Kepala Dusun Gugat Kepala Desa

Kepala Dusun Gugat Kepala Desa

  Rabu, 28 February 2018 11:00
Darmawan

Berita Terkait

Kadus Darmawan Menang di PTUN

PONTIANAK-Majelis hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Negara Pontianak memenangkan gugatan Darmawan, Kepala Dusun (Kadus) Alianyang, Desa Jungkat kecamatan Siantan, kabupaten Mempawah. 

Darmawan menggugat Kades Jungkat, Yusbandi atas pemberhentiannya sebagai kepala dusun Alianyang, Jalan Parit Haji Hasan, RT 002/RW 009 Desa Jungkat.

Dalam sidang kemarin 27/2 di PTUN Jalan A Yani Pontianak, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan tergugat berupa SK Kepala Desa No 17 tahun 2017 tertanggal 11 Juli 2017 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Jungkat, kecamatan Siantan, kabupaten Mempawah atas nama Darmawan.

Mewajibkan tergugat mencabut Keputusan TUN berupa SK Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat Desa, Desa Jungkat atas nama Darmawan. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian materil dan immaterial dalam perkara ini Rp 12.300.00 yang kemudian disepakati setengah dari uang tersebut. 

Juga menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat sengketa ini. sebesar Rp289 ribu.

Pecat Kadus

Sengketa ini, menurut Darmawan yang ditemui usai sidang, bermula saat dirinya sebagai Kepala Dusun Alianyang diberhentikan oleh Kades Jungkat, Yusbandi. Alasannya, karena dia dianggap sebagai salah satu, dari 10 kepala dusun yang kerap mangkir dan tidak masuk kantor di Kantor Kades. 

Diakui pula oleh Darmawan, beberapa kali, dia memang menerima surat peringatan mengenai masalah ini dari Kades, tetapi diabaikan.

‘’Hanya sekali yang saya tanda tangani Surat Peringatan (SP) itu. Tetapi selanjutnya tidak, karena saya tahu bahwa memang tidak ada kewajiban Kepala Dusun ngantor di Kantor Kepala Desa,’’ imbuhnya.

Muasal dari SP tersebut, hingga kemudian timbulah surat pemecatan dirinya. Tak terima dipecat, dia pun berkonsultasi dengan pihak kecamatan. Oleh pihak kecamatan difasilitasi dan diminta berdamai. Namun, Kades ogah berdamai.

‘’Karenanya, perkara ini pun saya lanjutkan ke PTUN,’’ katanya. 

Dan perkara ini pun terdaftara di PTUN Pontianak, 7 Desember 2017 dan mengalami beberapa kali persidangan. Pemecatan dia, harusnya ada rekomendasi dari Camat Siantan. Berdasarkan Perda kabupaten Mempawah Nomor 1, tahun 2017 pasal 13 ayat 1 poin c berbunyi; Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kades dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Dan ini diakui Camat Siantan, Drs Iskandar dalam surat pernyataan tertanggal 16 Januari yang menyatakan belum pernah mengeluarkan rekomendasi untuk pemberhentian Kadus Alianyang, atas nama Darmawan.

Dukungan buat Darmawan juga berasal dari pernyataan dari lima Ketua RT Dusun Alianyang, tertanggal 30 Januari 2018, yang merasa aneh karena adanya dualisme kepala dusun di wilayah mereka.

Disamping itu, pernah diungkapkan Camat dalam Rapat Pembinaan Camat terhadap aparatur Pemerintahan Desa tahun 2017, bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. 

Disebutkan Kepala Dusun tidak wajib masuk kerja di kantor Desa serta RT dan RW. Tugas kepala dusun hanyalah berada di lingkungan wilayah dusun masing-masing.

‘’Berangkat dari hal itulah kami menggugat lewat PTUN. Kami hanya ingin mendudukkan masalah ini sebenar-benarnya,’’ pungkas Darmawan didampingi dua rekannya Imanuddin HM dan Heriyanto dalam sidang kemarin. (ing)

Berita Terkait