Kemenkumham Meneuju WBK dan WBBM

Kemenkumham Meneuju WBK dan WBBM

  Jumat, 26 April 2019 10:37
TANDATANGAN DEKLARASI: Pendandatangan zona integeritas Kemenkunham Kalbar yang dilangsungkan di Aula Kantor kanwil Kemenkumham Kalbar, Kamis (25/4).

Berita Terkait

PONTIANAK-Kanwil Hukum dan HAM Kalimantan Barat mendeklarasikan zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), yang ditandai dengan penandatangan yang dilakukan di Aula kantor Kanwil Kemenkumham, Kamis (25/4) sore. Menurut Kepala Kanwil Kemenkumham Kalbar, Muhammad Yanis, pembentukan atau pencanangan ini dilaksanakan berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014. 

“Kemudian di jajaran kementerian hukum dan HAM kita menindaklanjuti perintah pimpinan di tahun 2019. Karena pada 2018 lalu baru 11 satker yang memperoleh predikat wbk menuju wbbm. Jadi di tahun ini kami bertekad untuk menjadikan 18 satker kemasyarakatan dan 8 satker imigrasi untuk melakukan itu,” ujar Yanis.

Dia juga mengatakan sejauh ini telah mengajukan 21 satuan kerja (satker) yang terdiri dari lembaga pemasyarakatan ada 6 satker, rumah tahanan negara ada 7 satker, dari imigrasi ada 6 satker, rumah detensi ada 1 satker. Dia juga mengatakan saat ini masing-masing satker juga telah dilakukan pengecekan langsung oleh inspektorat wilayah I secara internal, dan nantinya akan juga dilakukan secara eksternal terkait respon publik terkait kinerja masing-masing satker.

Selain itu, Yanis juga mengatakan telah melakukan beberapa pembenahan sebagai bentuk keseriusan Kanwil Kemenkumham Kalbar untuk meraih predikat WBK dan WBBM untuk 21 satker yang diajukan di tahun 2019 ini. Yakni untuk dijajaran imigrasi terkait pelayanan salah satunya percepatan permohonan pembuatan paspor. Sarana perpakiran juga telah dibenahi.

Kemudian ruang flaktasi khusus untuk ibu yang menyusui. Selain itu, sarana tempat bermain anak juga sudah dibuat oleh masing-masing kepala imigrasi yang ada di wilayah kalbar. Juga ruang buat disabilitas untuk sehingga memudahkan bagi yang memiliki kekurangan. Begitu juga untuk di kantor kemasyarakatan seperti lapas dan rutan, jam besuk lebih diperhatikan. 

“Jadi ini merupakan langkah yang sinergis dan telah dilakukan oleh UPT dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal. Karena untuk mencapai WBK dan WBBM ini harus memenuhi 2 syarat indikator, yakni indikator hasil dan indikator pengungkit,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan dari Inspektorat I Kemenkumham RI, Budi mengatakan sudah melakukan penilaian dan telah melakukan penilaian terhadap 6 sektor, yakni kantor imigrasi pontianak, kantor imigrasi singkawang, rumah detensi imigrasi pontianak, lapas kelas IIA Pontianak, rutan Pontianak, dan lapas khusus wanita.

“Selain itu kita juga sudah sebar kuesioner kepada masyarakat yang datang kekantor-kantor di bawah Kanwil Kalbar guna mengetahui respon publik terhadap kinerja masing-masing satker tersebut. Dan untuk penilaian kita jamin benar-benar diadakan secara independent,” ungkapnya.

Dari seluruh penilaian tersebut, lanjut Budi akan dirata-ratakan dan diserahkan kepada Inspektorat pusat guna diperiksa kembali sebelum penetapan yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RI). “Jadi, semua akan dilakukan melalui proses dan bertahap,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Syarief Kamaruzzaman yang hadir mewakili gubernur Kalbar mengatakan langkah pencangan WBK dan WBBM merupakan hal penting yang harus dilakukan untuk setiap intansi yang ada. Terlebih untuk pembentukan instansi sebagai wilayah birokrasi yang bersih dalam melayani memang harus didukung karena sesuai dengan visi Gubernur Kalbar yaitu terkait kesejahteraan masyarakat, pemerataan infrastruktur, dan juga tata kelola pemerintahan yang baik.

“Jadi ini bagian dari perwujudan itu. Maka dari itu, kita harap instansi lainnya di wilayah Kalbar dapat meniru hal ini guna menjadikan instansi di Kalbar menjadi wilayah birokrasi yang bersih dalam melayani. Terutama untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bagus,” tutupnya.(sig)

Berita Terkait