Ketua DPR Prihatin Anggota Terjerat Korupsi

Ketua DPR Prihatin Anggota Terjerat Korupsi

  Selasa, 12 February 2019 08:58
Bambang Soesatyo

Berita Terkait

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet prihatin masih ada anggota parlemen yang menjadi tersangka rasuah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Ya tentu kami prihatin dan menyesali masih saja terjadi hal-hal seperti itu,” ungkap Bamsoet di gedung DPR, Jakarta, Senin (11/2).

Mantan ketua Komisi III DPR itu mengingatkan anggota parlemen agar berhati-hati, supaya tidak melakukan hal-hal yang tak terpuji. “Sebaiknya ke depan anggota DPR lebih berhati-hati lagi agar tidak melakukan hal yang tak terpuji,” ujarnya.

Seperti diketahui, KPK menetapkan anggota DPR Fraksi PAN dapil Kalbar Sukiman sebagai tersangka suap pengurusan dana perimbangan pada APBNP 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Menurut Bamsoet, kasus yang menjerat Sukiman itu merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yang telah menjerat sejumlah pihak. “Ini pengembangan kasus yang sebelumnya. Setahu saya itu bukan peristiwa OTT baru,” ungkap Bamsoet lagi.

Wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang juga menyesalkan terjadinya dugaan korupsi terkait dana alokasi atau dana perimbangan ini. Dia menyatakan, masyarakat tentu dirugikan dengan adanya perbuatan tersebut.

Karena itu, kata dia, KPK bersama tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Pemerintah sepakat menjadikan pendapatan dan pengeluaran negara, perizinan serta penegakan hukum menjadi tiga area perioritas yang akan diamati secara intensif.

“Tiga area ini melibatkan banyak pihak seperti legislatif, eksekutif dan judikatif, serta pelaku bisnis,” kata Saut akhir pekan lalu. Saut menyatakan, ada beberapa tata kelola anggaran DPR yang sebaiknya ditinjau kembali. Antara lain, kata Saut, sebaiknya Badan Anggaran atau Banggar DPR tidak perlu ada lagi. Sebab, ujar dia, kementerian/lembaga sudah membahas detail anggaran dengan komisi terkait di DPR. 

Praduga Tak Bersalah

Pengamat Politik lulusan IOWA Amerika Serikat, Ireng Maulana menyebutkan meskipun Sukiman sudah ditetapkan sebagai tersangka KPK RI, harusnya asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan. “KPK biasanya menetapkan seseorang sebagai tersangka karena memiliki minimal dua alat bukti yang kuat. Hanya karena berproses, maka mari sama-sama mengedepankan asas praduga tak bersalah. Jujur kita prihatin. Sebab beliau (Sukiman) merupakan salah satu tokoh terbaik Kalbar,” ujarnya.

Meski demikian, siapapun dia, jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi maka harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, mengingat statusnya masih sebagai tersangka tentu publik tidak boleh bersikap menghakimi. 

”Intinya biarkan mekanisme di KPK bekerja sesuai peraturan dan fakta jelas. Nanti di sanalah publik bisa menilai,” ucapnya. Ireng berharap perkara-perkara istimewa atau kejahatan serius seperti tindak pidana korupsi dapat diusut setuntas-tuntasnya. Maka dari itu, ia percaya KPK dapat profesional ketika sudah menetapkan seseorang sebagai tersangka. ”Mari, kita tidak menduga hal-hal aneh. Biarkan saja KPK bekerja,” ajaknya.

Sebagaimana diketahui, Sukiman tercatat sebagai calon anggota legislatif DPR RI dari PAN. Dia mencalonkan diri bagi Daerah Pemilihan Kalbar. Sukiman juga diketahui sebagai petinggi PAN dan menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN sejak tahun 2010. Pada tahun 2014, Sukiman terpilih menjadi anggota DPR periode 2014-2019 dari untuk Kalbar setelah memperoleh 83,037 suara. 

KPK menetapkan Sukiman sebagai tersangka kasus suap terkait pengurusan dana perimbangan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua, pada APBN-Perubahan 2017 dan APBN 2018. KPK RI menyangka anggota Komisi Keuangan DPR itu menerima Rp 2,65 miliar dan USD 22 ribu dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Arfak, Natan Pasomba.

Kasus yang menjerat Sukiman ini bermula saat Pemkab Pegunungan Arfak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengajukan permohonan Dana Alokasi Khusus pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 ke Kementerian Keuangan. Pada proses pengajuan, Natan bersama pengusaha melakukan pertemuan dengan pegawai Kementerian Keuangan.(ody/den)

Berita Terkait