Jumlah Partai di Pemilu 2019 Lebih Banyak

Jumlah Partai di Pemilu 2019 Lebih Banyak

  Minggu, 18 February 2018 08:30
PLENO : KPU mengumumkan keterpenuhan syarat 16 partai politik yang mendaftar menjadi peserta Pemilihan Umum 2019. Dari 16 parpol, sebanyak 14 di antaranya dianggap memenuhi syarat secara nasional. FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

Berita Terkait

Spirit Muda dan Romantisme Soeharto 

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 kemarin (17/2). Sebanyak 14 partai dinyatakan memenuhi syarat (MS) menjadi peserta. Sedangkan dua partai dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Jumlah parpol peserta Pemilu 2019 itu lebih banyak daripada jumlah parpol peserta Pemilu 2014 yang diikuti 12 parpol.

Pengumuman parpol yang lolos menjadi peserta pemilu disampaikan dalam acara rekapitulasi nasional hasil verifikasi dan penetapan parpol peserta Pemilu 2019 di Hotel Grand Mercure Harmoni. Perwakilan 16 partai turut hadir dalam kegiatan yang sangat menentukan perhelatan politik lima tahunan tersebut.

KPU mengawali pertemuan itu dengan menggelar rapat pleno rekapitulasi nasional. Komisioner KPU membacakan hasil rekapitulasi secara bergantian. Empat belas partai secara nasional dinyatakan memenuhi syarat dalam verifikasi. Yaitu, PKS, PAN, Partai Berkarya, PDIP, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Garuda, Partai Golkar, Partai Hanura, PKB, Partai Nasdem, PPP, PSI, dan Perindo. Sedangkan PBB dan PKPI dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam verifikasi secara nasional. 

Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyatakan, PBB tidak memenuhi syarat di tingkat kabupaten/kota. Khususnya di Provinsi Papua Barat. Setiap partai harus memenuhi 75 persen kepengurusan di tingkat kabupaten/kota di setiap provinsi. ”PBB hanya 73 persen,” ujarnya. PBB yang dipimpin pengacara Yusril Ihza Mahendra itu bermasalah di Kabupaten Manokwari Selatan, baik dari segi kepengurusan maupun keanggotaan partai, sehingga secara nasional dinyatakan TMS.

PKPI bernasib sama. Bahkan, kondisi partai yang diketuai mantan kepala BIN (Badan Intelijen Negara) A.M. Hendropriyono itu tidak memenuhi syarat di tingkat kabupaten/kota. Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, PKPI tidak memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan di 75 persen kabupaten/kota. 

Hasyim menyatakan, 14 parpol yang memenuhi syarat dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2019. Sedangkan PBB dan PKPI tidak lolos menjadi partai peserta pemilu.

Partai Baru 

Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan Partai Berkarya merupakan wajah baru yang akan meramaikan kontestasi politik tahun depan. Setelah dinyatakan lolos menjadi peserta Pemilu 2019, empat parpol baru itu menyatakan sudah mengatur strategi dan menetapkan target politik. Salah satunya bisa lolos ke Senayan. 

Sekjen DPP Partai Garuda Abdullah Mansyuri mengatakan, lolosnya Partai Garuda menjadi peserta pemilu tidak lepas dari kerja keras pengurus DPC dan DPD di seluruh Indonesia yang berusaha memenuhi syarat dalam verifikasi faktual parpol. ”Ini bukan persoalan yang mudah, tapi kami bisa lewati,” ucapnya gembira.

Saat ini Partai Garuda diketuai Ahmad Ridha Sabana. Selain seorang politikus, dia adalah presiden direktur PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI). Ridha merupakan adik Ahmad Riza Patria, ketua DPP Partai Gerindra. Namun, Mansyuri enggan menyinggung jabatan bosnya di stasiun swasta tersebut.

Partai Berkarya juga sudah mengatur strategi dan mematok target. Sekjen Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang mengatakan, pihaknya ingin menjadi partai besar yang punya wakil di setiap daerah pemilihan (dapil). Jadi, kata dia, partai yang didirikan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto tersebut menargetkan 78 kursi di DPR. ”Itu sama dengan 13,75 persen suara nasional,” ujarnya.

Keyakinan itu diperoleh dengan memanfaatkan romantisme masyarakat pada figur mantan Presiden Soeharto yang pernah memimpin Indonesia selama 32 tahun. ”Fokus utama kami memanfaatkan kecintaan masyarakat pada Soeharto. Apalagi, Soeharto merupakan ayah dari pendiri Partai Berkarya,” kata Badaruddin.

Sekjen DPP Perindo Ahmad Rofiq menyatakan, penetapan peserta pemilu merupakan langkah awal untuk berjuang meraih kesuksesan pada tahun depan. ”Memenangkan pertarungan politik di 2019 bagi Partai Perindo adalah sebuah keharusan,” tegasnya. Pihaknya akan bekerja keras lebih maksimal

Politikus asal Lamongan itu menambahkan, partainya sudah berjuang selama 3,5 tahun. Hary Tanoesoedibjo merupakan pendiri sekaligus ketua umum partainya. Sebelumnya, pemilik MNC Group tersebut adalah politikus Partai Nasdem. Menurut Rofiq, Perindo merupakan bagian dari harapan rakyat. Banyak program yang sudah dilaksanakan untuk kepentingan rakyat. ”Kami ingin dipercaya pada 2019,” ucapnya.

