KPK Borgol Tahanan Korupsi

KPK Borgol Tahanan Korupsi

  Kamis, 3 January 2019 10:08
DIBORGOL: Mulai 2019 KPK menerapkan pemborgolan tahanan ketika berada di luar rumah tahanan untuk menjalani proses pemeriksaan maupun menjalani persidangan di pengadilan Tipikor.

Berita Terkait

Gebrakan Awal 2019

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan aturan baru untuk para tahanan. Mulai tahun ini, semua tahanan yang keluar rumah tahanan (rutan) cabang KPK akan diborgol. Selain untuk pengamanan, upaya tersebut merupakan sarana edukasi publik.

Pemborgolan dilakukan sebelum dan sesudah tahanan menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Tahanan juga diborgol ketika menuju tempat sidang atau tempat-tempat lain seperti rumah sakit dan klinik kesehatan. ’’Hari ini (kemarin, Red) KPK telah mulai menerapkan pemberlakuan aturan pemborgolan untuk tahanan,’’ kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Sepanjang KPK berdiri, aturan pemborgolan baru diterapkan kemarin. Penerapan itu merupakan masukan masyarakat yang gemas atas ekspresi gembira sebagian terduga koruptor saat ditahan KPK. Dengan pemborgolan tersebut, diharapkan tidak ada lagi ekspresi semacam itu.

’’KPK menerima masukan itu dan mempelajari kembali aspek hukum terkait perlakuan terhadap tersangka dan terdakwa yang ditahan KPK,’’ terang Febri. Komisi antirasuah tersebut juga melakukan komparasi aturan pengelolaan tahanan yang diterapkan lembaga penegak hukum lain seperti kejaksaan dan kepolisian.

Aturan pemborgolan tahanan sejatinya sudah diatur dalam Peraturan KPK Nomor 01/2012 tentang Perawatan Tahanan pada Rumah Tahanan KPK. Pasal 12 ayat 2 aturan itu mengisyaratkan agar tahanan yang keluar dari rutan diborgol. ’’Hal itu dikategorikan dalam pengaturan tentang pemeliharaan keamanan dan tata tertib rutan,’’ jelas Febri.

Pada hari pertama penerapan pemborgolan, ada 38 tahanan KPK yang keluar rutan. Tujuh di antaranya menjalani proses hukum di Jakarta. Antara lain, mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham dan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. Selebihnya menjalani proses hukum di luar Jakarta. Yakni, Surabaya (18), Medan (1), Ambon (1), Bandung (7), dan berobat (4). 

Namun, dari pemantauan, belum semua tahanan diborgol ketika keluar rutan. Misalnya, Idrus Marham. Setelah menjadi saksi dalam sidang Eni Maulani Saragih di Pengadilan Tipikor Jakarta, mantan sekretaris jenderal (Sekjen) Partai Golkar itu terlihat tidak mengenakan borgol ketika hendak masuk ke mobil tahanan KPK. Padahal, sesuai ketentuan, Idrus semestinya diborgol.

Sempat terjadi insiden tak mengenakkan ketika wartawan foto Jawa Pos (Jaringan Pontianak Post) memotret Idrus yang tidak mengenakan borgol. Seorang pria tiba-tiba datang dan meminta Jawa Pos tidak mengambil gambar Idrus. ’’Nggak usah difoto lagi, kan di atas (di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Red) sudah,’’ ujar pria berbadan tegap tersebut. 

Atas insiden itu, pengawal tahanan (waltah) KPK yang mendampingi Idrus menyebutkan adanya perubahan kebijakan dari pimpinan soal pemborgolan tersebut. ’’Sore nggak diborgol. Soalnya, ada protes dari keluarga (tahanan, Red),’’ kata petugas waltah tersebut.

Koran ini sempat mewawancarai Idrus saat masih berada di ruang sidang. Waktu itu, dia tidak diborgol karena aturan persidangan. Idrus menyatakan mendukung semua langkah KPK. Termasuk pemborgolan. ’’Sebagai format penegakan hukum keadilan, harus kita dukung dan hormati,’’ tegasnya.

Apakah ada perlakuan khusus untuk Idrus? Febri membantah. Dia memastikan tidak ada perlakuan khusus untuk Idrus. Pihaknya pun telah mengecek ke bagian waltah untuk memastikan bahwa Idrus diborgol ketika keluar rutan KPK. ’’Perlakuan sama untuk semua tahanan,’’ tegasnya seraya menunjukkan foto Idrus dengan posisi kedua tangan diborgol. ’’Kalau ada permintaan (keluarga, Red), saya belum tahu,’’ imbuh Febri.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar mengungkapkan, pemborgolan tersangka dan terdakwa kasus korupsi belum tentu memiliki efek jera. Sebab, psikologis maling sejatinya tidak ada yang jera. ’’Motif orang mencuri ada banyak hal. Otak kotor, budaya, lingkungan, terpaksa, tidak tahu, dipaksa, dan lain-lain,’’ ungkapnya. 

Dengan motif maling yang beragam itu, kata Haris, penerapan perlakuan khusus tidak bisa dipukul rata, tetapi harus dibarengi perlakuan-perlakuan lain yang berdampak lebih luas. ’’Mencegah itu diawali dari leadership negara. Contoh kuat, pejabat (yang sedang berkuasa) dihukum itu bisa berlaku umum, bukan sekadar musuhnya yang dihukum,’’ katanya. (tyo/c5/oni)

Berita Terkait