Kejar Target Rekam e-KTP

Kejar Target Rekam e-KTP

  Selasa, 20 March 2018 11:00
REKAM: Warga Kota Pontianak melakukan proses perekaman kartu tanda penduduk elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Senin (19/3). HARYADI/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

PONTIANAK - Selain mempercepat kepengurusan administrasi warga, KTP elektronik juga digunakan sebagai syarat buat pencoblosan kepala daerah yang dilaksanakan 27 Juni 2018. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak, Suparma menargetkan, satu hari sebelum pencoblosan, penggunaan  KTP elektronik untuk memilih bisa mencapai 98 persen.

"Saat ini petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak terus melakukan perekaman KTP elektronik. Tiap hari dilayani," katanya kepada Pontianak Post, Senin (19/3).

Dari data pihaknya, pelayanan perekaman KTP elektronik sudah mencapai 96 persen. Namun, data perekaman yang masuk di pusat baru sampai 93 persen. Terjadi itu mungkin karena pusat belum memverifikasi tuntas data perekaman kependudukan di Pontianak.

Kalau data target perekaman, kata dia, ada 34 ribu. Dari angka itu, 18 ribunya sudah rekaman dan cetak. Tapi selain data tersebut, ada data baru yang tiap hari masuk. Utamanya kepengurusan KTP elektronik umur 17 tahun. "Itu bisa dicek, yang urus KTP elektronik umur 17 tahun cukup ramai," katanya.

Kalau kendala, lanjutnya, sebenarnya tak ada. Hanya saja, ia bingung melihat data pusat kenapa lama mengirim ke sini. Sedangkan di sini, tiap hari melakukan perekaman. 

Untuk mengebut pelayanan perekaman KTP elektronik, layanan kebanyakan terpusat di dukcapil. Selain di sini, beberapa kantor camat bisa melayani. Tapi sebagian kantor camat kata dia tak bisa disebabkan karena beberapa alat untuk melakukan perekaman rusak.

Selain pelayanan di kantor, pihaknya juga melakukan perekaman KTP elektronik jemput bola. Seperti melayani masyarakat yang sakit, kemudian perekaman di area car free day hari Minggu.

Tapi tak ditutupi Suparma, soal alat perekaman masih jadi kendala. Sekarang alat yang digunakan hanya satu dengan pelayanan perekaman sehari maksimal bisa sampai 200 perekaman. "Sabtu dan Minggu kami juga terima layanan perekaman di kantor. Mulai dari jam delapan pagi sampai jam dua belas siang," katanya.

Suparma berharap jelang pilkada perekaman KTP elektronik capai 98 persen. Belum lama ini, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan KPU. "Dipertemuan itu kami kordinasi soal anomali data ganda dan lainnya. Makanya verifikasi dilakukan, mengenai hasilnya nanti KPU akan mengumumkan," katanya.

"Saya baru mengurus KTP elektronik. Ternyata ngurusnya ribet. Sampai di sini lumayan bingung, tapi setelah tanya petugas dan diarahkan baru mengerti," terang Rama, warga Kecamatan Pontianak Tenggara yang baru kali pertama membuat KTP elektronik.

Dia menjelaskan, dalam kepengurusannya, setelah mendapat surat dari RT setempat, dirinya disarankan ke kantor camat. Di kantor camat, ia langsung diarahkan ke Capil. Sampai di Capil, nomor antre habis. Tapi sudah ada arahan petugas dan tinggal menunggu namanya dipanggil. 

Hal senada dikatakan rekan Rama, Ival. "KTP elektronik penting. Selain buat urusan administrasi ini juga digunakan buat syarat pencoblosan," ungkapnya.

Anggota DPRD Pontianak, Rino Pandriya memandang, secara keseluruhan capil sudah berupaya melakukan perekaman KTP elektronik ini. Agar semua perekaman dapat tercapai, penambahan alat perekaman sepertinya harus dilakukan. Menurutnya, jika hanya ada satu petugas, melayani banyak masyarakat juga kasihan petugasnya. 

"Harus ada pergantian petugas yang melakukan perekaman. Kerjaan ini juga harus memerlukan konsentrasi," katanya.

Apalagi, Juni mendatang Pontianak menggelar pesta demokrasi. Salah satu syarat bisa mencoblos mesti miliki KTP elektronik. Koordinasi KPU dengan Capil sudah mesti dilakukan. Utamanya verifikasi data pemilih harus disinkronkan.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Dodi Riyadmadji akan mengundang Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten/Kota untuk menuntaskan perekaman KTP elektonik.  

“Termasuk mengundang dirjen dukcapil beserta kepala dinas dukcapil se-Kalbar, tujuannya untuk melayani kekurangan perekaman KTP elektronik,” jelas Dodi di Pontianak kemarin.

Dodi menyebutkan hingga saat ini tinggal 400 ribu lagi masyarakat yang belum melakukan perekamanan. Dan ia memastikan terus mendorong agar perekaman tuntas dilakukan. Disebutkannya pencapaian perekaman itu sudah 86 persen dari seluruh masyarakat Kalbar yang berhak melakukan perekaman KTP elektronik. 

Menurut Dodi alasan belum tuntasnya pencapaian itu tidak lagi dikarenakan kehabisan blanko melainkan pada lokasi yang sulit dijangkau untuk dilakukan perekaman.

“Kalau dengan alasan blanko kurang itu bohong karena sudah tersedia dengan cukup. Yang sering terjadi melakukan perekaman sulit dijangkau,” kata dia.

Dodi menegaskan bahwa pemerintah optimis tahun ini perekaman KTP elektronik tuntas tahun ini. “Kami pemerintah maunya optimis karena perekaman itu juga dari hak yang memperoleh KTP. Tapi memang banyak orang senang dengan memiliki KTP yang tidak elektronik, dan haru dipahami juga bahwa itu kurang manfaatnya,” imbuh Dodi. 

Sebelumnya KPU sudha mengumumkan pemilih potensial non-KTP elektronik. Jumlahnya mencapai 244.609 jiwa. Jumlah terbagi laki-laki 127.065 jiwa dan perempuan 117.544 jiwa.  KPU akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil di Kabupaten/Kota terkaita dengan pemilih potensial non-KTP elektronik ini.

“Data data pemilih potensial non KTP elektronik ini dikoordinasikan ke disdukcapil untuk dicarikan padanan datanya dan kemudian selanjutnya mengusulkan perekaman,” kata Ketua KPU Kalbar Umi Rifdiyawati di Pontianak, kemarin. (iza/mse) 

Berita Terkait