Ketua Kelompok Dituding Tidak Transparan

Ketua Kelompok Dituding Tidak Transparan

  Jumat, 2 September 2016 09:28
MEDIASI: Warga Sedau mendatangi DKP kota Singkawang terkait persoalan kelompok Mangrove di Sedau. Mereka menganggap anggaran tak transparan. HARI KURNIATHAMA/PONTIANAKPOST

Gaduh Status Keanggotaan Kelompok Mangrove Sedau

Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Singkawang Rabu (31/8) siang didatangi sejumlah orang. Persoalan kelompok mangrove di kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan mengemuka. Mereka mengklaim, ketua kelompok tak transparan.

Hari Kurniathama, Sedau, Singkawang

MEREKA pun mengadukan persoalan ini. Kadis DKP kota Singkawang Ahyadi pun langsung menggelar mediasi yang digelar diruang kerjanya. Termasuk, mantan anggota DPRD Rini, Muhtadi Ketua Kelompok Mangrove, ketua RT setempat hingga warga yang berkepentingan dalam persoalan ini.

Secara umum, kelompok mangrove bernama Karang Sari ini ditunjuk pemerintah melalui Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak untuk melakukan penanaman mangrove di kelurahan Sedau kota Singkawang, dalam pengelolaannya dilaksanakan kelompok mangrove Karang Sari. 

Didalam kelompok ada ketua dan anggota, rencananya mereka akan mengelola penanaman mangrove sekitar 100.000 bibit bakau dengan total pagu dana sekitar Rp330 juta yang pelaksanananya dibagi dalam tahapan-tahapan, dan untuk tahap pertama di tanam 40.000 batang dengan dana sekitar Rp 115 juta.

Persoalan muncul takkala sejumlah anggota mempertanyakan status mereka. Status yang dimaksud adalah sebagai anggota kelompok mangrove itu atau bukan. Karena selama ini mereka dikategorikan oleh ketua kelompok sebagai pekerja alias orang yang dipekerjakan menanam mangrove oleh kelompok mangrove itu sendiri.

 “Kedatangan kami ini menyuarakan aspirasi masyarakat yang terlibat dalam penanaman mangrove ini. Terkait status mereka. apakah mereka anggota kelompok mangrove atau kelompok pekerja yang diupah bekerja oleh kelompok mangrove itu sendiri,” ungkap Hendra kepada koran ini.

Karena, kata dia, ada kerancuan terhadap status warga yang di lembaran nama-nama kelompok mangrove namun tidak diakui, karena disebut sebagai pekerja saja. “Hal ini diakibatkan ketidakterbukaan ketua kelompok mangrove terhadap anggotanya,padahal dalam nama-nama mereka masuk sebagai anggota kelompok bukan pekerja,” jelas Hendra.

Karena dari awal, kata dia, Ketua kelompok Mangrove tidak menjelaskan secara rinci status mereka, padahal sejak awal pula ada pertemuan dengan anggota dan ketua kelompok akan transparan soal dana, dan hal lain menyangkut program penanamam mangrove yang dikelola kelompok mangrove di Sedau ini. 

“Yang jelas sudah ada namanya saja di surat nama kelompok tidak mengetahui apa-apa, bahkan statusnya pun tidak dijelaskan oleh ketua kelompok. Bahkan ada indikasi pemilihan bendahara kelompok mangrove ini tanpa rapat karena yang ditunjuk adalah istri dari ketua kelompok tersebut. Kemudian hal lainya, kata dia, ada pergantian nama-nama anggota kelompok pun tidak melalui rapat kelompok. 

“Banyak indikasi-indikasi yang penuh tanda tanya,” kata Hendra.

Salah satu anggota kelompok yang ada namanya di Surat keputusan (SK) kelompok, Nelson mengatakan juga bingung, mengapa namannya ada dalam kelompok tapi dijelaskan oleh Ketua kelompok dirinya masuk pekerja begitu juga Danial. “Itulah, nama saya ada di SK, tapi saya hanya dianggap pekerja bukan anggota kelompok, saya juga bingung dengan pembicaraan ketua kelompok yang berbelit-belit, sehingga selaku anggota ia tidak tahu menahu dengan dana kelompok untuk penanaman bakau di sedau,” katanya.

Sementar itu, Ketua RT 40 RW 07 Keluarahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan, Supiardi yang hadir juga heran tidak ada pemberitahuan pun terkait pekerjaan penanaman mangrove, bahkan perubahan anggota kelompok pun tanpa ada rapat maupub berita acara. “Yang awalnya kelompok yang nama nama di SK adalah kelompok mangrove namun diganti nama namanya tanpa ada rapat, tanpa ada berita acara,” katanya. 

Artinya, kata dia, ia melihat ketua kelompok karang Sari tidak transparan. 

“Selaku RT saya tidak diberitahukan pembentukan apalagi pelaksanaan karena tidak perlu diberitahukan ke RT menurut Ketua kelompok tersebut,” katanya. Oleh sebab itu, kata dia, persoalan ini harus diusut tuntas.

Sementara itu, Muhtadi, ketua kelompok mangrove di Sedau, mengatakan pekerjaan penanaman bibit bakau ini kejar target, semuanya harus cepat selesai sehingga ada kebijakan yang diambilnya. Meskipun secara gamblang, ia mengatakan dalam pertemuan tidak mengetahui petunjuk teknis pekerjaan kelompok. Meskipun demikian selaku pemegang kontrak, ia memaparkan seluruh isian format tanda tangan terkait persoalan yang diributkan anggota kelompok. 

“Semuanya ada berkasnya,” katanya.

Sementara itu, Kadis DKP, Ahyadi, mengatakan tentunya mediasi ini bisa mencari jalan keluar atas permasalahan yang ada. Perlu diketahui, kata dia, program mangrove ini tidak ada kaitan langsung dengan DKP, hanya saja pihaknya memfasilitasi program ini sehigga warga mengeluhkan ke DKP. 

“Ini lagi mediasi, mudahan ada jalan terbaik dalam mengatasi masalah ini,” katanya dalam pertemuan tersebut. (*)