Ketua Koperasi Diangkut Polisi

Ketua Koperasi Diangkut Polisi

  Selasa, 2 April 2019 10:06
GELAPKAN: Tersangka SD (45) saat menjalani pemeriksaan di Mapolsek Ngabang lantaran diduga menggelapkan uang koperasi, Senin (1/4) lalu. ISTIMEWA

Berita Terkait

Gelapkan Uang untuk Berjudi

NGABANG – Ketua KSU Gagas Batuah, SD (45) dilaporkan ke Kepolisian Sektor Ngabang lantaran dduga menggelapkan uang hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) milik anggota KSU periode Juni, Juli, dan Agustus 2018. Nilai kerugian pun mencapai Rp 812.000.000.

Kapolsek Ngabang, Kompol Ida Bagus Gde Sinung menuturkan, SD dilaporkan oleh Ketua Badan Pengawas KSU Gagas Batuah, Senin (1/4) lalu. Berdasarkan informasi yang didapat berawal dari aktivitas seperti biasanya. Setiap pertengahan bulan, SD mengambil cek hasil penjualan TBS di PT SSS.

Berdasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota KSU bahwa, uang penjualan TBS akan dibagikan pada setiap tiga bulan sekali. Namun saat jatuh tempo hingga Setember 2018, uang tersebut tak kunjung ada. Menunggu proses penyelesaian dengan harapan uang tersebut, akan diganti telah terjadi dua kali mediasi dengan dibuatnya surat pernyataan.

Namun dirasa tak ada etikad baik untuk mengganti, akhirnya SD dilaporkan ke Polsek Ngabang. Kini SD mendekam di rutan Polsek Ngabang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pengakuan dari SD bahwa menggunakan uang milik Koperasi untuk berjudi.

“Rencana SD, dengan uang kemenangan judi nantinya akan dipergunakan untuk menutupi kekurangan hasil panen di tiga wilayah yang minim hasil panen. Bahkan tidak ada yang menghasilkan dari delapan wilayah naungan KSU Gagas. Itu menurut pengakuannya, yang pasti dia telah menggelapkan uang koperasi. Kita akan kenakan pasal penggelapan dengan pemberatan, sesuai pasal 374 KUHP, dengan ancaman pejara paling lama 5 tahun," terang Kapolsek. 

Untuk diketahui, KSU Gagas Batuah adalah sebuah Koperasi yang bermitra dengan perusahaan perkebunan sawit PT SSS yang berareal di Desa Pak Mayam, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. "Jadi pihak pelapor tak ingin bermediasi lagi, karena tidak ada tanda-tanda etikad baik. Makanya pihak pelapor ingin kasusnya diproses sesuai hukum yang berlaku," tutup Kompol Sinung. (mif)

Berita Terkait