Konsultasi Publik Susun Pergub Kelitbangan Kalbar

Konsultasi Publik Susun Pergub Kelitbangan Kalbar

  Selasa, 16 April 2019 14:26

Berita Terkait

Dunia Kelitbangan di Kalimantan Barat  akan memasuki babak baru.  Hal ini ditandai dengan disusunnya Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Kalimantan Barat.  

"Pada 10 April lalu kami telah melaksanakan Konsultasi Publik terhadap rancangan Peraturan Gubernur ttg Kelitbangan. Dalam pertemuan tersebut,  beberapa tokoh Kalbar hadir.  Diantaranya Prof. Chairil Effendi yang juga merupakan anggota Majelis Pertimbangan Balitbang periode 2019-2021,  yang diketuai oleh gubernur.  Selain itu, hadir  Rektor Universitas Muhamadiyah Pontianak Helman Fachry,  Rektor IKIP PGRI Pontianak Rustam,  yang keduanya juga merupakan anggota Majelis Pertimbangan,  serta Ketua Yayasan Widya Dharma Widjaja Tandra,  Ketua  LPPM STIE Widya Dharma Lianto, termasuk dari LSM  yakni Direktur Institut Dayakologi Krisusandi, " ujar Agato.

Apresiasi  yang tinggi di berikan Kaban Litbang ini  atas dukungan semua pihak,  seraya berharap peraturan gubernur yang sedang disusun ini akan membawa dampak yang sangat positif bagi perkembangan dunia kelitbangan di Kalimantan Barat.

" Dengan adanya Pergub Kelitbangan ini, kami berharap  litbang benar-benar dapat memberikan sumbangsih yang nyata terhadap pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, " ungkapnya.

Pertemuan ini bisa memperkuat koordinasi lintas sektor dan terus berlanjut menjadi semacam forum bersama yang berfungsi untuk membahas masalah-masalah pembangunan di Kalimantan Barat serta solusinya.

Pada konsultasi publik ini , Chairil effendi mengingatkan pentingnya kedaulatan wilayah terkait masuknya peneliti-peniliti asing tanpa ijin dan tidak terdeteksi aparat yang berwenang,  sehingga tidak aneh jika banyak plasma nutfah Kalimantan Barat yang diangkut ke luar negeri tanpa kita pernah menyadarinya.  

 " Pergub ini harus bisa mengontrol atau meminimalisir agar kondisi seperti ini tidak berlangsung terus menerus, " harap chairil.

Dalam pertemuan ini mengemuka dukungan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Kalbar.  Salah satunya dari Helman Fachry  yang merupakan rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak menyatakan bahwa Balitbang harus bisa menjadi tulang punggung Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.  Namun demikian Balitbang sebagai instansi Kelitbangan tidak boleh meninggalkan ciri khasnya yaitu adanya pengelolaan jurnal ilmiah yang terakreditasi, tambahnya.  

Sementara itu kritik positif dilontarkan oleh Krisuadi dari Institut Dayakologi.  “Selama ini penelitian atau kajian yang dilakukan oleh pemerintah umumnya cenderung menjadikan masyarakat sebagai objek bukan subjek.  Sehingga kedepannya Krisuadi berharap,  pemerintah memahami kemauan dan kebutuhan masyarakat,  bukan sebaliknya. 

Pertemuan konsultasi publik ini berlangsung hingga pukul 12 siang.  Agatho sebelum menutup pertemuan menyatakan bahwa rancangan pergub ini akan disempurnakan sebagaimana saran dan masukan dari hari hasil pertemuan dan tentunya berkoordinasi dengan Biro Hukum Setda Prov. Kalbar.   Dia berharap Pergub ini sudah dapat di sahkan oleh Bapak Gubernur di tahun 2019 ini. (Balitbang Kalbar)

Berita Terkait