Kawin Kontrak Amoy dengan Pria Asing

Kawin Kontrak Amoy dengan Pria Asing

  Sabtu, 22 June 2019 21:20   0
Dr. Erdi, M.Si

Oleh Dr. Erdi, M.Si

Fenomena kawin kontrak di Kalimantan Barat dapat dibedakan ke dalam dua kategori. Pertama, kawin kontrak yang melibatkan amony (gadis keturunan China/Tionghoa dalam negeri) dengan pria luar negeri. Kawin kontrak jenis ini lebih berorientasi materi, ekonomis dan cenderung pada pemenuhan kebutuhan sek pria asing dari Taiwan, Singapura, Malaysia, Hongkong dan China.

Kedua adalah “kawin kontrak” yang terjadi di wilayah perbatasan negara antara pria luar negeri sempadan dengan gadis local pada kawasan perbatasan. Saya tidak sepakat jika jenis perkawinan yang kedua ini disebut kawin kontrak, tetapi lebih tepat bila disebut kawin secara adat. Kesamaan dari kedua tipologi kawin di atas adalah sama-sama tidak menggunakan institusi dan dokumen negara.

Fenomena kawin kontrak bukanlah peristiwa baru. Kawin kontrak tipe pertama marak terjadi sekitar tahun 2013 dan bahkan Agus Sikwan (2002) menulis bahwa kawin kontrak terjadi jauh sebelum itu. Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia, dikenal sebagai salah satu daerah pemasok perempuan WNI keturunan Tionghoa dalam kasus kawin kontrak.

Seorang wartawan senior di Harian Pontianak Post juga mengakui hal ini karena ketika memulai karier sebagai wartawan; dirinya yang mulai bertugas di Kota Singkawang tahun 1990-an telah ditugasi untuk meliput kasus ini. Dengan demikian, kasus kawin kontrak yang melibatkan amoy, mak comblang dan pria asing ini adalah fenomena lama yang kini bersemi (viral) kembali.

 

Proses Kawin Kontrak

Kalbar bukan satu-satunya daerah yang diterpa kasus kawin kontrak. Selain Kalbar, Jawa Barat pernah heboh dengan kasus ini. Bedanya, di Kalbar terjadi melalui peran perantara dan hampir tidak melibatkan korban dalam negosiasi proses; sementara di Puncak Bogor dan Jepara, kawin kontrak terjadi dengan peran perantara dan melibatkan pelaku secara langsung dalam proses negosiasi (lihat Handoyo dan Rohayuningsih, 2013 dan juga Maripah, 2016).

Absennya pihak perempuan dalam proses negosiasi menyebabkan posisi tawar mereka menjadi semakin lemah dan bahkan terkeploitasi. Agus Sikwan menyebutkan bahwa amoy yang menjadi objek kawin kontrak ini diperdagangkan dalam bentuk kencan sesaat dan diboyong ke luar negeri untuk dijadikan sebagai TKW illegal; setelah terlebih dahulu dijadikan istri sementara. Oleh karena itu, fenomena ini menjadi sadis dan mesti dihentikan sebagai wujud negara tidak lalai dalam memberikan proteksi kepada setiap warga negara tanpa terkecuali (Erdi, 2016).

Karena ada peluang bisnis,  fenomena kawin kontrak menjadi lading bisnis segelintir orang. Amoy dari keluarga miskin yang ingin segera lepas dari kehidupan kemiskinan di satu sisi dan keinginan orang tua untuk melepaskan tanggung jawab atas anak gadisnya di sisi lain, membuat berdiri banyak biro jodoh (mak comblang) untuk mencarikan pria asing jodoh.

Pemerintah kita selalu lalai dalam memberikan perlindungan kepada warga negara sehingga konsep Rhodes dkk (2006) tentang peran negara “to protect people from any kind of enemies and human diseases” laksana peran Inspektur Laddu Sigh pada serial film Shiva, yang selalu datang memberi pertolongan setelah kasus hampir selesai dan bahkan kasus telah usai. Saya yakin, aparat kita tentu tidak seperti Inspektur Laddu Sigh.

Fenomena kawin kontrak ini timbul tenggelam ke public bagaikan “ikan buntal” yang mesti muncul ke permukaan untuk mengambil udara. Fenomena ini masih terjadi dengan modus operandi (MO) yang berubah ke arah lebih rapi, senyap dan dalam jaringan terbatas. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh berhenti menginventarisasi semua MO yang mengarah pada kawin kontrak dan harus menekan kasus ini agar tidak terulang di masa depan. Peran Negara (pemerintah) dalam menumpas peristiwa ini tidak boleh kalah canggih dengan MO-nya mak combang.

