Kapolri Copot Kapolres Sanggau Berdasarkan Laporan KPK

Kapolri Copot Kapolres Sanggau Berdasarkan Laporan KPK

  Kamis, 19 July 2018 20:10

Berita Terkait

KEPALA Polri Jenderal Tito Karnavian membeber alasan pencopotan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Rachmat Kurniawan dari jabatan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Sanggau, Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat (Kalbar).
Tito mengatakan, awalnya ada laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Polri terkait dugaan penyalahgunaan anggaran pengamanan  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di Kalbar.

 “Kasus Kapolres Sanggau, ini memang ada masukan dan laporan dari KPK terkait ada masalah (dugaan) pemotongan anggaran dan lain-lain,” kata Tito saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7).  

Jenderal bintang empat itu mengatakan bahwa KPK kemudian meminta Polri menangani kasus tersebut. Karena itu,  Tito menegaskan, Polri mengambil tindakan tegas dengan melakukan proses hukum kepada Rachmat. Jabatan Rahmat pun dicopot untuk memudahkan proses penyelidikan apakah benar atau tidak laporan yang disampaikan KPK tersebut.

“Kami lakukan tindakan dengan melakukan proses hukum untuk menyelidiki benar atau tidak. Kalau tidak benar akan (penyelidikan) dihentikan, kalau benar, (penyelidikan) akan dilanjutkan,” ujar mantan Kapolda Metro Jaya dan Papua, ini. 

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan meminta klarifikasi Kapolri ihwal pemecatan Rachmat. “Kasus Kapolres Sanggau, diduga penyalahgunaan dana pengamanan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalbar. Masalahnya apa sebenarnya?” kata Arteria di awal rapat. 
Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu kalau memang terbukti bersalah, bukan hanya harus di-nonjob-kan, tapi dipecat dan diproses hukum. “Kalau tidak terbukti, harus dipulihkan kembali (namanya),” ungkap Arteria. 
Seperti diketahui, kabar pencopotan Rachmat baru ramai setelah Telegram Rahasia (TR) Kapolri  nomor ST/1660/VII/KEP./2018 tersebar. Di dalam surat tersebut, Rachmat dimutasikan menjadi pejabat menengah (pamen) Polda Kalbar.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Mohamad Iqbal membenarkan kabar tersebut. "Diduga (Rachmat) langgar disiplin dan kode etik," kata Iqbal di Mabes Polri, Kamis (12/7) lalu. 
Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Martuani Sormin menuturkan, pihaknya saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap Rachmat. "Kapolres Sanggau sedang diproses Paminal untuk pembuktiaan pelanggaran," sebut Martuani saat dikonfirmasi. (ody)
 

Berita Terkait