Korupsi Kemenag Singkawang Dihentikan

Korupsi Kemenag Singkawang Dihentikan

  Jumat, 9 September 2016 09:30

Berita Terkait

SINGKAWANG-Kejaksaan Negeri Kota Singkawang menghentikan penyelidikan sejumlah kasus tindak pidana korupsi, namun ada juga tetap dilakukan penyelidikan.

Perkara yang dihentikan penyelidikannya adalah kasus hibah pembangunan salah satu TK dibawah naungan Kementrian Agama senilai sekitar Rp550 juta.

Kedua dugaan tindak pidana korupsi APBN pada program bantuan siswa miskin yang melibatkan oknum anggota DPRD Kota Singkawang yang saat itu masih berstatus calon legislatif. Ketiga kasus  penyimpangan pengadaan kapal bantuan kapal nelayan tahun anggaran  2008, 2009, dan  2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Singkawang yang berasal dari bantuan pusat senilai Rp2 miliar.

Keempat dugaan penyimpangan pengadaan komputer 25 unit dan laptop 15 unit tahun 2008,2009, dan 2010 dengan nilai sebesar Rp 890 juta yang saat itu di tingkat penyelidikan.

"Dalam beberapa minggu ini ada tim supervisi Kajati membantu menyelesaikan tunggakan perkara sesuai arahan Kejagung bahwa  jajaran kejaksaan di Indonesia untuk dapat  menyelasaikan perkara yang lama," ujar Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang, M Ravik Rabu (7/9).

Namun ada sejumlah kasus yang masih dilakukan proses penyelidikan yakni dugaan Kasus tindak pidana korupsi pembangunan gedung meterologi di Diskumindag Kota Singkawang. 

"Nantinya jika perkaranya dari penyelidikan yang bakal dinaikan ke penyidikan," katanya. Diantara modus dalam tindak pidana korupsi pembangunan gedung meteorologi diantaranya pembangunan tidak sesuai spesifikasi.

"Ada bangunan yang harus dibangun tapi tidak dibangun, bangunannya kurang bagus,  dan sejumlah hal lainya," katanya. Oleh sebab itu pihaknya masih melakukan kalkulasi dengan tenaga teknis dari Poltek Pontianak untuk  menghitung kerugian layak atau tidaknya bangunan. Selain itu pihaknya juga mengkalkulasi dugaan perkara alat-alat timbangan meterologi dengan anggaran senilai Rp1,6 miliar.

Modusnya, jelas Ravik, diduga melakukan pengelembungan harga alias Mark up alat timbangan. Sedangkan terkait kasus dugaaan korupsi lahan terminal  ALBN (Antar Lintas Batas Negara) Singkawang berkas perkara dua tersangka masing-masing SD yang merupakan mantan Sekda Singkawang dan IS yang merupakan mantan Kepala BPN Singkawang sudah dilimpahkan di Pengadilan Tipikor Pontianak. "Kasus ini merupakan kasus lama yang sebelumnya melibatkan Pedro sampai ditingkat kasasi, dan sekarang memang pada pengembangan tindak lanjut dari perkara ini," katanya

modus yang dilakukan, tambah dia, dengan dugaan pengelembungan harga lahan terminal.

"Ketika kita tanya tim sembilan pengadaan lahan ternyata tidak berfungsi, dan mereka tidak tahu," katanya. Kemudian Kejari Singkawang juga tengah membidik kasus dugaan penyimpangan pengelolaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Umum Harapan Bersama Singkawang.

Kasus ini, kata dia, masih tahap  penyelidikan dengan modus diduga melakukan pengelembungan harga obat.

Sejauh ini, kata Kajari, pihaknya sudah memeriksa sepuluh orang saksi pasien BPJS rumah sakit harapan guna menelusur dugaan penyimpangan pengelolaan dana BPJS tersebut. Pihaknya pun akan meminta tim verifikasi untuk menelusuri penyimpangan dana BPJS di Rumah Sakit Umum Harapan Bersama.

"Kita akan menanganinya secara profesional. Saat ini prosesnya masih penyidikan," katanya. Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Kota Singkawang H Jawani mengatakan hingga kini belum menerima SP3 tersebut.

"Jika itu memang benar adanya tentu hal ini yang saya tunggu pemberitahuannnya," katanya. (har)

Berita Terkait