Koneksi Subsidi Pupuk dan Kebijakan Impor Beras

Koneksi Subsidi Pupuk dan Kebijakan Impor Beras

  Rabu, 16 January 2019 13:50   0

Oleh Dr. Erdi, M.Si

SAMPAI dengan artikel ini dikeluarkan, belum pernah ada ahli yang mencoba menghubungkan dua kebijakan ini secara parallel. Penulis yang notabene adalah sarjana ilmu social dan dosen matakuliah Ekonomi Politik dan Pembangunan pada Program Magister Ilmu Sosial, Universitas Tanjungpura mencoba mencari benang merah (koneksi) kedua kebijakan itu yang saya proposisikan berjalan tidak searah. Kebijakan subsidi pupuk tidak berbanding terbalik dengan volume impor beras. Bagaimana jalan cerinyata? Tentu membutuhkan telaah mendalam agar dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dan telaah kritis kepada pemerintah.

“Setelah beras impor masuk, stok beras Bulog yang tadinya 590.000 ton naik menjadi 649.000 ton. Jumlah ini, menurut Darmin, sudah termasuk dengan pasokan beras dalam negeri. Karena stok beras Bulog naiknya tak signifikan, maka dalam rakor 28 Maret 2018 diputuskan tambahan impor beras 1 juta ton, sehingga totalnya 2 juta ton. Dengan angka 2 juta ton itu artinya stok beras di gudang Bulog aman” demikian sepenggal pernyataan Menteri Darmin Nasution untuk menengahi kemarahan Kepala Bulog Budi Waseso (Buwas) kepada Mendag Enggartiasto Lukita karena mengatakan tidak berurusan dengan gudang Bulog yang penuh. Saya tak ingin masuk dalam cerita di atas dan akan lebih focus pada analisis subsidi pupuk dan kebijakan impor beras. Yang jelas, negeri ini telah mengembangkan tradisi impor beras dari berbagai negara dari sejak lama meskipun negeri ini dikenal sebagai negara agraris (OECD, 2016; dan Erdi, 2016 ).

Sebelumnya, penulis telah merangkum kronologi impor beras oleh negeri agraris Indonesia ini melalui artikel “Reformaasi Bulog Menuju Ketahanan Pangan” yang terbit di Pontianak Post pada Selasa, tanggal 12 Januari 2016. Salah satu penggalan artikel itu adalah “Statistik tahun 2010 sd 2014 mencatat inport beras kita telah mencapai 18.080.270,80 ton dengan nilai devisa sebesar US$ 6.294,293.000 (BPS, 2016). Import beras dimaksud merupakan kelanjutan dari kegagalan pembangunan pertanian dari rezim‐rezim sebelumnya. Beras‐beras tersebut didatangkan dari Vietnam, Thailand, Tiongkok (RRC), India, Pakistan, Amerika Serikat, Taiwan, Singapura, Myanmar dan lain-lain. Jika harus dikonversi ke dalam rupiah saat ini dengan nilai tukar Rp 13.500,00 per 1,00 US$, maka diperoleh angka sebesar Rp 84.9 Triliun atau setara dengan 21% dari nilai APBN Indonesia tahun 2015 (Rp 1.793,6 Triliun) atau cukup untuk membiayai pembangunan di Kalbar selama 19 tahun dengan rerata besaran APBD Rp 4.5 Triliun per tahun”.

Dalam cerita lain, subsidi negara untuk pupuk kepada petani dianggarkan sebesar Rp 18 Triliun per tahun. Subsidi itu tampaknya tidak membekas ke lahan pertanian. Bisa jadi, subsidi hanya sampai ke bank saku dari para pembesar negeri yang mengurus kebijakan pupuk. Sebagai akademisi yang bukan praktisi pertanian, penulis mendapat data tentang biaya pupuk dan tenaga pemupuk untuk padi dan jagung rata-rata Rp 150.000,00 per musim tanam; sehingga  setahun tiga kali musim tanam berkisar Rp 450.000,00 per hektar (BPS, 2014). Data mengenai luas areal sawah dan ladang di negeri ini pada 2016 mencapai 8,19 juta hektar terdiri 4,78 juta ha merupakan sawah irigasi dan 3,4 juta ha non irigasi (BPS, 2016).

