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti, maupun fakta persidangan. 

Dia menjelaskan, para tersangka ini diduga melanggar pasal 12 a atau b atau pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Korupsi. "Total jumlah tersangka ada 16 orang dalam perkara yang sama," kata dia. 
Menurut dia, empat tersangka yang lain sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Palembang. Sedangkan enam tersangka lainnya, KPK sudah melimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta pada 26 Februari 2016. 
Namun demikian, ia menegaskan, KPK tidak akan berhenti para tersangka yang sudah ditetapkan saja. "Sejauh ditemukan bukti yang cukup, KPK akan mengembangkan ke pihak lain," ujar Yuyuk. Priharsa menambahkan sejak 2010 hingga 2016, sudah ada puluhan anggota DPRD Dewan di Indonesia yang dijadikan KPK sebagai tersangka. Dia menjelaskan, sebagian besar anggota DPRD itu menjadi tersangka berkaitan dengan pengurusan anggaran pendapatan belanja daerah.  “Sejak awal 2010 sampai sekarang telah ada 42 anggota DPRD yang ditetapkan sebagai tersangka,” kata Priharsa.

Karenanya, kata Priharsa, selain memokuskan penindakan maka tahun ini KPK juga akan fokus pada penerapan e-budgeting di daerah.  Hal itu untuk mencegah permainan dalam anggaran. “Sekarang mengumpulkan best practice daerah yang sudah menerapkan untuk diaplikasikan ke daerah lain. Nanti akan direview sudah sejauh mana (penerapannya),” katanya. (ody) 

 

 

Berita Terkait