KPK Klarifikasi OTT, BWSK Pastikan PPK Aman

KPK Klarifikasi OTT, BWSK Pastikan PPK Aman

  Selasa, 8 January 2019 09:19
ilustrasi

Berita Terkait

PONTIANAK – Simpang siur kabar operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pontianak belum menemukan titik terang. Lembaga antirasuah itu diduga sengaja masih menyembunyikan informasi demi pendalaman kasus. 

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah ketika dihubungi Pontianak Post, menyatakan sejak Sabtu hingga Minggu kemarin, KPK tidak ada melakukan operasi tangkap tangan di Kalimantan Barat. “Tidak ada OTT yang dilakukan KPK di Kalbar, Sabtu ataupun Minggu kemarin,” jawab Febri di pesan singkat aplikasi whatsapp. 

Kabar OTT KPK itu juga dibantah Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan (BWSK) 1, Achmad Zubaidi. Menurutnya, tak ada satu pun jajarannya yang ditangkap KPK terkait proyek yang dikerjakan BWSK 1 di Kalbar. Ia memastikan bahwa seluruh jajarannya sudah bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

“Tidak benar jika ada pegawai kami yang terjaring OTT,” kata, Achmad Zubaidi ketika dikonfirmasi, Senin (8/1). Ia menjelaskan, proyek-proyek yang dikerjakan BWSK 1 di 2018 yakni proyek penguatan tebing sungai di Kapuas Hulu, dan proyek di Sungai Bakau, Kabupaten Mempawah. Proyek itu bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dengan total dana sekitar Rp200 miliar. Sementara pada 2019, lanjut dia, ada pula proyek operasi pembersihan saluran air (parit). 

“Tadi pagi setelah membaca berita di Pontianak Post, saya langsung kumpulkan seluruh pegawai. Sembilan anggota PPK(pejabat pembuat komitmen) hadir dan tidak ada yang ditangkap,” ucapnya. 

Achmad telah menginstruksikan seluruh pegawainya yang terlibat sebagai panitia untuk menaati aturan dan tidak menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proyek BWSK 1. “Panitia-panitia ini kami karantina, tidak boleh berkomunikasi apalagi bertemu langsung dengan pihak penyedia jasa,” pungkasnya. 

Gubernur Tidak Tahu

Terpisah, Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengaku tidak tahu-menahu soal adanya OTT di provinsi ini. Ia pun memastikan bahwa di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak ada yang terjerat kasus demikian.

"Tidak tahu saya sampai sekarang. Mana ada OTT. Belum ada konfirmasi dari KPK. Tidak tahu ada OTT apa. Kalau ada, tentulah kami dikonfirmasi. Yang jelas kalau di jajaran Pemprov Kalbar tidak ada," katanya kepada awak media, Senin (7/1).

Meski demikian, ia pun tidak berani memastikan apakah kabar yang beredar itu benar atau bohong. "Yang jelas jajaran Pemprov tidak ada. Kalau Balai (BWSK 1) kan bukan kami. Itu kementerian," ucapnya.

Mengenai informasi yang beredar bahwa OTT tersebut terkait dengan proyek pembangunan Jembatan Kembar Landak, ia merasa itu tidak mungkin. Alasannya karena seluruh proses pengerjaan sudah didampingi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). 

"Jembatan Landak malah sekarang pekerjaannya surplus, tidak minus. Dan yakin saya selesai April atau Juni itu bisa selesai. Kayaknya Landak tidak ada masalahlah. Kalau ada, tentu kami sudah dihubungi TP4D," ujarnya. 

Midji kembali memastikan bahwa dirinya tidak mengetahui informasi OTT tersebut. Bahkan ia sudah bertemu langsung dengan Kapolda dan Kajati Kalbar dan tidak ada pembahasan tentang OTT. 

"Tadi saya ketemu Kapolda dan Kajati. Tidak ada cerita (soal OTT). Memang kalau hal ini, tidak ditanya pun pasti cerita. Tidak ada lah, aman," tegasnya. Orang nomor satu di Kalbar itu pun mengingatkan kepada jajarannya agar bekerja dengan benar, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek pembangunan. Jangan sampai proyek dikerjakan di luar standar yang ditetapkan. "Kalau tidak, saya akan bongkar. Saya akan awasi langsung ke lapangan. Seluruh proyek yang dibiayai APBD provinsi saya akan turun lihat," pungkasnya.(adg/bar)

Berita Terkait