KPK “Malaysia” Ceramah Korupsi di Kalbar

KPK “Malaysia” Ceramah Korupsi di Kalbar

  Rabu, 20 March 2019 11:52
Mantan Pimpinan Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC), Dr. Azmi Bin Hj.Mohd DBA (UUM), MBA (UUM) di Mukernas LAKI.

Berita Terkait

Salah Kuasa dan Pecah Amanah Sering Jerat Pejabat. 

PONTIANAK— Penanganan tindak pidana korupsi di Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Negara Malaysia tidak berbeda jauh. Ada strategi khusus ketika kasus-kasus tersebut mandek. Pemberantasan kasus-kasus berkaitan dengan uang negara harus jalan terus, siapapun menjadi pesakitnya ? Mantan Pimpinan Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC), Dr. Azmi Bin Hj.Mohd DBA (UUM), MBA (UUM) mengatakannya kepada wartawan.

“Proses penanganan korupsi di Negara Malaysia lebih menjurus kepada penundaan uang haram. Untuk di Indoensia yakni bagaimana melakukan pencegahan seperti tindak pidana pencucian uang,” katanya, Selasa (19/3) disela-sela menghadiri acara Mukernas LAKI di Hotel Kartika.

Mantan pimpinan “KPK”-nya Malaysia ini menyatakan bahwa terkait tindak pidana pencucian uang, aparat negara bisa melakukan pemaksaan undang-undang atau hukum kepada pelaku. ”Siapapun dia. Kami (MACC), tidak pandang bulu,” ujarnya.

Komisi Anti Korupsi Malaysis memang diberikan kuasa besar mengatasi isu korupsi,  salah guna kuasa atau penyelewengan uang negara. Ini dapat dilihat bagaimana kerajaan di Malaysia membuat perubahan struktur organisasi memerangi tindakan rasuah. Selain itu, berbagai komponen aparat Negara di sana (Malaysia) bertindak aktiv memerangani jenaya-jenaya korupsi 

Misalnya, lanjut pendiri Consultan IMC Solution (Integrated Management  And Consultancy) salah guna kuasa, pecah amanah, kasus tipu dan sebagainya. Untuk pemberantasan rasuah di Malaysia, tingkatan di Asia sangat baik dan memuaskan. 

“Indeks penanganan cepat rasuah atau korupsi dapat dirangking dan diperbaiki dibandingkan tahun 2018 dan tahun sebelumnya,” ucapnya.

Azmi menilai penanganan korupsi di Indonesia lebih pada pencegahan, meski tak sedikit tindakan dilakukan. Strategi pencegahan adalah bagaimana kehidupan pendidikan, politik, hukum dan lain sebagainya berjalan sesuai koridor. ”Kami memantapkan strategi pencegahan. Pihak berkuasa pemerintah Malaysia lebih kentara. Memang banyak kasus korupsi, tapi diatasi dengan cepat. Salah satunya jenayah(kasus) kuala puteh sudah diselesaikan pemerintah Malaysia,” jelasnya.

Bagaimana kasus dana investasi 1MDB  sebagai  sumber kisruh politik Malaysia dan menjerat mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Tun Razab dan istri sebagai tersangka ? Azmi engan berkomentar lebih jauh terhadap kasus tesrsebut. Menurutnya kasus tersebut masih di tingkat pembicaraan dan penanganan. “Tidak adil bagi saya bicara di sini (Kalbar). Kita tunggu Mahkamah Keadilan. Kalau ditanya case-case besar begitu, ada lembaga berwenang Malaysia buat menjelaskan,” ucap dia.

Menurutnya Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC) sekarang menjalani tugasnya dengan baik. Setiap kasus masuk, cenderung cepat masuk dan di bawa ke Mahkamah Malaysia. “Tunggu saja bagaimana akhir kasus 1MDB,”  tutur dia.

Terpisah, Ketum DPP LAKI yang membawa MACC Malaysia sebagai pembicara di Mukernas XI LAKI menyampaikan bahwa sengaja mengundang pimpinan KPK Malaysia ke Pontianak. “Ini sekedar berbagi pengalaman penanganan tindak piodana korupsi. Masing-masing punya strategi. Ini yang kami (Indonesia) harus ambil,” tutur dia.

Dia menambahkan kolaborasi membangun budaya menjalin Integritas penanganan korupsi harus terpadu.  LAKI sendiri tak ragu dengan berkomitmen Indonesia dan Kalbar bebas korupsi. ”Kami (LAKI) sudah lama menjalin kerjasama dengan KPK Malaysia. Kerjasama ini perwujudan membangun penanganan pola korupsi, penggerogot uang Negara,” tuturnya.(den)

Berita Terkait