Kontribusi Tak Besar, Tarif Pajak Turun 0,5 Persen

Kontribusi Tak Besar, Tarif Pajak Turun 0,5 Persen

  Minggu, 15 July 2018 18:13
Kepala Kanwil DJP Kalbar, Slamet Sutantyo

*Sasar Omzet 4,8 M

PONTIANAK – Meski kontribusi pajak UMKM relatif kecil, namun kesadaran membayar pajak bagi para pelaku usaha ini perlu untuk ditingkatkan. Keluarnya  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, memberikan paluang bagi pelaku usaha untuk menjadi wajib pajak yang patuh, lantaran nominal pajaknya yang semakin kecil.

“Skema pajak yang termuat dalam PP no 23 tahun 2018 membuat pajak yang dibayarkan oleh pelaku usaha semakin kecil. Semula palaku UMKM harus mengeluarkan pajak sebesar satu persen dari omset, saat ini jadi 0,5 persen saja,” ungkap Kepala Kanwil Dirjen Pajak Kalimantan Barat (Kalbar), Slamet Sutantyo, Rabu (12/7).

Seperti diketahui, pemerintah telah menurunkan pajak UMKM dari yang sebelumnya 1 persen menjadi 0,5 persen. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu itu merupakan pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Berlaku secara efektif per 1 Juli 2018 yang lalu, sasaran wajib pajaknya adalah pengusaha yang memiliki omzet di bawah Rp4,8 miliar dalam satu tahun.

Selain mengatur besaran pajak yang harus dibayarkan, Slamet menjelaskan dalam PP tersebut juga mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5. PP ini berlaku untuk wajib pajak Orang Pribadi selama 7 tahun. Untuk wajib pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma selama 4 tahun. Sedangkan untuk wajib pajak Badan berbentuk Perseroaan Terbatas selama 3 tahun.

Kebijakan tersebut, kata Slamet dimaksudkan untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam pembayaran pajak dan pengenaan pajak yang lebih berkeadilan, serta meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia. Meski memang, di Kalbar, kontribusi pajak di sektor ini belumlah menunjukkan angka yang tinggi.

“Di Kalbar, Kontribusi UMKM pada tahun 2017 cukup kecil yakni 1,83 persen dari total penerimaan pajak. Sedangkan tahun 2018 di semester pertama, pajak UMKM telah menyerap 2,25 persen dari total penerimaan pajak,” sebutnya.

Dengan pemberlakuan PP ini, pihkanya berharap beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi.

“Juga akan memberikan waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum wajib pajak tersebut melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Pontianak, Nurbaeti Munawaroh berharap dengan adanya penurunan tarif ini, dia berharap ada kenaikan partisipasi wajib pajak dengan skema PP no 23 tahun 2018 ini.

“Bertambahnya partisipasi WP dalam membayar pajak, akan menunjukkan bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam pembangunan,” kata Nurbaeti. (sti)