Kebiri Bukan Hukuman Berat

Kebiri Bukan Hukuman Berat

  Sabtu, 28 May 2016 09:30

Berita Terkait

JAKARTA - Hukuman tambahan berupa kebiri terhadap pelaku pemerkosaan anak telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perlindungan Anak. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bila mereka siap menjadi eksekutor kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual. Namun, kesiapan itu belum bisa dibeberkan secara resmi. Sebab, belum ada aturan turunan Perppu dimaksud.

Kendati masih menunggu regulasi teknis pengebirian, Sekjen Kemenkes dr Untung Suseno Sutarjo mengatakan bahwa kebiri kimia yang dimaksud dalam perppu tersebut sebenarnya tidak terlalu berat. 

Pasalnya, hukuman tambahan itu, kata dia, hanya bersifat sementara. ”Seperti suntik KB tiga bulan, kalau obatnya (efek kimia, Red) habis, nanti akan kembali lagi,” jelasnya. ”Nanti (pelaku, Red) disuntik hormon perempuan agar tidak mengulangi (perbuatan cabul, Red).” 

Untung menuturkan, hukuman kastrasi itu sebenarnya masih memanusiakan pelaku kejahatan seksual. Hukuman tambahan yang memberikan efek jera, kata dia, justru ketika identitas pelaku dipublikasikan ke khalayak. 

”Kebiri itu tidak berat, yang berat ya hukuman mati atau seumur hidup,” ungkapnya. 

Pernyataan Untung secara tidak langsung menepis anggapan masyarakat bahwa hukuman kebiri kimia tidak manusiawi. Juga memastikan bila tidak ada unsur pelanggaran kode etik dokter seperti yang sebelumnya dikhawatirkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Nah, itu artinya, dokter tidak perlu ragu lagi ketika nanti ditunjuk sebagai eksekutor kebiri. ”Yang jelas, yang menentukan bukan kami (kemenkes, Red), keputusan (kebiri) tetap ada di pengadilan,” ucapnya menambahkan. 

Meski tidak terlalu berat, Untung menegaskan bila kebiri kimia tetap dapat menimbulkan efek samping. Salah satunya alergi. 

Dia tidak menjelaskan secara detail bentuk alergi tersebut. Hanya saja, Untung mengatakan bila alergi itu muncul karena adanya peralihan dari kebiasaan cabul pelaku. ”Dia (pelaku, Red) bisa saja kaget dan tidak tahan. Tapi itu bisa dikembalikan lagi (tidak seumur hidup, Red),” tandasnya. 

Hanya Tiga Bulan

Sementara itu, pemerintah berjanji segera menerbitkan aturan turunan tersebut agar Perppu Perlindungan Anak bisa segera diterapkan. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Sujatmiko menyampaikan, suntik kimia untuk menekan libido pemerkosa anak bakal berdampak tiga bulan. Karena itu, predator anak yang selesai menjalani hukuman pokok (penjara) wajib datang untuk disuntik kembali setiap tiga bulan. 

Durasi suntik kebiri tentu disesuaikan dengan vonis hakim. Dalam perppu disebutkan, hukuman tambahan itu tidak permanen. Maksimal hanya dua tahun. ”Nanti semua dijelaskan dalam PP,” kata Sujatmiko.

Dia melanjutkan, sebelum eksekusi kebiri, pemerkosa mendapat pendampingan. Selain mengawasi, pendamping menjalankan fungsi rehabilitasi. Dengan demikian, dampak negatif dari suntik kebiri diharapkan bisa ditekan. Ada ahli jiwa dan kesehatan yang akan melakukan hal tersebut. 

”Kebiri dibarengi dengan rehabilitasi juga. Jangan sampai suntikan kimia nanti menimbulkan dampak selain menurunkan libidonya,” ungkap Sujatmiko.  

Hal yang masih belum klir berkaitan dengan eksekutor. Sebab, kalangan dokter masih menolak menjalankan tugas tersebut apabila tidak disertai kepastian hukum. Di perppu hanya disebutkan bahwa pelaksana dilakukan dengan pengawasan kementerian terkait, yakni kementerian bidang hukum, sosial, dan kesehatan. 

