Keadilan Ekonomi Lewat Subsidi Tepat Sasaran

Keadilan Ekonomi Lewat Subsidi Tepat Sasaran

  Jumat, 12 April 2019 16:05
(dari kiri ke kanan): Pengamat Ekonomi Unika Atma Jaya Rosdiana Sijabat, Jubir BPN Muhamad Iqbal, Pengamat Politik Emrus Sihombing, Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong, moderator Daryl Adam.

Berita Terkait

JAKARTA– Lembaga Emrus Corner menggelar Visi Capres-Cawapres Menjawab Tantangan Ekonomi” di Cikini, Kamis 11 April 2019. Hadir perwakilan dari TKN Jokowi-Maaruf, BKN Parbowo-Sandi, pengamat ekonomi, dan pengamat politik dalam acara tersebut. Pengamat Ekonomi, Rosdiana Sijabat, mengatakan tantangan pembangunan ekonomi ke depan sangat berat, karena dua faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal adalah terjadi pelambatan kinerja ekonomi kawasan.

Dia mengamati saat ini Amerika dan China sibuk perang dagang. Sementara Eropa bermasalah dengan pasar keuangan. Adapun di Asia Tenggara terjadi pelemahan permitaan barang dan jasa. Kondisi perekonomian global akan berdampak bagi Indonesia. Siapapun nanti yang terpilih akan menghadapi tantangan cukup berat," kata Rosdiana Sijabat, dalam diskusi publik bertema “Visi Capres-Cawapres Menjawab Tantangan Ekonomi” di Cikini, Kamis (11/4)

Dia menjelaskan catatan untuk Jokowi ke depan adalah kalau sekarang secara kasat mata lebih banyak positif daripada negatif. Menurutnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 2018 sekitar 5,2 sampai 5,3 persen, di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat. 

Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi-Ma’ruf, Usman Kansong, menjelaskan pertumbuhan ekonomi 5 persen, kalau dibandingkan target lebih rendah, tapi kalau melihat perekonomian global 5,2 persen sudah bagus.

"Ekonomi itu kan membandingkan. Dibandingkan negara G20, kita di nomor 3 setelah Tiongkok dan India. Kenapa dibandingkan dengan G20, karena size ekonominya besar," ujarnya.

Tren pertumbuhan ekonomi sejak pemerintahan SBY sudah turun. Tahun 2010 sekitar 6,38 persen, tahun berikutnya turun 6,17 persen, tahun 2012 sekitar 6,03 persen, tahun 2013 turun ke 5,58 persen. "Tahun 2014 Pak Jokowi dikasih angka pertumbuhan ekonomi 5,02 persen. Jadi, memang cenderung turun. Tapi setelah itu, ekonomi tumbuh terus, inflasi terjaga, daya beli seimbang," katanya.

Dia mengatakan kalau harga terlalu murah, yang akan dirugikan produsen. Kalau harga mahal, yang dirugikan konsumen, maka harus ada keseimbangan. Di program Jokowi, keseimbangan itu disembut tata kelola pembangunan ekonomi. PKH salah satu upaya untuk menstabilkan daya beli. "Tinggal bagaimana cara memberikan subsidi, apakah mensubsidi orang atau barang. Kalau subsidi barang bisa salah sasaran. Contoh subsidi BBM di pemerintah sebelumnya yang mendapat keuntungan orang kaya. Sekarang, Jokowi subsidi ke orang yang membutuhkan. Ini yang kami sebut keadilan ekonomi. Kesenjangan ekonomi turun karena ada program dana desa, ada PKH, BBM satu harga, sehingga meningkatkan daya beli masyarakat," jelasnya.

Selain itu, menurutnya reforma agraria juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Salah satu sumber ekonomi adalah tanah, dengan tanah orang bisa bikin sawah atau usaha lainnya. Kemandirian ekonomi kita sudah cukup baik sekarang. Upaya lain untuk kemandirian ekonomi adalah dengan mengambil alih saham Freefort, Blok Mahakam skarang 100 persen milik Pertamina. Itu indikator kemandirian ekonomi. Yang paling penting stabilitas, kalau pertumbuhan terlalu tinggi, pada satu titik juga akan kepanasan.

"Pak Jokowi mendorong dari konsumsi ke produksi. Bagaimana kita bisa mendistribusikan hasil pertanian kalau tidak ada infrastruktur yang baik. Infrastruktur disiapkan kalau suatu ketika kita menghadapi pertumbuhan ekonomi luar biasa, kita sudah siap. Tiongkok pertumbuhan ekonomi tinggi karena pembangunan infrastruktur sangat massif. Kemudian, sambungnya, pembangunan rumah untuk masyarakat tidak mampu sudah lebih dari 1 juta unit,” paparnya.

Sementara itu, Juru Debat BPN Prabowo-Sandi Muhammad Iqbal, mengungkapkan Jokowi dulu janji pertumbuhan ekonomi 7 persen, tapi target itu gagal. Prabowo akan mengurangi kebocoran anggaran dan akan meningkatkan pendapatan. "Pertanyaannya bagaimana kita bebas utang. Sekarang, masyarakat menghadapi ekonomi berat, peluang kerja susah. Prabowo sandi dalam 100 hari kerja akan menurunkan tarif listrik, menaikkan daya beli, pendapatan 8 juta ke bawah bebas pajak," kata Muhammad Iqbal.

Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif EmrusCorner, Emrus Sihombing, menjelaskan persoalan utang, tidak ada pemerintahan tidak ada yang tidak berutang. Semua membuat utang, hanya sejauh mana utang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk korupsi. "Jangan menggunakan kekuasaan untuk koruptif sehingga utang tidak digunakan dengan baik. Saya berpendapat, tidak ada yang tanpa utang. Kalau utang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, saya kira tidak masalah," jelasnya.

Masalahnya sekarang, kata Emrus Sihombing, acap kali politikus menjanjikan angin surga yang tidak terukur. Soal angka pengangguran misalnya, sejauh mana angkanya menurun.

"Saya kira politisi tidak masuk konsep yang terukur. Prabowo menurut saya tidak cukup hanya mengkritisi, tapi harus menawarkan konsep atau loncatan luar biasa yang tidak terpikirkan orang. Misal, menekan korupsi dengan menarik inspektorat menjadi di bawah presiden, sehingga punya kekuatan untuk mengontrol," katanya. Soal ekonomi yang tidak tercapai, menurutnya pertumbuhan ekonomi sudah luar biasa 5 persen, karena di sisi lain ada pembangunan infrastruktur dan faktor eksternal. "Pesan saya untuk masyarakat sebelum memilih, lihat programnya calon, lihat rekam jejaknya, lihat history of life-nya, lihat kehidupan sehari-hari dan keluarganya, karena ini akan mempengaruhi dia dalam memimpin," pungkasnya. (ars)

Berita Terkait