Kisruh Nilai Nol Berakhir

Kisruh Nilai Nol Berakhir

  Jumat, 3 June 2016 09:30

Berita Terkait

PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akhirnya duduk satu meja bersama Pemerintah Kota Pontianak, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalbar, dan tim dari Kementerian Dalam Negeri untuk membahas hasil hasil penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) atas Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Pontianak tahun 2014. Pertemuan dilaksanakan tertutup dan berlangsung sekira tiga jam.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, pertemuan yang dipimpin langsung Gubernur Kalbar Cornelis akan dimulai pukul 11.00. Sekira pukul 10.30, Sekretaris Daerah Kota Pontianak, M Akip tiba seorang diri di Kantor Gubernur Kalbar. Ia langsung menuju ruang rapat gubernur yang terletak di lantai tiga. Selang beberapa lama, tim dari Pemerintah Kota Pontianak yakni Kepala Inspektorat Kota Pontianak Zumiyati dan Asisten Setda Kota Pontianak Rudi Enggano Kenang juga tiba. Disusul juga Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono dan Wali Kota Pontianak Sutarmidji. Mereka langsung masuk ke ruang rapat gubernur. 

Tim Kementerian Dalam Negeri yang hadir dalam pertemuan itu sebanyak empat orang dan BPKP Provinsi Kalbar juga empat orang. Sekretaris Pemerintah Provinsi Kalbar Zeet Hamdy Assovie juga hadir dalam pertemuan itu. Berbeda dengan tamu lainnya yang menggunakan lift untuk menuju ruang rapat gubernur, Zeet memilih naik ke lantai tiga menggunakan tangga. Sebelum masuk ia menyapa jurnalis dari berbagai media yang hadir di sana untuk menunggu hasil pertemuan.

Pertemuan ini begitu menarik perhatian karena hasil penilaian EKPPD atas LPPD Kota Pontianak tahun 2014 menyebabkan hubungan Wali Kota Pontianak Sutarmidji dan Sekretaris Pemerintah Provinsi Kalbar Zeet Hamdy Assovie memanas. 

Sutarmidji memutuskan aliran pelayanan air bersih di rumah jabatan Zeet karena mendapatkan nilai nol dalam hal penyediaan air bersih dan sanitasi. Sedangkan Zeet menyatakan dirinya tak berkaitan dengan subtansi penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Saat pertemuan berjalan satu jam, tiba-tiba beberapa pegawai Pemkot Pontianak berlari menuju lantai 1 Kantor Gubernur Kalbar. Ternyata mereka mengambil berkas-berkas. Totalnya ada tujuh kardus. Setiap kardus diberi nomor. Seluruh kardus-kardus diberi nomor.

Pada pukul 13.30 pertemuan selesai. Gubernur Kalbar Cornelis bersama Sekretaris Pemerintah Provinsi Kalbar Zeet Hamdy Assovie keluar bersamaan. Mereka langsung menuju ruangan lain di depan ruang pertemuan. Sedangkan Wali Kota Pontianak Sutarmidji didampingi Wakil Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, dan Sekretaris Daerah Kota Pontianak, M Akip langsung menuju lift dan turun ke lantai dasar.

Ketika dikonfirmasi, Cornelis enggan berkomentar banyak. “Inilah namanya bekerja. Itu harus betul-betul berpegang pada prinsip kehati-hatian,” ujar Cornelis.

Menurut Cornelis, tak ada pihak yang benar dan tak ada yang salah berkenaan dengan hasil penilaian EKPPD atas LPPD Kota Pontianak tahun 2014. Jika selama ini terjadi ketegangan, telah saling memaafkan dalam pertemuan kemarin. Ia meminta semua pihak melakukan introspeksi diri. “Apalagi mau menghadapi bulan suci Ramadan,” ungkap Cornelis.

Cornelis juga enggan membeberkan hasil pertemuan itu. Ia menegaskan tak ada satu pun pihak yang mundur dari jabatannya. “Memangnya mudah menciptakan wali kota dan sekda. Tak mudah itu. Semuanya sudah diselesaikan,” timpalnya.