Sujatmiko juga belum memberikan penjelasan terperinci tentang pihak yang bisa menjadi eksekutor kebiri. ”Yang jelas tenaga profesional medis. Nanti kami putuskan,” tutur mantan duta besar Indonesia untuk Sudan itu. 

Dia menyadari, masih ada pro dan kontra dari tenaga medis terkait hal tersebut. Masalah kode etik dan kekhawatiran akan adanya tuntutan hukum menjadi latar belakang utama. Karena itu, dalam PP nanti, payung hukum juga disiapkan untuk memberikan perlindungan. ”Kami pikirkan tentu saja. Bagaimana nanti jalan terbaiknya untuk menghindari hal tersebut (tuntutan hukum, Red),” sambungnya. 

Untuk memastikan tak mengulangi perbuatannya, para pelaku akan dipasangi alat deteksi elektronik berupa chip. Ada dua opsi untuk alat deteksi itu. Yakni, ditanam dan dipasang pada gelang yang wajib dipakai.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Aturan darurat tersebut memperberat hukuman pemerkosa dan pencabul anak dari semula minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Hukuman pokok diperberat menjadi sepertiga, seumur hidup, hingga mati. Lalu, hukuman tambahan berupa pengumuman identitas, kebiri kimia, dan pemasangan alat deteksi elektronik.

Pemberatan hukuman berupa penambahan sepertiga dari ancaman hukuman berlaku bagi orang tertentu. Yakni, orang tua, wali, kerabat, pengasuh, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, dan pelaku yang lebih dari satu. Penambahan itu juga berlaku bila pelakunya residivis kasus pemerkosaan anak-anak.

Kemudian, hukuman mati, seumur hidup, atau maksimal 20 tahun berlaku apabila kondisi korban parah setelah diperkosa. Misalnya, luka berat, terkena gangguan jiwa atau penyakit menular, mengalami gangguan fungsi reproduksi, atau meninggal dunia. Hukuman itu juga berlaku apabila korban lebih dari satu.

Sebelumnya, kalangan dokter masih gamang bila ditunjuk sebagai eksekutor. Mereka takut melanggar kode etik seorang dokter yang wajib menghormati kemanusiaan. ”Kami tidak bilang setuju atau tidak. Tapi, memang saat ini sebetulnya masih dalam pembahasan di dalam IDI (Ikatan dokter Indonesia, Red) karena masih ada penolakan,” ujar Wakil Ketua Umum PB IDI Daeng M. Faqih.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa putusan pemberian hukuman kebiri kimia tersebut sangat bergantung pada hakim. ”Hakim tentu tidak sembarangan. Nanti juga pakai ahli untuk pertimbangannya,” kata Yasonna. 

Tak Sentuh Kasus Lama 

Sementara itu, Perppu Perlindungan Anak tidak bisa diberlakukan untuk kasus-kasus yang baru terungkap. Kasus-kasus predator seksual yang muncul belakangan ini masih mengacu aturan lama. ’’Itu tidak berlaku untuk kasus Yuyun,’’ ujar Prof Romli Atmasasmita, guru besar hukum pidana Universitas Padjadjaran, yang mengacu kasus pemerkosaan sadis di Bengkulu.

Dia mengatakan, dalam aturan hukum, yang berlaku adalah tempus delicti alias waktu kejadian. Kasus-kasus seperti di Bengkulu dan Surabaya tidak bisa menggunakan perppu itu sebagai dasar penyidikan. 

Bagi Romli, yang terpenting saat ini adalah para penyidik harus diberi sosialisasi dan pemahaman terlebih dahulu. Dengan demikian, mereka tidak sampai keliru dalam menyidik. Jangan sampai kasus-kasus yang terungkap setelah tanggal 25 Mei langsung menggunakan perppu. Sebab, belum tentu kasus tersebut terjadi setelah 25 Mei.

Untuk kasus yang terjadi sebelum 25 Mei, digunakan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama UU Perlindungan Anak. UU tersebut mengatur pidana maksimal penjara 15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar.

Dalam UU tersebut sebenarnya sudah ada pemberatan hukuman dengan menambah sepertiga dari ancaman hukuman yang ada. Namun, itu hanya berlaku bagi pelaku tertentu. Di antaranya, orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, dan tenaga kependidikan. (jpg)

Berita Terkait