Khawatir Mogok Ngajar, Pandai Cari Solusi

Khawatir Mogok Ngajar, Pandai Cari Solusi

  Selasa, 26 July 2016 09:30
GURU PEDALAMAN: Guru di pedalaman. Honor yang tergantung dari dana BOS. ISTIMEWA

Berita Terkait

 
Tersendatnya pencairan bantuan operasional sekolah (BOS) di Kalbar berdampak buruk terhadap proses belajar dan mengajar di setiap sekolah. Sejak empat bulan terakhir, seluruh sekolah di Kapuas Hulu menjerit. Sebagian besar sekolah sudah terlilit utang di toko untuk operasi sekolah.

Mustaan, Kapuas Hulu

DEMIKIAN juga guru honorer. Juga tidak menerima gaji dari sekolah tempat dia mengajar. Bahkan, Kusnadi Kabid SMP/SMA/SMK Disdikpora Kapuas Hulu, ada sekolah yang sudah berhutang mencapai puluhan juta.

“Rata-rata sekolah sudah berhutang di toko untuk kepentingan sekolah," paparnya, Senin (25/7). Dia sangat khawatir dampak dari lambatnya dana BOS cair berimbas kepada penurunan kerja guru dan bisa jadi bom waktu bagi guru untuk mogok ngajar, terutama guru honor.

Dia berharap para guru, baik guru negeri, kontrak maupun guru honorer, tidak mogok mengajar karena kasihan dengan anak muridnya. Untuk sementara ini sekolah harus pandai-pandai dululah mencari solusinya sambil menunggu dana BOS ini cair.

“Kami sudah mengumpulkan para guru dan kepala UPT se-kabupaten Kapuas Hulu untuk menjelaskan masalah pencairan dana BOS,” paparnya.

Kusnadi mengaku, pihaknya tidak bisa memastikan kapan dana BOS tersebut cair karena tergantung Gubernur.

"Saya hanya berharap segera mungkin masalah ini selesai dan tidak berlarut-larut, kami tidak mau murid jadi korban," tuturnya. Sunarko Ketua PGRI Kapuas Hulu mengungkapkan, seluruh guru di Kalbar pada tanggal 27 Juni telah menggelar aksi damai di depan Pendopo Gubernur Kalbar.

Dari aksi tersebut dihasilkan kesepakatan bahwa tanggal 1 Juli akan dibayarkan dana tersebut. Tapi sampai sekarang dana BOS belum cair. Kemudian ditindaklanjuti lagi oleh PGRI Kalbar dan Sekda Kalbar pada tanggal 12 Juli kemarin. Hasil yang didapatkan, Gubernur Kalbar Cornelis berkeberatan untuk mencairkan dana tersebut (BOS) karena dana Monitoring dan Evaluasi Provinsi tidak tersedia.

Dicabutnya Permendagri No 11 tahun 2011 mengakibatkan tidak ada keberenian untuk mencairkan dana tersebut. Kemudian pada tanggal 19 Juli Sekda Provinsi dan PGRI Kalbar dipanggil Kemendagri. Lagi-lagi dana tersebut belum cair. Sunarko menjelaskan, kondisi sekolah saat ini memang lagi krisis. Sehingga untuk melaksanakan proses belajar megajar di triwulan kedua ini mereka harus berhutang.

 "Ada kepala sekolahnya yang ngutang ke toko atas nama pribadi. Bahkan ada sekolah yang ngutang hingga puluhan juta," ujarnya. Dijelaskannya, hutang yang harus ditanggung sekolah yakni hutang ujian sekolah, ulangan umum, PSB dan MOS. Belum cairnya dana BOS ini kata Sunarko ada beberapa guru yang kinerjanya mulai menurun bahkan mengajak untuk mogok mengajar.

"Saya tidak mengizinkan guru mogok mengajar, karena proses belajar mengajar siswa tetap harus berjalan," ucapnya. Untuk itu ia sangat mengharapkan pemerintah segera mencairkan dana BOS. Mengingat sekolah mulai krisis dan harus berhutang. Erika Kepala Sekolah SDN 5 Putussibau mengaku sekolah yang ia pimpin saat ini memang tengah terlilit hutang, akibat belum cair dana BOS.

"Hutang kami ada 7-8 juta, ada hutang untuk ulangan, PSB, foto coppy dan lainnya," kata dia. Erika menjelaskan tahun 2016 sekolahnya mendapatkan dana BOS sebesar Rp 27,2 juta pertahun. Kendati BOS belum cair proses belajar mengajarnya tidak terganggu. Bahkan guru yang ngajar disekolahnya tak ada yang malas apalagi mogok ngajar. “Belajara dan mengajar tetap berlangsung," ucapnya. (*)

Berita Terkait