Kebakaran Lahan Semakin Meluas

Kebakaran Lahan Semakin Meluas

  Jumat, 20 July 2018 10:00
BERJIBAKU: Anggota TNI dari Kodim 1207/BS Pontianak bersama BPBD Kota Pontianak sedang berjibaku memadamkan api yang membakar lahan gambut sekitar Jalan Purnama II, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, kemarin. ARIEF NUGROHO/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PONTIANAK - Kebakaran lahan gambut di Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan terus meluas. Setidaknya lahan seluas dua hektare terbakar sejak empat hari lalu.  Puluhan personel dari BPBD Kota Pontianak yang dibantu Kodim 1207/BS Pontianak terus berjibaku memadamkan api. 

"Yang menjadi kendala saat ini adalah sumber air. Kita bisa lihat, jarak antara lokasi kebakaran dan sumber air cukup jauh. Sekitar 300 an meter," ujar Dandim 1207/BS Pontianak Kolonel Inf Ulysses Sondang saat memantau langsung proses pemadaman api di lahan gambut Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, kemarin.

Dalam upaya membantu pemadaman kebakaran lahan ini, pihaknya telah menerjunkan kurang lebih 75 personel yang disebar di beberapa titik. Untuk di wilayah Kelurahan Parit Tokaya sendiri, ada 15 orang personel. belum lagi di wilayah Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, 65 personel. 

"Di Rasau Jaya terpantau 11 titik hotspot. Kami turunkan sekitar 65 personel, ditambah lagi personel dari BPBD Kubu Raya dan Manggala Agni," katanya. 

Selain menerjunkan personel untuk membackup pemadaman kebakaran lahan, pihaknya juga telah melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi terjadi kebakaran lahan. Diantaranya di wilayah Parit Tokaya, Desa Limbung, Arang Limbung, Mekarsari, dan Rasau Jaya. 

"Wilayah-wilayah itu menang berpotensi terjadi kebakaran lahan setiap tahunnya," paparnya. 

Untuk pencegahan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan dan hutan.. Hanya saja, cakupan luasan wilayah, menjadi kendala. 

Saat ini, pihaknya hanya bisa berharap kesadaran masyarakat untuk tidak membakar lahan  terutama memasuki musim kemarau yang diprediksi hingga pertengahan September mendatang. 

"Kesadaran masyarakat diperlukan. Apalagi sekarang sudah musim kemarau. Semakin hari, lahan gambut semakin kering, semakin hari juga air tidak ada. Jadi jangan membakar lahan," terangnya. 

"Jika masyarakat tidak sadar, Kota Pontianak akan diselimuti kabut asap. Merugikan masyarakat, menganggu penerbangan, anak-anak sekolah diliburkan. Jika aktivitas lumpuh, yang rugi masyarakat juga," sambungnya.

Dikatakan Ulysses, perlu dicari solusi dalam mengelola lahan gambut tanpa bakar. Menurutnya, hal itu perlu perhatian pemerintah. Bagaimana mengelola lahan gambut untuk tanam tanpa bakar. 

"Ini yang belum ada solusi. Kalau pun ada, tidak efektif, karena mungkin biayanya besar," katanya.

Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono mengatakan, ada sebanyak 182 titik yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Titik rawan kebakaran tersebut bersasarkan pemetaan yang telah dilakukan oleh Polda Kalbar beserta jajarannya.

Pemetaan tersebut sudah dilakukan oleh pihaknya sejak Karhutla sempat terjadi beberapa bulan yang lalu, yang cukup besar bahkan sempat menjalar hampir membakar salah satu gedung sekolah di Kabupaten Kubu Raya, yang juga sempat menyebabkan diliburkannya kegiatan belajar mengajar di sekolah.

"Sekarang kan sudah ada peta yang bisa mengidentifikasi apabila ada kebakaran ataupun potensi kuning saja sudah bisa dia," kata Didi. 

Dengan adanya teknologi tersebut, sedikit saja adanya titik api maka sudah dapat terbaca, sehingga langkah-langkah antisipasi dapat dengan cepat bisa dilakukan pemadaman atau mencegah terjadinya kebakaran.

Menurut Didi, berdasarkan catatan data pihaknya, jumlah titik api yang berpotensi terjadinya kebakaran paling banyak berada di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kubu Raya, sementara untuk Kota Pontianak terhitung paling sedikit.

Setelah sebelumnya Kapolda Kalbar mengeluarkan maklumat bagi pihak yang tertangkap melakukan pembakaran lahan dengan sengaja maka pihaknya akan memberikan tindakan hukum yang tegas apabila ada yang tertangkap dan terbukti.

"Tindakan tegasnya ya kita lakukan penegakkan hukum. Kan ada aturan hukum yang harus dipedomani dalam pelaksanaan penanganan Karhutla," imbuhnya.(arf)
 

Berita Terkait