Kinerja Eksekutif Dinilai Cukup Baik

Kinerja Eksekutif Dinilai Cukup Baik

  Selasa, 15 May 2018 10:12
SERAHKAN PENDAPAT LKPJ: Ketua DPRD Ketapang, Budi Kateus menyerahkan tanggapan dan rekomendasi DPRD Ketapang terhadap LKPj Bupati 2017, kepada Pj Sekda Ketapang, Heronimus Tanam.

Berita Terkait

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian pendapat dan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Ketapang tahun 2017, pada Senin (14/5) pagi. Sidanh dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus. Sementara dari pihak eksekutif diwakili oleh Pj Sekda Ketapang, Heronimus Tanam.

Tanggapan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panitias Khusus (Pansus) LKPj dibacakan langsung oleh Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus. Dalam tanggapannya, DPRD Ketapang memberikan penilaian cukup baik terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Ketapang tahun 2017. Namun terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi untuk menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan masukan dari masing-masing anggota, maka DPRD Ketapang berpendapat dan memberikan 16 poin rekomendasi kepada Bupati Ketapang. Namun, dari 16 poin tersebut, ada beberapa poin penting yang menjadi perhatian khusus. Di antaranya mengenai percepatan penyerapan anggaran dan harus tepat waktu. Baik itu kegiatan yang menggunakan sumber dana dari DAU maupun DAK. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya penundaan dan penghentian transfer dari Pemerintah Pusat.

Kemudian terkiat pengelolaan tenaga kontrak, DPRD Ketapang juga meminta agar ditangani oleh BKPSDM. Serta melakukan pendataan terhadap tenaga kontrak yang berada di Ketapang. Selain itu, guna menyinkronkan urusan keuangan daerah, disarankan agar Bupati melakukan evaluasi kepada dua SOPD yaitu, BPKAD dengam Bapenda untuk dilebur menjadi satu.

Budi mengatakan, secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Ketapang pada tahun 2017, cukup baik. Memang ada catatan dari pansus, di antaranya keterlambatan pelaksanaan APBD. Dia berharap kedepan, hal-hal yang terjadi di tahun 2017 tidak terulang kembali. Karena efek dari lambannya pelaksanaan APBD ini adalah terjadi pemotongan DAU dan DAK.

“DAK itu sudah ditenggat waktunya oleh Pemerintah Pusat. Kalau sampai tenggat waktu yang ditetapkan itu tidak dilaksanakan, maka proyek itu tidak dapat dilaksanakan. Itu jelas merugikan pembangunan di daerah. Kita berharap, melalui Bupati, agar proses pembangunan di Ketapang ini sesuai visi misi,” katanya.

“Maka, harusnya, Bupati mendesak para perangkat daerah di bawahnya agar bekerja lebih cepat lagi di tahun 2018 ini. Supaya pembangunan untuk rakyat itu terlaksana dan dirasakan oleh masyarakat,” pinta Budi.

Selain itu juga, lanjut Budi, Bapenda dengan BPKAD, seringkali jika rapat dengan DPRD tidak sinkron. Saat ditanya realisasi pendapatan pada tahun ini, kadang-kadang BPKAD menjawab, nanti akan ditanya dulu dari Bapenda. Menurut Budi, di beberapa daerah, dua SOPD ini disatukan. “Kami melalui pansus melalukan evaluasi, supaya ada sinkronisasi kerja kedepannya. Bila memungkinkan disatukan, Bupati dapat menyatukan itu. Itu saran pansus yang dituangkan dalam rekomendasi,” ujarnya.

Sementara itu, Pj Sekda Ketapang, Heronimus Tanam, yang mewakili Bupati Ketapang, mengatakan tanggapan dan rekomendasi dari DPRD ini adalah hal yang wajar. Mengingat antara eksekutif dan lagislatif adalah mintra kerja yang saling memberikan saran dan masukan. “Setiap evaluasi ini harus ada yang diperbaiki. Ada yang perlu ditingkatkan. Saya kira itu baik untuk Pemda dan menjadi PR untuk Pemda. Yang bisa kita tingkatkan, akan ditingkatkan,” kata Tanam.

Tanam mengungkapkan, ada dua poin yang perlu dicermati. Pertama, pengembalian kewenangan penerimaan dan pengelolaan honorer kepada BKD. Terkait itu, Pemda akan melakukan peninjauan. Mengingat yang mengatur itu ada Perbup. “Nanti akan kita perhatikan, apakah perlu dikembalikan atau tidak sesuai aturan,” jelasnya.

Sementara yang kedua adalah penggabungan antara dua SOPD yaitu, BPKAD dengan Bapenda. Menurut Tanam, untuk merealisasikan rekomendasi dari DPRD ini, Pemda harus melakukan pengkajian terlebih dahulu. “Tidak serta merta, karena ini aturan. Walaupun ini rekomendasi harus kita pertimbangkan kembali. Kedua poin ini akan kita bahas di tingkat organisasi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pansus LKPj Bupati 2017, Hadi Mulyono Upas, mengatakan terkait tanggapan LKPj ini, adalah tanggung jawab DPRD. Mulai dari membahas, mengkaji hingga melakukan penilaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Hari ini, DPRD menyampaikan tanggapan atau penilaian terhadap LKPj Bupati 2017 yang disampaikan beberapa waktu lalu,” katanya.

“Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014, dan PP Nomor 3 tahun 2007, di mana DPRD mempunyai kewenangan sebagai lembaga pengawas dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka DPRD melakukan tugas fungsinya. Hal itu berupa tanggapan dari LKPj,” lanjut Ketua Komisi I ini.

Dia menjelaskan, DPRD berhak memberikan penilaian dari kinerja Pemerintah Daerah, baik itu pencapaian maupun kegagalan dalam proses pencapaian visi dan misi. “Dalam hal ini DPRD adalah mitra kerja Pemerintah Daerah untuk mencapai visi misi pemerintah daerah. Di mana Bupati Ketapang memiliki visi misi mewujudkan Ketapang yang maju menuju masyarakat sejahtera,” tegasnya. (*)

Berita Terkait