Kasus KDRT Mantan Wakil Ketua DPRD Ketapang Segera Masuk Sidang

Kasus KDRT Mantan Wakil Ketua DPRD Ketapang Segera Masuk Sidang

  Sabtu, 12 January 2019 14:04

Berita Terkait

KETAPANG – Kepolisian Resor (Polres) Ketapang telah melimpahkan berkas kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang, Qadarinni, kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang. Selanjutnya, Kejaksaan akan melimpahkan berkas ke Pengadilan Negeri (PN) Ketapang untuk disidangkan.

Kaur Humas Polres Ketapang, Ipda Matalib, memastikan kasus KDRT ini melibatkan mantan Wakil Ketua DPRD Ketapang, Qadarinni. Qadarinni, dijelaskan dia, menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya, JS. Berdasarkan laporan yang diterima mereka, korban mengalami penganiayaan dan mengalami luka lebam di tubuh, termasuk di bagian wajahnya.

Matalib menjelaskan, setelah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, pihaknya mengumpulkan sejumlah alat bukti untuk proses selanjutnya. "Laporannya beberapa bulan lalu. Setelah menerima laporan, suami korban langsung ditahan setelah barang bukti yang kami miliki sudah cukup," katanya, kemarin (11/1) di Mapolres Ketapang.

Dia mengungkapkan bahwa kasus ini sempat ingin dihentikan oleh pelapor. Korban mengirimkan surat pencabutan laporan, namun dipastikan dia bahwa kasus ini tetap berlanjut karena proses penyidikan telah tahap I. "Pelapor mau mencabut laporan, tapi tidak bisa karena sudah tahap I. Jadi, kasusnya harus tetap dilanjutkan," paparnya.

Matalib mengatakan, saat ini proses penyidikan telah selesai. Pihak penyidik mereka telah melengkapi berkas perkara dan sudah menyerahkan ke Kejari Ketapang. "Sudah diserahkan ke Jaksa peneliti Kejaksaan Negeri Ketapang, dan sudah dinyatakan lengkap atau P-21. Tersangka beserta berkas perkara sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ketapang dan menjadi kewenangan jaksa," ujarnya.

Berkas tersebut dilimpahkan mereka pada Selasa (8/1). Hal itu juga dibenarkan oleh Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Ketapang, Rudi Astanto. "Iya, berkasnya sudah lengkap dan sudah kita terima berkas dan tersangkanya. Selanjutnya akan kami limpahkan ke Pengadilan Negeri," kata Rudi, kemarin (11/1) di Kantor Kejari.

Rudi menjelaskan, sebelum dilimpahkan terlebih dahulu akan dilakuka pemeriksaan ulang terhadap berkas. Pihaknya berencana pelimpahan berkas ke pengadilan dapat dilakukan di pekan depan. "Saat ini kita sedang ada kegiatan di Pontianak. Kemungkinan pekan depan akan kami limpahkan untuk disidangkan," jelasnya.

Dia mengungkapkan, berdasarkan berkas yang diterima, tersangka diancam dengan pasal 44 tentang KDRT dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun.

Sebelumnya, mantan Wakil Ketua DPRD Ketapang, Qadarinni, mengundurkan diri dari jabatannya serta sebagai anggota legislatif karena alasan keluarga. Kasus KDRT yang dialaminya ditengarai sebagai pemicu dia memutuskan untuk mundur dari legislatif.

Kabar pengunduran diri Qadarinni, ditegaskan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Ketapang, Sulianto Harun. Dia mengatakan, Qadarinni mengundurkan dari kursi wakil ketua dan anggota DPRD melalui surat yang disampaikan pada 19 Desember lalu. Surat tersebut disampaikan kepada DPRD Kabupaten Ketapang.

Sulianto menjelaskan, pengunduran diri Qadarinni adalah keputusannya sendiri. Dia menduga, masalah yang dihadapi dalam rumah tangganya menjadi alasan kuat yang bersangkutan memilih mundur sebagai wakil rakyat. "Alasannya karena ada persoalan rumah tangga," kata Sulianto, kemarin (8/1).

Selain mengirim surat ke DPRD, Qadarinni juga mengirimkan surat ke DPD PAN Ketapang. Atas dasar kedua surat tersebut, pihaknya kemudian melakukan pengajuan proses PAW. "Sesuai aturan yang bersangkutan akan digantikan oleh Haji Syamsumin Soelaiman yang memiliki suara terbanyak ketiga di dapil tersebut," jelasnya.

Sementara untuk kursi Wakil Ketua DPRD Ketapang, PAN mengusulkan nama Elmantono untuk menggantikan Qadarinni. "Infonya berkas yang diajukan sudah diteliti oleh KPU dan telah diserahkan kembali ke DPRD untuk proses lebih lanjut. Jadi kita sekarang tinggal menunggu proses PAW, karena untuk domain waktu berapa lama prosesnya di DPRD, di KPU, di Pemda hingga Gubernur sudah diatur," ungkapnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ketapang, Tedi Wahyudin, mengatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan penelitian administrasi terhadap calon anggota DPRD PAW hasil Pemilu tahun 2014 dari PAN Daerah Pemilihan (Dapil) Ketapang VI. "Berkas hasil penelitian administrasinya langsung diserahkan ke DPRD Ketapang pada Jum’at (4/1) sore kemarin," katanya.

Dia menjelaskan, berkas hasil penelitian administrasi yang diserahkan tersebut merupakan tindaklanjut dari Surat Ketua DPRD Ketapang Nomor: 172/02/DPRD/2019 tanggal 3 Januari 2019 perihal permohonan nama calon PAW anggota DPRD. DPRD telah meminta kepada mereka untuk segera menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu Qadarinni. "Dengan diserahkannnya berkas tersebut proses, selanjutnya merupakan kewenangan dari DPRD," jelasnya. (afi)

Berita Terkait