Kepala Sekolah pun Terpaksa Rogoh Kocek

Kepala Sekolah pun Terpaksa Rogoh Kocek

  Kamis, 21 July 2016 09:36
Ilustrasi

Berita Terkait

KETAPANG – Pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk seluruh jenjang pendidikan di Ketapang hingga saat ini masih belum dilakukan. Sekolah harus mencari alternatif sumber dana untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Bahkan, ada kepada sekolah yang menggunakan dana pribadi untuk membayar gaji tenaga honorer.

 
Belum dicairkannya dana BOS dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar hingga saat ini mulai berdampak kepada sekolah-sekolah. Salah satunya adalah di Sekolah Dasar Negeri 07 Delta Pawan Ketapang. Sekolah ini terpaksa menalangi pembayaran gaji tenaga honor dengan uang pribadi.

Kepala SDN 07 Delta Pawan, Nuraidah, mengatakan, pihaknya masih masih menunggu kepastian dari Pemprov dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang terkait realisasi pencairan dana BOS tersebut. "Jadi terpaksa kami menggunakan dana pribadi untuk membayar gaji guru honor," katanya, kemarin (18/7).

Ia menuturkan, pihak sekolah tidak ingin mengurangi semangat belajar mengajar para guru maupun siswa hanya karana dana BOS belum keluar. Untuk menutupi kebutuhan pembayaran gaji para pegawai honorer yang berjumlah 13 orang di SDN 07 Delta Pawan, ia mengaku menggunakan dana pribadi sambali menunggu pencairan dana BOS.

Diakuinya, tertundanya pencairan dana BOS sudah terjadi selama triwulan terakhir ini yakni pada April, Mei, dan Juni. "Dana yang dikeluarkan setiap bulannya untuk membayar gaji ke 13 honorer di SDN 07 Delta Pawan sebesar Rp8.550.000," jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, Nuraidah berharap agar adanya perhatian khusus, baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemda Ketapang. Hal itu untuk sekadar mengurangi beban dan kelancaran sekolah. Ia juga berharap agar jangan sampai dana BOS tidak cair sampai dua triwulan.

"Karena selain akan berdampak bagi pembayaran gaji honorer di sekolah, juga akan berdampak bagi pihak sekolah dalam pembayaran langganan daya dan jasa seperti pembayaran internet, biaya listrik serta pembayaran leding yang setiap bulannya bisa mencapai Rp2,5 hingga pada Rp3 juta," jelasnya.

Lebih jauh diakui Nuraidah, penerimaan dana BOS di SDN 07 Delta Pawan pertriwulan sebesar Rp130.200.000. Dana tersebut, dijelaskan dia, digunakan untuk membayaran gaji honorer serta keperluan pelaksanaan penyelenggaraan pendiddikan di sekolah tersebut.

Sementara kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, Jahilin, menjelaskan bahwa dana BOS yang belum cair adalah triwulan kedua dan ketiga. Penundaan pencairan dana BOS tersebut, menurut dia, berdasarkan Surat Edaran Gubenur Kalbar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar yang mengacu kepada payung hukum peraturan Kemendagri RI tentang pencairan dana BOS.

"Penundaan tersebut terjadi mengingat selama ini Permendagri Nomor 62 Tahun 2011 tersebut telah dicabut, sehingga masih menunggu keputusan dari Permendagri berikutnya yang mengatur tentang dana BOS," kata Jahilin.

Di Ketapang, dipaparkan dia, untuk tingkat SD dengan jumlah sekolah yang ada sebanyak 525 sekolah, 130 SMP/MTs, di mana kucuran penerimaan dana BOS pe rtahunnya mencapai Rp81 miliar.

Sedangkan untuk tingkatan SMA dengan jumlah sekolah sebanyak 32, di mana kucuran dana yang diterima pertahunnya mencapai Rp12.301.800.000. Untuk SMK dengan jumlah 18 sekolah, maka dia menambahkan, penerimaan dana BOS mencapai Rp18.867.800.000 pertahunnya. "Jumlah sekolah yang menerima tersebut sudah termasuk sekolah swasta yang ada di Ketapang," jelasnya.

Dengan ditundanya pencairan dan BOS tersebut, sudah berdampak pada dunia pendidikan khususnya di Ketapang. Di antaranya, disebutkan dia, tertundanya pembayaran gaji guru honorer. Bahkan, ia mengaku sudah beberapa kali  mendapatkan aduan dari pihak kepala sekolah terkait peminjaman uang ke pihak bank, untuk menalangi kebutuhan dana di sekolah.

Oleh karena itu, ia berharap adanya kebijakan yang mengatur, agar sekolah dapat diberikan kesempatan untuk memungut uang partisipasi dari masyarakat selama menunggu proses pencairan dana bos tersebut. "Tujuannya untuk  membantu pihak sekolah dalam prorses pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di masing-masing sekolah," harapnya. (afi)

Berita Terkait