Kejari Geledah DPRD Mempawah

Kejari Geledah DPRD Mempawah

  Jumat, 20 July 2018 10:00
GELEDAH: Timsus Kejari Mempawah menggeledah Kantor DPRD Mempawah. WAHYU/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

87 Dokumen Diamankan

MEMPAWAH- Suasana kerja pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah mendadak mencekam, Kamis (19/7) sekitar pukul 09.00 WIB. Pasalnya, mereka kedatangan tim khusus (timsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) yang akan melakukan penggeledahan di kantor wakil rakyat tersebut.

Dipimpin Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Hari Wibowo, lima penyidik Kejari Mempawah menyambangi Gedung DPRD Mempawah. Mengenakan rompi hitam list merah bertuliskan Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi, kedatangan mereka dikawal beberapa personil Polres Mempawah.

Kemudian, mereka menyambangi pegawai setempat dan menyampaikan tujuannya untuk melaksanakan tugas penggeledahan. Selanjutnya, tim khusus ini menuju ke ruangan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan DPRD Kabupaten Mempawah. Ruangan itu pun disterilkan dari aktivitas pegawai setempat. 

Timsus Kejari Mempawah pun langsung melakukan penggeledahan terhadap ruangan yang berisikan dokumen-dokumen penting berkaitan dengan anggaran dan laporan keuangan DPRD Kabupaten Mempawah. Diduga, tim penyidik Kejari Mempawah ini sedang mengumpulkan dokumen anggaran berkaitan dengan perjalanan dinas Anggota DPRD Kabupaten Mempawah tahun 2012-2014. 

Dari luar ruangan, para awak media dapat melihat kesibukan para penyidik Kejari Mempawah membongkar seluruh dokumen di dalam ruangan tersebut. Seluruh dokumen.

“Kami juga kaget tiba-tiba banyak petugas Kejari Mempawah dikawal polisi datang ke Gedung DPRD ini. Kami sama sekali tidak tahu menahu ada apa,” aku Kasubbag Rapat dan Risalah, Narida Sukarniwati.

Sebelum melakukan penggeledahan, menurut Narida, penyidik sempat mengutarakan niatnya untuk memeriksa sejumlah dokumen berkaitan dengan laporan keuangan perjalanan dinas Anggota DPRD Kabupaten Mempawah tahun 2012-2014.

“Kebetulan Pak Sekwan sedang tidak berada di kantor. Beliau menghadiri undangan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Kota Batam hingga hari minggu nanti. Kami benar-benar tidak menyangka adanya penggeledahan ini,” ucapnya.

Setelah hampir 6 jam, penyidik pun mulai mengeluarkan puluhan bundel dokumen dari ruangan tersebut. Kemudian, dokumen itu mulai dipindahkan ke mobil operasional Kejari Mempawah yang telah terparkir di halaman DPRD Kabupaten Mempawah. Mendapatkan pengawalan dari personil Polres Mempawah, aksi penggeledahan itu berjalan lancar.

“Dari penggeledahan tadi, kami mengamankan 87 item dokumen dari Gedung DPRD Mempawah. Semua dokumen ini berkaitan dengan data perjalanan dinas DPRD Kabupaten Mempawah tahun 2012-2014,” ungkap Kajari Mempawah, Dwi Agus Arfianto, SH, MH.

Kajari memastikan, proses penggeledahan yang dilakukannya sudah sesuai mekanisme dan aturan hukum yang berlaku. Pihaknya telah mengantongi izin dari pengadilan sejak beberapa hari lalu.

“Penggeledahan ini dalam rangka mempercepat proses auditing dari BPK. Karena ada beberapa dokumen yang belum lengkap. Makanya, kita jemput bola demi efisiensi waktu dan mempercepat proses penyelidikan,” pendapatnya.

Menurut Kajari, pihaknya mencari dokumen asli berkaitan dengan perjalanan dinas Anggota DPRD Kabupaten Mempawah periode 2012-2014. Salah satunya dokumen SPJ, manifest, boording pas, tiket dan data lain yang mendukung pembuktian dalam persidangan nanti.

“Pada saat penyusunan LHP lalu, dokumen yang diterima tim auditor ada dalam bentuk foto copy. Dan data tersebut tidak bisa menjadi alat bukti di persidangan. Makanya setelah mendapatkan izin, kita langsung eksekusi (penggeledahan),” ucapnya.

Lebih jauh, Kajari menyebut, dokumen-dokumen hasil penggeledahan yang dilakukan tim Kejari Mempawah akan dilokalisir dan dikirim kepada auditor BPK. Dirinya berharap dokumen tersebut dapat melengkapi kekurangan data pendukung yang diperlukan tim auditor BPK dalam kasus tersebut.

“Penggeledahan ini bersifat rahasia. Sehingga tidak ada satu pihak pun yang mengetahuinya hingga tim kami tiba di TKP. Untuk menghindari hal-hal yang tidak produktif misalnya menghaalngi atau menghilangkan barang bukti. Kami juga diback-up rekan-rekan dari intel dan Polres Mempawah,” paparnya.

Pontiank Post coba mengkonfirmasi kepada Sekretaris Dewan (Sekwan), Ruspandi dan Ketua DPRD Kabpuaten Mempawah, Safruddin A, SP terkait penggeledahan ini. Namun, hingga sore kemarin belum ada satu pihak pun yang menjawab konfirmasi koran ini.

 

 

Kerugian Rp 3, 5 Miliar

Penggeledahan yang dilakukan tim khusus Kejari Mempawah di Kantor DPRD Kabupaten Mempawah itu berkaitan dengan kasus perjalanan dinas Anggota DPRD Kabupaten Mempawah pada tahun 2012-2014. Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, terdapat kerugiaan negara sebesar Rp 3,5 miliar dalam kasus tersebut.

Namun, untuk melengkapi penyelidikan tim auditor BPK dan melakukan pembuktian hukum dalam persidangan, penyidik harus mengantongi bukti dokumen asli. Karena itu, timsus Kejari Mempawah bergegas melakukan penggeledahan untuk mendapatkan dokumen yang dimaksud.

“Penyidikan ini berangkat dari LHP yang dikeluarkan BPK Kalbar. Saat itu, BPK menemukan adanya dugaan kerugian negara sebesar Rp 3,5 miliar. Kemudian, tim kami bergerak cepat. Supaya dokumen ini bisa dihadirkan dalam persidangan dalam bentuk dokumen asli,” sebut Kajari Mempawah, Dwi Agus Arfianto, SH, MH di Mempawah.

Kajari mengakui dalam proses penyidikan kasus itu, pihaknya menemukan sejumlah kendala hingga menghambat kelancaran proses penyidikan. Salah satunya, penyajian dokumen dari Sekretariat DPRD Mempawah yang tidak lengkap.

“Kendala lainnya pada proses konfirmasi kepada pihak maskapai. Kantor maskapai di Pontianak tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan data. Sehingga, kami harus mengkonfirmasi langsung ke Jakarta,” sebut Kajari.

Terkait nama Anggota DPRD Kabupaten Mempawah yang masuk dalam daftar temuan BPK dalam kasus perjalanan dinas tahun 2012-2014 itu, Kajari mengaku sudah mengantonginya. Hanya saja, dirinya tidak dapat menyampaikan kepada publik dengan alasan menghormati etika hukum praduga tak bersalah.

“Pada prinsipnya kami sudah mengantongi nama-nama yang akan menjadi tersangka dalam kasus ini. Namun kami belum bisa menyampaikan kepada publik. Jika sudah waktunya nanti, nama-nama tersebut akan kami sampaikan,” tukasnya.(wah)

Berita Terkait