Kesalahan Setnov Sudah Jelas

Kesalahan Setnov Sudah Jelas

  Minggu, 6 December 2015 07:40
Wahyudin/jawapos

Berita Terkait

JAKARTA--Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diminta tidak memperluas substansi persidangan etik Ketua DPR Setya Novanto. Sebab, pelangaran etik yang dilakukan Setnov sudah terang benderang. Meskipun demikian, MKD tetap didorong memanggil semua pihak yang terkait dengan rekaman Setnov.

Direktur Lembaga Survei Populi Center Nico Harjanto menjelaskan, kesalahan Setnov adalah terlibat dalam pembicaraan bisnis PT Freeport. Yakni, dengan mempertemukan Riza Chalid dengan Maroef Sjamsoeddin. Menurut Nico, mempertemukan, mengenalkan, itu merupakan bagian dari upaya memuluskan bisnis. ’’Dan itu seharusnya tidak dilakukan oleh seorang ketua DPR,’’ terangnya saat dikonfirmasi kemarin (5/12).

Dia menjelaskan, Maroef sempat menyampaikan bahwa dia belum tentu mau bertemu Riza apabila tidak ada Setnov. Artinya, pertemuan mereka berdua bisa terjadi karena faktor Setnov. Pertemuan itu bisa berpotensi baik secara langsung maupun tuidak langsung dalam memuluskan deal bisnis.

Niatan Setnov mempertemukan Maroef dnegan Riza juga dipertanyakan. ’’Seperti yang Maroef sampaikan, kalau urusannya dengan bangsa, mengapa tidak diajak komisi VII atau yang membidangi ESDM, malah mengajak pengusaha,’’ lanjutnya.

Disinggung mengenai prediksi penjelasan Setnov Besok (7/9), Nico menyatakan belum bisa banyak memperkirakan. Menurut dia, Setnov pasti akan menjelaskan kronologi pertemuan versi dia. Setelah MKD mendapatkan keterangan soal pertemuan versi Maroef plus rekaman, maka Setnov diperkirakan bakal dimintai penjelasan soal pertemuan itu versi dia.

Kemudian, pascapemanggilan Setnov, MKD harus memanggil pihak lain yang banyak disebut dalam rekaman pembicaraan itu. Misalnya, Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan yang namanya muncul berkali-kali dalam rekaman. ’’Riza juga harus dipanggil. Dia yang paling banyak bicara (di rekaman itu),’’ tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPD Irman Gusman yakin Setnov bakal memenuhi panggilan MKD besok. ’’Saya sempat bertemu menjelang salat Jumat di masjid parlemen, beliau akan menghadapi (sidang MKD),’’ terangnya lewat sambungan telepon kemarin (5/12).

Irman menuturkan, bagaimanapun Setnov punya versi sendiri mengenai apa yang dituduhkan kepadanya. Versi itu tentu harus didengarkan juga agar persidangan lebih berimbang. ’’Mungkin dengan adanya pak novanto nanti akan lebih jelas lagi,’’ lanjutnya.

Bagi Irman, persoalan Setnov akan lebih baik bila dijadikan momentum bersama untuk meningkatkan good governance. Dalam era keterbukaan seperti saat ini, perilaku siapapun, termasuk pimpinan lembaga negara akan menjadi sorotan publik. Budaya publik makin berubah, namun sebagian masyarakat belum memahami hal tersebut.

Kasus kali ini akan mengedukasi masyarakat untuk berpikir lebih kritis, dan makin mengetahui hak dan kewajibannya. Pada masyarakat yang sudah maju, merka akan kritis misalnya soal pajak. untuk apa saja uang pajak yang mereka bayar akan selalu dipertanyakan. Masyarakat pun makin berani menyuarakan apa yang dia yakini sebagai kebenaran.

’’Apa yang dilakukan Sudirman Said, Maroef Sjamsuddin, dia merasa ini tidak tepat, lalu mengambil posisi,’’ tuturnya. Hal tersebut memerlukan pengorbanan, dan tingkah laku semacam itu menurut Irman harus didorong untuk dijadikan budaya yang lebih transparan dan akuntabel.

Bila hal itu terjadi, maka akan terwujud civil society yang sesuai dengan cita-cita bangsa sejak awal berdiri. Setnov, lanjutnya, bisa jadi juga masih dalam tahap transisi seperti masyarakat pada umumnya. Beranggapan sebagai ketua dia bisa melakukan apa saja, namun tidak menyadari ada dampak yang ditimbulkan.

Ditambah lagi, kemajuan teknologi membuat setiap gerak gerik pimpinan lembaga akan terpantau dengan mudah dan terpublikasikan. Mengenai inti persoalan dugaan pelanggaran etik etik Setnov, Irman memilih tidak berkomentar karena menurut dia sudah jelas dan terang benderang. ’’Sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula, kan tidak perlu itu,’’ tambahnya.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi mengimbau Setya Novanto untuk melaporkan sumbangan yang didapat dari resepsi pernikahan anaknya, Jumat malam (4/12). Himbauan itu disampaikan agar Setnov terhindar dari jeratan gratifikasi.

Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono mengatakan sesuai UU Tindak Pidana Korupsi, setiap pegawai negeri sipil maupun penyelenggara negara wajib melaporkan pemberian hadiah. Termasuk hadiah yang didapat dari penyelenggaraan resepsi pernikahan.

’’Itu sudah kewajiban bagi yang bersangkutan untuk melapor sesuai mekanisme dalam UU,’’ ujarnya. Untuk resepsi pernikahan dan acara sejenisnya KPK sudah membuat konvensi bahwa pemberian maksimal sebesar Rp 1 juta. Sampai kemarin (5/12) belum ada komunikasi apapun dari Setnov ke KPK terkait sumbangan yang didapat selama menyelenggarakan pernikahan anaknya.

Sesuai pengertian Pasal 12 B UU Tipikor, gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian uang, barang, potongan, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, hingga pengobatan cuma-cuma.

PNS maupun penyelenggara yang tidak melaporkan penerimaan hal-hal diatas bisa terancam penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun, hingga seumur hidup. Ada pula hukuman berupa denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. (byu/gun)

Berita Terkait