KPK Dukung KPU Haramkan Mantan Koruptor Jadi Caleg

KPK Dukung KPU Haramkan Mantan Koruptor Jadi Caleg

  Senin, 2 July 2018 21:32

Berita Terkait

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengesahkan PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Regulasi itu sekaligus melarang para mantan narapidana korupsi nyaleg di pemilah legislatif (Pileg) 2019 mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Pandjaitan mengaku, pihaknya mendukung adanya PKPU itu. Karena, menurutnya anggota legislatif yang pernah terjerat kasus pidana tidak layak menjadi wakil rakyat yang mewakili suara rakyat.

"Prinsipnya kita mendukung (larangan mantan koruptor nyaleg). Jangankan korupsi. Siapa pun yang sudah pernah melakukan pidana sebaiknya tidak menjadi wakili rakyat," ungkap Basaria di Gedung Merah Putih, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (2/7).

"Jangankan mau jadi caleg, kita mau melamar pekerjaan saja perlu dulu kan SKCK, sekarang catatan kepolisian. Tujuannya untuk apa. Apakah orang ini pernah melakukan pidana. Kalau dia pernah melakukan pidana pasti sudah tidak akan terpilih. Idealnya sebenarnya persyaratan itu sudah dilakukan," jelasnya.

Kemudian, Basaria juga berpendapat walau setiap manusia memiliki hak asasi manusia (HAM) tetap saja perlu dilihat latar belakang calon. Jika pernah terjerat pidana terutama korupsi maka nantinya dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai wakil rakyat tidak sesuai harapan rakyat.

"Itu tujuannya kan ada. Jadi jangankan korupsi siapapun yang pernah melakukan pidana idealnya tidak usah lagi ikut nyaleg.

Sekadar informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya memberlakukan Peraturan KPU (PKPU) No. 2 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019.

Dalam peraturan tersebut, terdapat larangan mantan terpidana korupsi untuk maju dalam pemilihan legislatif 2019. Hal itu disampaikan KPU melalui situs resmi KPU, Sabtu (30/6/2018) kemarin

Aturan itu akan diterapkan menjelang pendaftaran kandidat caleg pada 4 hingga 17 Juli nanti meski belum dijadikan undang-undang oleh pemerintah. 

Tak hanya soal larangan ekspor napi korupsi, KPU juga telah mempersiapkan pelaksanaan tahapan pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019, seperti formulir-formulir pencalonan dan daftar rumah sakit yang memenuhi syarat sebagai tempat pemeriksaan kesehatan dalam rangka pemenuhan syarat calon.

(ipp/JPC)

Berita Terkait