PSI tidak mau kalah. Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka mengatakan, partainya mematok target tinggi. ”Kami pasang target 20 persen,” terangnya. Target 20 persen itu ditetapkan agar partainya bisa mengusung calon presiden sendiri pada pemilu berikutnya. Sebab, kata dia, hanya partai yang punya presidential threshold 20 persen yang bisa mengusung calon presiden sendiri. ”Kalau sekarang kami 100 persen di belakang Pak Jokowi,” urainya. 

PSI yakin dengan program penyeleksian calon anggota legislatif. Program seleksi ketat dengan juri independen itu diyakini menghasilkan caleg yang kompeten. Tokoh-tokoh caleg dari kalangan muda dan bersih diharapkan menjadi figur untuk mendulang suara. Selain itu, keterwakilan pengurus perempuan hingga 66,6 persen termasuk Ketua Umum Grace Natalie Louisa diharapkan meraih perhatian pemilih perempuan.

Prediksi Persaingan 

Bagaimana prediksi persaingan 14 parpol di Pemilu 2019? Pengamat politik LIPI Siti Zuhro mengungkapkan, parpol saat ini dinilai secara kritis oleh masyarakat. Terutama partai penguasa pemenang pemilu. Kontribusi mereka secara langsung kepada masyarakat akan dilihat. 

Buktinya, tidak ada yang bertahan berturut-turut menjadi pemenang pemilu. Pada 2009 Partai Demokrat menjadi partai pemenang, tapi 2014 justru PDIP yang berkuasa. ”Pemilih kita ini moody. Banyak yang menjadi swing voter,” ungkap Siti saat dihubungi kemarin.

Posisi parpol juga sangat bergantung pada pencapaian di pilkada. Partai yang menjadi pengusung utama akan mendapat kepercayaan diri lebih tinggi bila keluar sebagai pemenang dalam pilkada. Itu akan menjadi modal yang kuat untuk Pemilu 2019. ”Jadi value added tersendiri bila menang. Apalagi di lumbung suara,” ungkapnya.

Siti memprediksi, partai-partai besar tetap akan eksis di Pemilu 2019. Sebab, mereka sudah memiliki jaringan yang kuat. Dia melihat urutan tiga besar tidak akan jauh dari PDIP, Partai Gerindra, dan Golkar. Asalkan, partai beringin itu bisa membersihkan diri dari kontroversi kasus e-KTP yang ditinggalkan mantan ketua umumnya, Setya Novanto.

Bagaimana dengan peluang partai-partai baru? ”Mereka harus bisa menunjukkan karakteristiknya untuk merebut hati pemilih,” ujar Siti. Sebab, partai baru belum punya infrastruktur yang kuat hingga di bawah. Khususnya untuk mengenalkan diri kepada masyarakat. ”Partai Garuda itu siapa orang harus tahu, siapa pemiliknya, apa programnya,” ujar dia.

Ajukan Gugatan

Ditetapkan tidak memenuhi syarat (TMS), PBB dan PKPI menyatakan tidak puas. Mereka berencana mengajukan gugatan sengketa penetapan parpol peserta pemilu. 

Ketua Bidang Pemberdayaan Legislator DPP PKPI Ashari Ali Agus mengatakan, partainya sudah 20 tahun berdiri. Banyak anggota DPRD yang berasal dari PKPI. Karena itu, pihaknya sangat sulit menerima keputusan komisi yang berwenang menyelenggarakan pemilu tersebut.

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menuturkan, partainya tidak lolos di Manokwari Selatan, Papua, lantaran saat verifikasi ada enam anggota PBB yang datang terlambat ke KPU. Dia mengungkapkan, surat panggilan untuk mereka tak kunjung diterima. Mereka tinggal jauh di pegunungan Papua dan harus berjalan kaki ke kabupaten. ”Masak gara-gara enam orang anggota PBB di Manokwari Selatan datang terlambat datang ke KPU untuk diverifikasi, secara nasional PBB jadi tidak bisa ikut pemilu. Ini benar-benar keterlaluan,” jelas Yusril.

Menanggapi rencana gugatan PKPI dan PBB, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pihaknya siap mempertanggungjawabkan apa yang sudah diputuskan KPU. Jika ada yang tidak puas dengan keputusan itu, partai bisa menempuh jalur hukum yang sudah ditetapkan undang-undang. Dalam persidangan sengketa, KPU akan menunjukkan hasil kerjanya.

Ketua Bawaslu RI Abhan menyatakan, pihaknya mempersilakan partai yang tidak puas untuk mengadukan sengketa ke Bawaslu. Lembaganya siap menyidangkan sengketa penetapan. Pihaknya sudah menyiapkan diri untuk menyidangkan persoalan tersebut. ”Kami siap mengadili dan memeriksa,” tuturnya.

Dalam waktu 12 hari, Bawaslu harus sudah membuat keputusan sejak perkara itu diregistrasi. Jika ada partai yang tidak puas dengan putusan Bawaslu, upaya hukum banding ke pengadian tata usaha negara (PTUN) bisa ditempuh. Itu diatur dalam pasal 469 dan pasal 471 Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu. (lum/jun/c10/kim)

Berita Terkait