Setali tiga uang dengan Cornelis, Zeet juga enggan bicara banyak saat dikonfirmasi. “Saya tak bisa kasi statemen. Sudah selesai,” kata Zeet, kemarin.

Zeet menyatakan dirinya bersikap profesional sesuai tugasnya dalam pertemuan itu. Tak ada emosi apapun. “Hanya meluruskan dan ini sudah selesai,” jelas Zeet.

Menurut Zeet, dalam pertemuan itu diakui bahwa Pemerintah Kota Pontianak tak memberikan informasi yang diminta untuk evaluasi EKPPD atas LPPD tahun 2014. Data secara global diberikan, tetapi rinciannya tidak. Akibatnya dikatakan tanpa data informasi, padahal kinerja Pemerintah Kota bagus. Pembangunan berjalan dengan baik. Jalan di wilayah Kota Pontianak bagus, serta air bersih dan pendidikannya juga bagus. 

“Ketika diminta rincian data sampai batas waktu oleh pemerintah pusat, data tak bisa diberikan. Pemerintah pusat hanya memberi waktu lima hari ditambah satu hari. Ada 14 SKPD yang tak memberikan informasi dengan total 43 item,” ujar Zeet.

Zeet menuturkan dirinya dan Sutarmidji sudah bersalam-salaman. Ia juga sudah memaafkan atas kesalahpahaman tersebut.

Zeet menambahkan kejadian itu menjadi pelajaran bagi seluruh pemerintah kabupaten kota di Kalbar. Ia juga mengapresiasi kepada Sutarmidji yang telah membuka informasi seluas-luasnya.

Berkenaan dengan pelayanan air bersih di rumah jabatannya yang masih diputus oleh Pemerintah Kota Pontianak, Zeet tak begitu mempermasalahkannya. “Terserah wali kota saja,” kata Zeet sambil tertawa. 

Wali Kota Pontianak Sutarmidji sangat mengapresiasi Gubernur Kalbar Cornelis, karena telah memfasilitasi pertemuan hingga mendatangkan seluruh pihak terkait, termasuk tim penilai LPPD dari pusat. “Ini semuanya dalam rangka perbaikan, harus jadi catatan, ini menunjukkan perhatian dan keseriusan Gubernur menyelesaikan persoalan ini,” katanya. 

Menurutnya dari hasil pertemuan tersebut, semua persoalan dinyatakan selesai. Dalam artian ke depan ada beberapa hal yang menjadi catatan dan harus diperbaiki, agar hasil penilaian LPPD Kota Pontianak serta Kabupaten atau Kota yang lain dan umumnya di Kalbar bisa semakin baik. Sutarmidji mamastikan hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan urusan pribadi, semuanya murni urusan kedinasan.  

Laporan LPPD diakui sudah secara lengkap dilaporkan sebanyak 500 halaman lebih. “Cuma mereka tim penilai turun lagi untuk verifikasi, dari verifikasi mereka mengaku tidak menerima data, ya mau bilang apa lagi, tapi itu tidak masalah, yang jadi masalah ada penilaian beberapa item tidak rasional,” ucapnya. 

Misalnya ada tujuh item penilaian yang datanya menggunakan LPPD tahun 2013, padahal seharusnya tahun 2014. Kemudian dari angka maksimal penilaian, di mana paling tinggi adalah 4, tapi ada beberapa item yang dinilai 4,2 dan 4,08. “Ini kan aneh, nilainya bisa lebih,” imbuhnya. 

Selain itu, PAD dinyatakan tidak diketahui atau tidak ada informasi, tapi justru dapat dinilai pertumbuhannya rendah. Lalu untuk angka putus sekolah yang dinilai rendah, tapi angka kelulusan dan melanjutkan tidak diketahui atau tidak ada informasi. Padahal untuk mengetahui angka putus sekolah harus mengetahui angka kelulusan dan melanjutkan. 

"Sistem penilaian harus lebih teliti, protes ini bagian dari perbaikan bersama agar ke depan lebih hati-hati," harapnya. (uni/bar)

Berita Terkait