Faktor Pendorong Kasus

Dari banyak kasus, kawin kontrak yang terjadi di Kalbar; tampaknya mengarah dan dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan biologis atau seks dari para pria asing. Salah satu faktor luar yang memicu terjadinya kawin kontrak ini adalah karena biaya nikah di negara mereka yang sangat tinggi. Salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan seks pria asing itu adalah kawin kontrak di luar Negara mereka. Praktek kawin kontrak kemudian menimbulkan masalah karena berkaitan dengan keabsahan hukum dan dampaknya pada korban (wanita/amoy) dan juga keturunan dari hasil perkawinan kontrak itu.

Sebuah situs melaporkan bahwa untuk menikahi gadis di China tahun 2018, seorang pria dewasa setidaknya harus menyiapkan uang mahaar sebesar 300.000-yuan atau sekitar Rp 622 juta. Sebelumnya, biaya nikah di sana tahun 2012 sekitar 70.000-yuan atau setara Rp 140 juta.  Sementara dengan kawin kontrak di Kalbar, cukup pria asing itu merogoh uang Rp 50 juta saja agar membawa seorang amoy yang cantik, belia dan perawan ke negera mereka dengan mendokumenkan amoy yang sudah siap dinikahi itu dengan berkas tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri. Oleh karena itu, kawin kontrak di Kalbar selalu menyasar keluarga miskin di desa-desa atau daerah pinggiran (peripheral area). Daerah yang menjadi pusat pemukiman keluarga miskin Tionghoa di Kalimantan Barat agar menjadi perhatian khusus antara lain adalah Singkawang, Pontianak, Sungai Pinyuh, Kubu Raya, Sambas dan Bengkayang.

Kawin kontrak yang melibatkan amoy (gadis keturunan Tionghoa) dengan pria asing terjadi karena banyak factor. Faktor luar adalah tingginya biaya nikah di negeri asal pria asing (Rp 622 juta). Sementara faktor dalam, yang dilihat dari sisi korban dilatar-belakangi oleh desakan ekonomi; adat budaya dari masyarakat Tionghoa yang ingin agar anak mereka mandiri atau lepas dari “beban” orang tua; keluarga itu memiliki banyak anak perempuan; usia amoy yang masih belia; pendidikan yang tergolong rendah dan lain-lain sehingga faktor kapasitas personal belum mampu mendeteksi berbagai ancaman “bahaya” yang dapat menimpa korban. Kesemua faktor itu, secara bersama-sama saling berkontribusi pada upaya memuluskan terjadinya kawin kontrak.

Faktor yang tidak kalah penting adalah gencarnya peran perantara (mak comblang) dalam menemukan korban, membujuk orang tua dan korban serta mengimingi korban dan keluarga dengan sejumlah uang dan pendekatan humanis lainnya. Pihak keluarga biasanya diberi uang puluhan juta rupiah sebagai mahaar pernikahan; sementara korban dijanjikan dengan kehidupan yang nyaman di negera suami nanti.

Uang sebesar Rp 50 jutaan yang disediakan oleh pria asing adalah untuk biaya mengurus dokumen perijinan kerja ke luar negeri (TKW), memberikan uang mahaar kepada orang tua korban dan sebagai uang jasa mak comblang berikut jaringannya; sementara korban yang gagal dalam kawin kontrak akan tidak mendapatkan apa-apa kecuali “mimpi” atau “angin surga” saja. Oleh karena itu, kawin kontrak lebih banyak membawa mudharat dan mesti dihentikan!

 

Lesson Learned

Apapun yang terjadi, kasus kawin kontrak mestinya dapat dihentikan oleh aparat agar pemerintah dapat memerankan hakikat keberadaan Negara untuk memberi perlindungan kepada warga Negara tanpa terkecuali. Ketika terjadi kasus criminal atas korban kawin kontrak ini, biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini sangat besar sehingga tindakan preventif dan hukuman berat (direkomendasikan untuk masuk sebagai kejahatan kemanusiaan atau human trafficking) menjadi mutlak dilakukan pemerintah untuk memberikan efek jera kepada mak comblang beserta jejaringnya.­

*) Penulis Dosen FISIP UNTAN; Staf Wakil Rektor Bidang Kerjasama