Kartu Kredit di Ujung Tanduk

Kartu Kredit di Ujung Tanduk

  Rabu, 1 June 2016 09:20   3,506

Oleh: Khusnun Nur Ainy

KEBIJAKAN pemerintah melalui Kementerian Keuangan terkait dengan peraturan yang mewajibkan sejumlah bank melaporkan data kartu kredit nasabahnya merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperbesar basis data pajak, yaitu data transaksi kartu kredit. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.Aturan tersebut mewajibkan pihak bank dan lembaga penerbit kartu kredit melaporkan data transaksi nasabah kartu kredit kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dan diharapkan aturan tersebut dapat efektif diterapkan di akhir bulan ini. Sementara data yang harus dilaporkan tersebut minimal nama bank, nomor rekening kartu kredit, ID dan nama merchant, nama dan alamat pemilik kartu, NIK/nomor paspor, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bulan tagihan, tanggal transaksi, rincian dan nilai transaksi, serta pagu kredit 

Namun, sejak dikeluarkannya Permenkeu tanggal 23 Maret 2016 lalu, terjadi lonjakan penutupan kartu kredit atau pemindahan dari pribadi ke perusahaan hingga tiga kali lipat oleh nasabah kartu kredit mendekati segera diterapkannya peraturan tersebut di akhir bulan ini atau terhitung mulai tanggal 31 Mei 2016. Penutupan kartu kredit oleh sejumlah nasabah merupakan salah satu dampak negatif dari kebijakan pemerintah, dan bukan tidak mungkin ini akan berdampak pada perekonomian nasional. Hal ini dapat terlihat dari kemungkinan semakin besar transaksi yang beralih dari non-tunai menjadi transaksi tunai.Jika dengan kebijakan tersebut masyarakat lebih memilih untuk berbelanja menggunakan transaksi tunai, maka pemerintah akan menerima konsekuensi yaitu permintaan uang kartal akan semakin meningkat di Indonesia. Padahal,nilai transaksi kartu kredit ini dalam satu tahun mencapai Rp 21 triliun dari sekitar 20 juta  transaksi. Hal ini jelas akan mendorong terjadinya inflasi yang semakin tinggi. Tentunya alasan masyarakat yang beralih menggunakan transaksi tunai adalah logis, mengingat data transaksi mereka akan selalu diawasi oleh Ditjen Pajak sehingga timbul sejumlah kekhawatiran bahwa mereka akan membayar pajak yang kian besar dari transaksi kredit yang mereka lakukan.

Namun menurut pemerintah, pembukaan data rekening kartu kredit yang akan dilakukan dipastikan tidak membuat wajib pajak harus membayar pajak dua kali atas transaksi yang dilakukannya.Kebijakan ini hanya untuk self assessment dan  kontrol terhadap masyarakat serta mengkroscek dan menguji kembali data SPT wajib pajak yang sudah disampaikan kepada Ditjen pajak, sehingga bisa dipastikan bahwa setiap data yang dilihat akan tersimpan aman. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi yang intensif kepada masyarakat yaitu diberikan pemahaman kepada nasabah kartu kredit mengenai apa yang dimaksud penyerahan data dan informasi keamanan, apakah data yang nantinya diserahkan akan aman dan bagaimana pemerintah akan menjamin keamanannya serta bagaimana mekanisme pelaporannya.Pemahaman yang benar melalui sosialisasi secara signifikan akan mampu mengurangi kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan dari kebijakan pemerintah ini.

Permenkeu yang dikeluarkan tanggal 23 Maret 2016 tentunya sudah melewati serangkaian proses kajian sebelum akhirnya disahkan. Namun meskipun telah disahkan, sejumah pihak merasa bahwa peraturan tersebut masih perlu dilakukan kajian ulang untuk melihat keefektifan kebijakan tersebut jika nantinya telah diterapkan. Keefektifan kebijakan meliputi apakah peraturan itu akan efektif nantinya jika semua data pelaporan kartu kredit dari nasabah harus diserahkan kepada Ditjen pajak oleh bank dan lembaga penerbit kartu kredit tanpa terkecuali? Apakah tidak akan lebih efektif jika hanya untuk kartu kredit dengan jumlah tertentu saja? Karena dalam pemilikan kartu kredit, ada tingkatan jumlah maksimal kredit tertentu yang dapat disediakan oleh pihak bank kepada nasabah atau yang disebut dengan pagu kredit. Pagu kredit yang disediakan oleh bank berkisar mulai dari yang terendah 5 juta hingga 100 juta atau bahkan unlimit setiap bulannya tergantung dari jumlah pengeluaran nasabahnya. Dan jumlah pengeluaran nasabah yang dicover oleh kartu kredit tentu menyesuaikan dengan perolehan penghasilannya. Sehingga dengan melihat tingkat pagu kredit dari sebuah kartu kredit, dapat mengetahui berapa tingkat penghasilan seorang nasabah setiap bulannya. Dan seharusnya nasabah yang memiliki tingkat penghasilan yang tinggi lebih diprioritaskan atau didahulukan pelaporannya daripada nasabah yang tingkat penghasilannya lebih rendah, misalnya nasabah dengan pagu kredit di atas 25 juta atau di atasnya.Sehingga peraturan pemerintah tersebut akan lebih efektif jika diterapkan secara bertahap, yaitu mendahulukan pelaporan dari nasabah kartu kredit dengan jumlah limit yang paling tinggi hingga menengah dengan melihat reaksi masyarakat terhadap penerapan peraturan tersebut dan bagaimana dampak yang ditimbulkan. Namun sepertinya pemerintah tetap tidak bergeming dan tetap memutuskan bahwa bank harus memberikan semua data pelaporan transaksi dari semua nasabah pengguna kartu kredit terhitung mulai tanggal 31 Mei 2016. 

