Keluarga Ikhlas, Ahok Pilih Cabut Banding

Keluarga Ikhlas, Ahok Pilih Cabut Banding

  Selasa, 23 May 2017 15:54
Istri Ahok, Veronica Tan usai memberikan keterangan kepada wartawan (DERY RIDWANSYAH/JAWA POS)

Berita Terkait

KELUARGA Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjajaja ‎Purnama (Ahok) sudah legowo, terhadap vonis 2 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Istri Ahok, Veronica Tan mengatakan, dia bersama tiga anaknya akan terus menjalani hari-hari sambil memberikan semangat terhadap Ahok. 

"Saya dan anak-anak dan keluarga akan terus mengsupport agar Bapak bisa menjalani hukuman ini," ujar perempuan yang akrab disapa Vero dalam konfrensi pers di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (23/5).

Perempuan kelahiran Medan, Sumatera Utara ini juga menjelaskan, alasan suami mencabut banding terhadap vonis Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Menurut Vero, semua ‎demi kepentingan bersama. Jangan sampai bangsa Indonesia menjadi terbelah akibat kasus Ahok. 
 "Pak Ahok menjalani ini semua demi kepentingan bersama," katanya.

Oleh sebab itu, ke depan hari yang akan dilalui Vero bersama ketiga anaknya akan sulit. Namun sebagai warga negara Indonesia yang baik vonis Pengadilan Negeri Jakarta Utara harus diterima.

"Pihak keluarga akan menjalankan apa yang sudah diputuskan," pungkasnya.

Sekadar informasi, Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara menjatuhkan vonis ke Ahok dengan kurungan penjara 2 tahun. Mantan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu terbukti telah melakukan penodaan agama dengan mengutip Surah Al Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu.

Vonis ini diketahui lebih besar dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni dengan 1 tahun penjara dengan massa percobaan 2 tahun.

Sebelumnya sempat beredar spekulasi bahwa dicabutnya banding karena Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), takut vonis 2 tahun penjara akan ditambah oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Tim kuasa hukum Ahok I Wayan Sudirta menegaskan, dicabutnya banding tersebut karena demi kepentingan bangsa dan negara. Kliennya tidak ingin situasi di Jakarta semakin memanas dan masyarakat menjadi terpecah belah, karena kasus yang ia hadapi ini.

"Pak Ahok tidak mengenal takut, Pak Ahok cuma takut sama Tuhan, Pak Ahok mau damai, mau kalau untuk bangsa, negara dan rakyat, dan Pak Ahok mau mengalah untuk kepentingan rakyat, dan Pak Ahok tidak pernah kalah betapapun pahitnya dan beratnya (vonis Pengadilan Negeri Jakarta Utara), " ujar Wayan, dalam konferensi pers yang dilakukan di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (23/5).

Ia menjelaskan, pihak kuasa hukum dan keluarga sebenarnya sangat berat dalam mencabut memori banding tersebut. Apalagi demi menegakkan keadilan yang diterima Ahok. Namun ‎dengan pertimbangan untuk bangsa dan negara, Ahok rela mengalah mencabut gugatan terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Pahit luar biasa ini dicabut, tapi ini untuk kepentingan negara untuk kepentingan Bhineka Tunggal Ika, dan jangan sampai perekat bangsa bisa tergores," jelasnya.

Sementara itu, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menegaskan pihaknya tetap banding atas putusan majelis hakim atas perkara penistaan agama. Dalam putusan itu menyatakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bersalah dan dipenjara selama dua tahun.

Padahal, vonis Ahok lebih berat dari tuntutan JPU. Saat itu, JPU hanya menuntut Ahok satu tahun penjara dengan dua tahun percobaan.

"Kita banding. Sudah diputuskan banding. Kita menyatakan banding. Waktu berpikir selama 7 hari, sudah terlewati. Dan sebelum 7 hari, JPU sudah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi," tegas dia di Kejaksaan Agung, Jumat (19/5).

Sengaja banding dilakukan oleh jaksa, kata dia, karena telah sesuai standar operasional prosedur. Apalagi terdakwa juga mengajukan banding. "Siapa tahu nanti kalau ternyata terdakwa tak puas dengan banding, dia kasasi. Kalau jaksa tak banding, tak bisa kasasi juga mengimbangi langkah mereka," tutur dia.

Mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum ini menambahkan, adapun tujuan banding karena jaksa ingin menguji ketepatan pasal mana yang memang harus diterapkan dalam perkara Ahok. "Ini kan ada perbedaan kualifikasi pasal yang dibuktikan. Ini harus diuji. Ini menyangkut masalah kebenaran hakiki dan profesionalitas JPU," sambung dia.

Pasalnya antara putusan hakim dan tuntutan jaksa ada perbedaan pasal. Bila jaksa mengenakan pasal 156 KUHP tentang penodaan golongan, tapi hakim berkeyakinan Ahok melanggar pasal 156a KUHP tentang penodaan agama.

"Jadi biarlah hukum berjalan sesuai koridornya sendiri. Orang lain tak perlu mencampuri masalah ini sebagaimana halnya kita harapkan. Semua pihak bisa menerima dengan baik," tuntas Prasetyo. (cr2/elf/JPG)

 

Berita Terkait