Korupsi Drainase Panjaitan Menggantung

Korupsi Drainase Panjaitan Menggantung

  Senin, 31 December 2018 10:02
MASIH TERENDAM: Jalan DI Panjaitan yang masih terendam sekitar setahun yang lalu menjadi jalan untuk sejumlah pihak menuding bahwa pengerjaan drainase di ruas jalan tersebut terkesan asal-asalan.

Berita Terkait

KETAPANG – Dugaan korupsi pembangunan drainase di Jalan DI Panjaitan Ketapang menggantung. Kasus yang sudah mulai bergulir sejak 2016 silam itu belum ada kejelasan. Proses penyidikan pun terkesan mandek. Hingga saat ini, polisi mengaku masih menunggu hasil audit BPKP.

Di awal tahun 2017 silam, polisi mengaku jika penyidik telah melakukan ekspose di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Polisi pun mengaku jika hasilnya sudah keluar, mereka akan langsung menetapkan tersangka, baik itu pejabat pemerintah atau pelaksana proyek.

Akan tetapi, hingga 2018 berakhir, hasil audit dari BPKP diakui polisi tak kunjung keluar. Kepolisian pun mengaku masih menunggu hasil audit tersebut. Kasus dugaan korupsi pembangunan drainase tersebut mulai ditangani Polres Ketapang sejak 2016. Anggaran pembangunan drainase tersebut mencapai Rp3,3 miliar yang bersumber dari APBD Ketapang. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Graha Raya Perkasa.

Saat dikonfirmasi terkait dugaan korupsi tersebut, pihak kepolisian memberikan jawaban yang tidak konsisten. Melalui humasnya, Polres Ketapang mengakui jika kasus tersebut terus berlanjut. Saat ini prosesnya mereka masih meminta keterangan ahli beton guna melakukan perhitungan biaya yang sudah terpasang.

"Sampai sekarang kasus masih berlanjut. Mengenai kerugian negara belum diketahui, masih menunggu ahli beton UGM untuk melakukan perhitungan biaya yang terpasang. Apabila sudah ada perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan mas," kata humas Polres Ketapang.

Namun berbeda lagi saat dikonfirmasi ke Kasat Reskrim Polres Ketapang, AKP Mardianto. Dia memang membenarkan jika kasus tersebut masih berlanjut. Namun, pihaknya mengaku jika proses penyidikan masih menunggu hasil audit BPKP. "Kita masih menunggu hasil audit BPKP," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Kayong, Suryadi, mempertanyakan kinerja polisi. Tak hanya kasus dugaan korupsi drainase saja yang menurut dia tak jelas. Kasus-kasus dugaan korupsi lainnya, diakui dia, juga tak ada progres yang jelas di tahun 2018 ini. "Contohnya kasus dugaan korupsi drainase hingga dugaan korupsi pembangunan sumur pantek," katanya kemarin (30/12).

Dua kasus dugaan korupsi tersebut, menurut dia, sudah bertahun-tahun ditangani Polres Ketapang, namun hingga saat ini belum ada titik terang. Masyarakat, diungkapkan dia, terus bertanya-tanya dan menunggu kelanjutan kasus tersebut. Terlebih lagi sebelumnya, dia mengingatkan kembali bagaimana kepolisian akan segera menetapkan tersangka. "Tidak ada perkembangan dari tahun ke tahun. Alasannya menunggu hasil audit," ungkapnya.

Dia berharap, penegak hukum bekerja serius menangani kasus, apalagi kasus ini adalah kasus besar. "Kita minta Kapolres Ketapang untuk serius menuntaskan kasus ini. Masa selama tahun 2018 tak ada satupun kasus dugaan korupsi yang tuntas," tegasnya.

Suryadi menambahkan, jika memang ada kendala yang dihadapi, agar disampaikan ke publik melalui media massa sehingga tak muncul opini negatif. Jika memang Kapolres tak bisa berkomitmen dan menuntaskan kasus tersebut, menurut dia, alangkah baiknya kasus diserahkan ke Polda untuk ditangani dan dituntaskan.

"Kalau tidak bisa diselesaikan, silakan serahkan ke Polda. Atau mungkin Polda turun tangan untuk menyelesaikannya. Kasihan juga pihak-pihak terduga yang terlibat dalam kasus-kasus itu. Kalau memang tidak terbukti, segera SP3-kan kasusnya, jangan terkesan menggantung," tegasnya. (afi)

Berita Terkait