Kasus Suap Air Minum, KPK Kaji Penerapan Pasal Tambahan

Kasus Suap Air Minum, KPK Kaji Penerapan Pasal Tambahan

  Rabu, 2 January 2019 08:52
KORUPSI PUPR: Penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis Kementerian PUPR di wilayah Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (31/12).

Berita Terkait

Pelaku Terancam Vonis Seumur Hidup

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempelajari kemungkinan penerapan pasal tambahan terkait dugaan rasuah sistematis di lingkungan satuan kerja sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pasal alternatif itu bisa menjadi cara untuk menghukum pelaku seberat-beratnya. 

Saat ini penyidik KPK menerapkan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tipikor untuk tersangka penerima suap. Sedangkan penyuap dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor. ”Nanti kami lihat perkembangannya,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kemarin (1/1). 

Hukuman dalam pasal 12 huruf a bisa menjerat pelaku dengan pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Ancaman hukuman di pasal itu juga bisa membuat pelaku dipidana seumur hidup. Sedangkan pasal penyuap cenderung lebih ringan. Sebab, ancaman hukuman maksimalnya hanya lima tahun. 

KPK perlu menerapkan pasal lain agar penerima dan pemberi suap proyek SPAM itu bisa dijerat dengan ancaman hukuman yang sama-sama berat. Misalnya pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tipikor. Pada pasal itu, subjek pelaku bukan lagi penerima dan pemberi suap. Melainkan setiap orang yang secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan korporasi. 

Bukan hanya soal subjek pelaku, ancaman hukuman dalam khususnya pasal 2 juga lebih berat daripada pasal lain. Yakni, pelaku bisa dituntut dengan ancaman hukuman pidana mati. Penerapan hukuman itu bergantung pada karakter tindak pidana korupsi yang dilakukan para pelaku. 

Saut menyatakan, pihaknya bakal mempelajari kemungkinan menerapkan pasal tersebut. Dia mengakui sejauh ini belum menerapkan pasal 2 dalam perkara yang berkaitan dengan sumber daya air untuk masyarakat luas itu. ”Ini satgasnya (satuan tugas, Red) ada tiga, dari yang semula satu satgas. Ini kelihatannya akan berkembang,” ungkapnya.

Saut mengakui, perkara air memang menjadi masalah paling dominan dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, pihaknya sangat menyesalkan terjadinya dugaan korupsi yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia tersebut. Menurut dia, air dari SPAM itu semestinya bisa tersalurkan ke seluruh rumah warga. 

Di sisi lain, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti dalam penggeledahan di kantor SPAM Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR dan kantor PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Senin (31/12). Di antaranya sejumlah dokumen proyek SPAM yang dikerjakan PT WKE di beberapa daerah. 

Dokumen-dokumen itu dianggap relevan dengan proyek SPAM Kota Bandar Lampung, Umbulan, Katulampa, dan Toba. Selain itu, ada dokumen yang dinilai berkaitan dengan proyek pengadaan pipa HDPE (high density polyethylene) untuk tanggap bencana Palu, Donggala, dan Sigi, Sulawesi Tengah. 

Selain dokumen, penyidik yang terbagi dalam dua tim itu menyita bukti kamera pengawas (CCTV) di dua lokasi tersebut. Ada pula bukti berupa uang tunai Rp 800 juta di kantor SPAM Ditjen Cipta Karya di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. ”Kami masih terus melakukan penelusuran untuk menguatkan bukti-bukti dugaan luasnya sebaran korupsi,” imbuh dia. (tyo/c9/agm)

Berita Terkait