Di Indonesia, padi diusahakan oleh sekitar 18 juta petani dan menyumbang 66% terhadap produk domestik bruto (PDB) tanaman pangan. Selain itu, usaha tani padi telah memberikan kesempatan kerja dan pendapatan bagi lebih dari 21 juta rumah tangga dengan sumbangan pendapatan 25-35%. Oleh sebab itu, beras tetap menjadi komoditas strategis dalam perekonomian dan ketahanan pangan nasional, sehingga menjadi basis utama dalam revitalisiasi pertanian ke depan (Yuwono, 2007). Masih menurut Yuwono, untuk menuju tahun 2025 mendatang, Indonesia dituntut untuk mampu mencukupi minimal 95% dari kebutuhan beras nasional (swasembada). Pada tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025, kebutuhan beras diperkirakan masing-masing sebesar 55,8 juta ton, 58,9 juta ton, 62,3 juta ton, dan 65,8 juta ton GKG. Impor beras diusahakan maksimal 5% dari kebutuhan tersebut karena upaya untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian terus dilakukan pemerintah dan kini rata-rata produktivitas lahan pertanian kita sebesar 4,87 ton per tahun. Cerita Indonesia tidak lagi impor beras atau memaksimalkan kapasitas produksi dalam senegeri agar prosentasi impor hanya 5% ternyata masih sebuah cerita opini karena prosentasi beras impor kita masih 52,3% dari kapasitas produksi beras kita (Prinadi dkk, 2016). Lalu, bagaimana menghubungkan subsidi pupuk dan ketahanan pangan yang tidak sukses sampai hari ini?

Andaikan subsidi pupuk yang diberikan negara ini dengan kisaran sebesar Rp 18 T setiap tahun digunakan sebagaimana mestinya, maka dana itu dapat digunakan untuk memupuki lahan seluas 40 juta ha; sementara data menunjuk luas lahan pertanian kita hanya 8,19 juta ha dan ada juga yang menuliskan luas lahan padi kita adalah 11,248 juta ha; sehingga selisih sebanyak 31.810.000 ha (data pertama) dan 28.752.000 ha (data kedua). Bila sisa lahan dimaksud digunakan untuk memupuki sawit rakyat yang menurut data BPS sebesar 3,1 juta ha dari total kebun sawit nasional 14,03 juta ha pun masih belum ketemu. Lalu dikemanakan pupuk bersubsidi itu? Apakah boleh pupuk bersubsidi digunakan untuk memupuki kelapa sawit inti milik PTPN (1 sd 4) dan atau sawit inti milik PBSN? Tentu jawabannya tidak boleh karena subsidi pupuk dari negara hanya boleh digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk pengusasaha atau perusahaan negara. Fenomena inilah yang saya sebut “pemerintah telah berbohong kepada rakyat”. Ketika berita atau artikel semacam ini diekspos ke media, pemilik kepentingan dengan mudah mengatakan ini sebagai berita bohong alias hoak dan penulisnya dapat dikenakan pasal IT. Rezim zaman ini dengan mudah menangkap pemilik berita untuk diproses hukum dan dijebloskan ke dalam pencara. Sungguh miris kondisi negeri saat ini, orang jujur harus rela disingkirkan dan tersingkir!

Kalaulah saya yang jadi Preesiden RI, maka saya akan rinci penggunaan pupuk subsidi itu secara detil melalui Menteri Pertanian. Ketika tidak dirinci, public boleh “menduga” pupuk subsidi hanya untuk mengisi bank saku karena produksi beras nasional kita dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG) semestinya berlebih, tetapi realitanya kurang sehingga pemerintah memutuskan impor beras. Ketika dana subsidi itu digunakan untuk padi, maka akan dihasilkan sebanyak 194.800.000.000 kg dan pasti negeri ini menjadi sawsembada beras dan tak perlu impor lagi. Inilah realita negeri kita Indonesia yang oleh barat disebut “Indonesia Betrayed: How Development Fails” sebagaimana ditulis oleh Collins (2007). Pemikiran anak bangsa semacam saya ini tidak usah dipakai karena dapat menggoyang status quo pemerintah yang sedang berkuasa.

Ketika pemerintah di negeri yang subur ini memutuskan untuk impor beras, semua ribut tentang “politik ekonomi” dan “kepentingan profit” di balik kebijakan impor ini. Dan, kasus ini tidak pernah terungkap ke public secara terang-benderang. Pada pergi kemana wakil rakyat kita yang membidangi masalah ini? Kenapa wakil kita tidak tertarik untuk mengusutnya? Masih terdapat 1001 pertanyaan di benak ini yang tak pernah mendapat jawaban memuaskan dengan hanya membaca data dan fakta yang disuguhkan pemerintah secara partial. Ketika data-data itu dirinci sedetil-detilnya, semakin tampak “ngawur” dan kepentingan dibalik publikasinya. Ketika data pemerintah dikoneksikan satu sama lain, maka hasilnya adalah kebingungan sebagaimana penulis rasakan ketika menghubungkan antara data impor beras dengan data subsidi pupuk ini.

Semoga pelemik ini segera berakhir dengan hadirnya pemerintahan yang kuat; tidak hanya dalam publikasi data tetapi juga dalam mencipta kondisi nyata bagi kemakmuran rakyat melalui ketahanan pangan.

Penulis: Dosen FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat