KPK akan Buktikan Suap Jual Beli Jabatan Mengalir ke Menag Lukman

KPK akan Buktikan Suap Jual Beli Jabatan Mengalir ke Menag Lukman

  Selasa, 11 June 2019 13:48

Berita Terkait

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal membuktikan adanya aliran dana ke Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Peran Lukman bakal dibeberkan jaksa KPK dalam proses persidangan.

“Di dakwaan, kami sudah susun sedemikian rupa dan sebut siapa saja pihak-pihak yang terkait di sana. Nanti, satu persatu akan dibuktikan dalam proses persidangan,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (11/6).

Lukman sebelumnya membantah dirinya menerima Rp 70 juta terkait jual beli jabatan. Namun, KPK memilih tak menggubris bantahan tersebut. Dugaan aliran dana ke Lukman itu muncul dalam dakwaan Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.

“Silakan saja (membantah), yang pasti tentu kami sudah punya informasi yang kami pandang cukup sampai kemudian JPU menuangkan itu ke dalam dakwaan,” ucap Febri.

Guna memperkuat bukti dugaan aliran uang yang diterima Lukman, kata Febri, orang nomor satu di Kemenag itu akan dihadirkan dalam sidang. Termasuk, saksi dan bukti lain yang memperjelas ihwal aliran uang haram untuk Lukman tersebut.

“Tentu Menag juga akan dihadirkan sebagai saksi atau pihak-pihak lain atau bukti-bukti lain dimana KPK bisa menyimpulkan ada dugaan penerimaan uang itu tentu juga akan dihadirkan di persidangan,” tegas Febri.

Sebelumnya, Lukman membantah menerima Rp 70 juta dari Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanudin. Lukman mengaku terkejut dirinya dalam persidangan Haris disebut menerima aliran uang terkait jual beli jabatan.

“Sungguh sama sekali tidak pernah menerima, sebagaimana yang didakwakan itu. Rp 70 juta rupiah dalam dua kali pemberian katanya menurut pemberian Rp 20 juta dan Rp 50 juta. Saya tidak pernah mengetahui apalagi menerima adanya hal seperti itu,” kata Lukman ditemui di Kantor Kemenag, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (3/6).

Selain itu, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menegaskan, dirinya tidak pernah menerima gratifikasi terkait kenaikan jabatan. Lukman pun menegaskan, kariernya di dunia politik selalu menjauh dari yang berbau praktik korupsi.

“Karir saya 17 tahun di Senayan sebagai anggota DPR saya menjauhi itu semua, bahkan saya masuk dalam gerakan antikorupsi bekerja sama dengan berbagai kalangan. Jadi, saya betul-betul menjaga, tidak hanya integritas tapi reputasi saya dalam upaya bersama pemberantasan korupsi,” tegas Lukman.

Dalam dakwaan Haris Hasanuddin, jaksa menyebut Lukman sebagai salah satu pihak yang kecipratan uang haram jual beli jabatan di Kemenag. Lukman disebut menerima Rp 70 juta yang diberikan secara bertahap masing-masing Rp 50 juta dan Rp 20 juta.

Dugaan Lukman menerima aliran suap ini pertama kali mencuat setelah penyidik menyita uang sebesar Rp 180 juta dan USD 30 ribu dari ruang kerja Lukman. Uang itu dipastikan KPK berkaitan dengan perkara.

Romahurmuziy (Rommy) selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b Ayat (1) atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin selaku penyuap dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Muafaq juga dijerat juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor : Estu Suryowati/Jawa Pos

Reporter : Muhammad Ridwan

Berita Terkait