Korupsi Perjalanan Dinas DPRD 2012-2014

Korupsi Perjalanan Dinas DPRD 2012-2014

  Sabtu, 21 July 2018 10:00
KORUPSI: Penggeledahan Timsus Kejari Mempawah di Kantor DPRD mendapatkan pengawalan ketat polisi bersenjata lengkap. WAHYU JARTHAKUSUMA /PONTIANAK POST

Berita Terkait

Dugaan Manipulasi Data Penerbangan

MEMPAWAH- Kejaksaan Negeri (Kejari) Mempawah serius mengusut dugaan korupsi perjalanan dinas Anggota DPRD Mempawah tahun 2012-2014. Bahkan, Kejaksaan mengaku telah mengantongi nama-nama yang akan ditetapkan menjadi tersangka. Menurut LHP BPK, kasus tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 3,5 miliar.

“Sejak awal, kami sudah menemukan modus operandi dalam kasus ini. Hanya saja, ada beberapa data yang sulit kita temukan dalam proses pembuktian di pengadilan. Makanya, kami membutuhkan waktu yang cukup lama,” kata Kasi Pidsus Kejari Mempawah, Hari Wibowo kepada awak media, di kantornya.

Hari mengungkapkan, pihaknya meneliti ada sejumlah modus operandi yang dilakukan para wakil rakyat itu untuk mencairkan anggaran negara. Pada pelaksanaan perjalanan dinas tahun 2012 dan 2013 misalnya, para legislator ini melakukan perjalanan dinas fiktif dengan memanipulasi data penerbangan.

“Dalam SPJ, nama dan tiket sesuai tetapi tidak ada manifestnya. Ini masuk dalam kategori fiktif. Karena, untuk membuktikan seseorang itu berada di dalam pesawat maka harus dibuktikan dengan manifest,” tegas Hari.

Kemudian, lanjut Hari, pada tahun 2014 ditemukan modus baru dalam kasus perjalanan dinas Anggota DPRD Mempawah. Yakni, ada pihak-pihak yang melakukan manipulasi data yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Yakni melebihkan hari perjalanan dinas. Surat perintah tugas menyebutkan perjalanan dinas selama 4 hari, sedang Peraturan Bupati (Perbup) tentang perjalanan dinas hanya memberikan waktu selama 3 hari. Artinya ada kelebihan 1 hari inilah yang merugikan keuangan negara,” paparnya.

Terkait surat perintah perjalanan dinas tersebut, Hari menerangkan dibuat oleh Sekretaris Dewan (Sekwan). Selanjutnya, surat tersebut disampaikan kepada Ketua DPRD untuk ditandatangani dan mendapatkan legalitas. Surat inilah yang kemudian menjadi dasar hukum bagi Anggota Dewan melaksanakan perjalanan dinas.

“Sangat lucu sekali jika Sekwan mengatakan tidak mengetahui tentang kelebihan hari sebagaimana dituangkan dalam Perbup. Begitu pun dengan Ketua DPRD yang mengesahkan surat perjalanan dinas dengan menandatanganinya. Dari surat inilah munculnya kelebihan 1 hari perjalanan dinas,” ungkapnya.

Terhadap temuan Rp 3,5 miliar dalam kasus perjalanan dinas tersebut, Hari mengatakan sudah disampaikan kepada semua Anggota DPRD Mempawah yang melaksanakan perjalanan dinas pada 2012-2014. Kejaksaan juga memberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian negara tersebut.

“Dari data yang kami himpun ada 45 Anggota DPRD Mempawah pada periode itu. Dan sudah banyak pula yang mengembalikan kerugian negara. Jumlahnya sekitar puluhan orang,” sebutnya.

Meski mengembalikan kerugian negara, Hari menegaskan, bukan berarti bebas dari sanksi hukum. Pihaknya masih akan melakukan kajian dan pertimbangan untuk memutuskan siapa saja yang akan ditetapkan menjadi tersangka. Salah satu pertimbangannya tentu adanya unsur kesengajaan, terencana atau tidak.

“Fiktif dan kelebihan hari perjalanan dinas itu hal yang berbeda. Kalau fiktif artinya memang sudah menjadi niat awal pelaku untuk melakukan tindakan penyelewengan. Karena modusnya mereka berangkat perjalanan dinas untuk mencairkan anggaran yang tersedia. Sedangkan kelebihan hari itu ada unsur ketidaksengajaan. Sebab, mereka hanya menjalankan perintah sesuai dengan surat yang dikeluarkan DPRD,” pungkasnya.

Terkait kasus ini, Tim Khusus (Timsus) Kejari Mempawah telah melakukan penggeledahan di ruangan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan serta ruangan arsip DPRD Kabupaten Mempawah. Penggeledahan berlangsung hampir 7 jam yang dipimpin langsung Kasi Pidsus, Hari Wibowo dan 5 penyidik lainnya.

Dalam penggeledahan itu pula, Timsus Kejari Mempawah mengamankan 87 item dokumen yang berkaitan dengan perjalanan dinas Anggota DPRD Kabupaten Mempawah pada tahun 2012,2013 dan 2014. (wah)

Berita Terkait