Korupsi

Korupsi

Minggu, 25 September 2016 10:51   498

DALAM minggu ini, ada empat pucuk surat elektronik yang berisi keprihatinan pembaca berkaitan dengan OTT KPK yang menimpa petinggi negara, Ketua DPD RI. Salah satu surat tersebut bernada getir, “Semangkin diberantas semangkin berani berbuat. Bagaimana keadaan di luar sana?” Terima kasih disampaikan kepada pembaca pengirim surat. Sekali lagi, keberadaan surat-surat ini membuat kolom ini tetap ‘up to date’. 

Pijar Anugerah, Wartawan BBC Indonesia (28 Januari 2016) menulis dengan judul: Pemberantasan korupsi Indonesia pada 2015 'membaik'. Pendapat itu dikutip dari pernyataan yang dikeluarkan oleh LSM antikorupsi Transparency International. Disebutkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2015 naik dua poin. Kenaikan ini membuat posisi Indonesia berada pada peringkat 15 regional dan 88 dunia. Indonesia termasuk negara dengan performa baik karena skor maupun peringkatnya naik.  Walaupun, secara umum prevalensi korupsi di Indonesia masih tinggi. IPK Indonesia di bawah rata-rata Asia Pasifik (43) dan Asia Tenggara (40).

Namun, sekitar delapan bulan kemudian, Muhammad Ashari, (18 September, 2016), di Pikiran Rakyat menulis dengan judul: Korupsi di Indonesia makin akut dan kronis. Judul itu diadaptasi dari pernyataan Direktur Eksekutif Pusat Studi dan Transformasi (PUSARAN) Indonesia, Muzakkir Djabir menanggapi  status Irman Gusman sebagai tersangka dugaan suap sebagaimana yang ditetapkan oleh KPK.

Jika demikian, benarkah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tak efektif? Dalam situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi, http://www.kpk.go.id/, (edisi 2 Desember,  2015),  disebutkan bahwa Dalam kurun 2004-2015, KPK memenjarakan 23 menteri dan kepala lembaga, 15 gubernur, 49 bupati/wali kota, 87 legislator, serta 120 pejabat eselon I, II, dan III. Dinyatakan, ‘keganasan KPK dalam menjerat "orang-orang kuat" seharusnya dapat menciptakan efek jera dan efek gentar’. Namun, ternyata, perbuatan koruptif tidak menyusut. Jumlah terdakwa korupsi yang diseret ke pengadilan oleh KPK justru meningkat. 

Ayhan Kuloglu,  Oana-Ramona Lobont dan Mert Topcu, 2012, membahas kuhungan kausalitas antara korupsi, kebebasan ekonomi serta  pertumbuhan ekonomi di Eropa. Mereka menemukan bahwa efek ekonomis, kultural, sosial, psikologis, politis, administratif dan religius dari tindak koruptif berwujud fenomena degradasi moral, politik dan fungsi otoritas daerah. Terjadilah ekspansi korupsi politis dengan cara penurunan transparansi, penurunan kekuasaan politik yang akuntabel, atau peningkatan tegangan sosial serta peningkatan kemiskinan penduduk. Navil Mansur Chowdhury, dari Universitas BRAC, Bangladesh, 2007, menganalisis sejumlah faktor penyebab tindak koruptif di negara-negara Asia-Pasifik.  Ia menemukan bahwa tingkat keterbukaan terhadap perdagangan internasional di suatu negara berkorelasi negatif dengan  indeks tingkat  korupsinya. Faktor lain yang berkaitan dengan tindak koruptif adalah penghasilan per kapita. Semakin tinggi penghasilkan per kapita penduduk suatu negara semakin menurun tindak koruptif di negara yang bersangkutan. Temuan yang terakhir ini mesti perlu dipertanyakan untuk sebagian orang Indonesia. Mereka yang semakin makmur tidak serta merta menjadi bersih cara hidupnya.

Vito Tanzi dari International Monetary Fund (IMF), 1997, membuat telaah komprehensif tentang tindak koruptif dengan judul: Corruption around the world: causes, consequences, scope and cures. Ia menemukan sekitar 10 hal yang menjadi penyebab tindak korutif. Empat di antaranya berasal dari pemenuhan kebutuhan, yaitu: regulasi dan otorisasi, sistem perpajakan, pengambilan keputusan, serta penyediaan barang dan jasa. Enam faktor yang lain berasal dari penyedia, yaitu:  tradisi birokrasi, tingkat pengupahan, sistem pinalti, pengawasan llembaga, transparansi aturan, hukum dan proses, serta keteladanan para petinggi negara. Ia menyatakan bahwa pemberantasan tindak koruptif itu tidak murah dan tidak mudah. 

College of Policing Limited yang bermarkas di London, 2015, melakukan serangkaian kegiatan yang mendorong orang berperilaku yang baik sekaligus mencegah perbuatan yang kurang baik. Belum ada ‘resep’ yang siap pakai tetapi disebutkan tindak keteladanan para pemimpin merupakan salah satu faktor kuat yang dapat mendorong orang berbuat baik dan sekaligus mencegah tindak kurang baik. Ditemukan juga bahwa pendekatan prevetif dan remediasi akan lebih efektif ketimbang pemberian sangsi disiplin bagi mereka yang bertindak kurang baik. 

Mungkin yang terakhir ini perlu dilakukan oleh para petinggi negara dan daerah. Keteladanan Anda semua ditunggu jika ingin Indonesia memiliki banyak orang baik, termasuk tidak senang bertindak koruptif. Semoga!**

Leo Sutrisno