Jika kita dapat menganalisis apakah peraturan pemerintah tersebut sudah tepat diterapkan untuk seluruh pemegang kartu kredit untuk saat ini, maka kita bisa melihatnya dari beberapa perspektif. Pertama, menurut pemikir aliran utilitarianism, bahwa suatu tindakan haruslah dapat memaksimalkan utiliti atau mempertimbangkan manfaat yang dihasilkan dan biaya yang dikeluarkan, dimana manfaatharus lebih besar dari biayanya. Dari sudut pandang ini kita bisa analisis dengan mengajukan pertanyaan: apakah peraturan tersebut akan dapat memaksimalkan utiliti jika semua warga negara menerapkan dan mengikutinya? Apakah manfaatyang didapat oleh pemerintah yaitu mengingat bahwa sasaran atau tujuan dari peraturan tersebut adalah untukmemperbesar basis data pajak bukan untuk meningkatkan perolehan penerimaan pajak, akan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk menerapkan aturan tersebut seperti penyediaan sistem untuk mekanisme pelaporan atau biaya untuk pengadaan sistem database untuk menampung besarnya data-data dari nasabah? Namun, jika dengan adanya peraturan tersebut, pemerintah mendapat sejumlah informasi yang dapat memberikan manfaat yang lebih besar untuk kesejahteraan warga negaranya, daripada biaya yang telah dikeluarkan, misalnya pemerintah dapat mengambil keputusan yang relevan dari informasi pelaporan kartu kredit nasabah terkait dengan pelaporan SPT wajib pajak yang tidak benar maka tindakan/kebijakan pemerintah melalui peraturan tersebut dapat dikatakan sudah tepat.  

Kedua, dari perspektif hak (rights). Konsep dari hak adalah bahwa individu diijinkan untuk bebas mengejar kepentingannya dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Namun, hak disini sifatnya terbatas, artinya individu dapat mengejar kepentingannya selama tidak melanggar hak orang lain. Oleh karena itu hak harus ditandingkan dengan kewajiban sehingga kewajiban disini sifatnya korelatif. Disini, hak dari pemegang kartu kredit adalah terjamin keamanan datanya, maka pemerintah mempunyai kewajiban korelatif yaitu menjamin agar datanya tidak disalahgunakan. Jika nantinya peraturan ini telah berjalan, dan tanpa sengaja terjadi kebocoran data, dapat dikatakan bahwa hak nasabah pengguna kartu kredit tersebut telah dilanggar. Jaminan pemerintah bahwa nantinya tidak akan terjadi distorsi data nasabah perlu diperkuat dengan jaminan kompensasi jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Kebijakan pemerintah bisa dinilai tepat jika ada jaminan keamanan yang pasti dari pemerintah sebagai tindakan preventif untuk antisipasi dan juga adanya tindakan represif jika ternyata datanya disalahgunakan.

Dan Perspektif yang ketiga, yaitu melihat dari sudut pandang keadilan. Kita tahu bahwa perekonomian suatu negara tidak hanya menyangkut satu kelompok saja tetapi melibatkan seluruh warga negara di suatu wilayah, yang penduduknya memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang beragam. Jika dengan kebijakan permenkeu ini yang menjadi sasaran adalah pemilik kartu kredit, maka akan tidak adil jika masyarakat yang bukan pemegang kartu kredit ikut merasakan imbas dari dampak kebijakan yang dikeluarkan oleh menkeu ini. Salah satu dampak yang kemungkinan bisa terjadi adalah semakin tingginya angka inflasi karena permintaan uang kartal akan meningkat akibat banyak beralihnya nasabah yang menggunakan transaksi non-tunai ke transaksi tunai, meskipun kemungkinan dampak ini hanya bersifat temporer, tapi inflasi yang mungkin terjadi tentu akan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, baik mereka sebagai pengguna kartu kredit maupun yang bukan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan tersebut dengan menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan tersebut. Dan jika nantinya peraturan tersebut diberlakukan, pemerintah perlu menyiapkan sejumlah langkah antisipasi terhadap dampak negatif yang mungkin terjadi yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional.**

* Mahasiswa S2 Magister Sains Akuntansi UGM asal Ketapang Kalbar