Jokowi Cabut Remisi Pembunuh Wartawan

Jokowi Cabut Remisi Pembunuh Wartawan

  Minggu, 10 February 2019 09:12

Berita Terkait

Dibatalkan Demi Rasa Keadilan

SURABAYA - Presiden Joko Widodo membatalkan remisi terhadap I Nyoman Susrama yang merupakan terpidana pembunuh wartawan Radar Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa. Keputusan ini mendapat respon positif dari banyak kalangan, terutama pihak keluarga Prabangsa dan para jurnalis.

 Jokowi menyampaikan kabar melegakan bagi insan media itu ketika menghadiri puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Grand City, Surabaya, Sabtu (9/2). Saat itu Pemimpin Redaksi Jawa Pos Koran Abdul Rokhim yang hendak bersalaman langsung bertanya kepada Jokowi mengenai remisi yang didapat oleh Susrama.‎ "Pak Jokowi, kami masih menagih revisi remisi pembunuh Prabangsa, Pak," tanya Rokhim.

Sembari tersenyum kecil, Jokowi pun memberikan jawaban yang sangat melegakan. "Sudah saya tanda tangani," kata Jokowi. Jawaban dari Jokowi membuat Rokhim bahagia. "Terima kasih, Pak Jokowi. Redaksi Jawa Pos, Pak. Terima kasih," kata Rokhim.

Di kesempatan berbeda, Jokowi juga mengungkapkan alasan-alasannya mencabut remisi tersebut. “Ini setelah mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat, dari kelompok-kelompok masyarakat, juga dari jurnalis,” kata Jokowi saat ditemui di Kota Kasablanka, Jakarta, Sabtu (9/2).

Sebelum diputuskan, Jokowi memerintahkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM untuk menelaah dan mengkaji pemberian remisi yang tertuang dalam surat keputusan presiden (Kepres) setebal 40 halaman.

Dalam Kepres itu, nama Susrama berada di urutan 94 dengan keterangan perkara pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, berdasar putusan PN Denpasar Nomor: 1002/Pid.B/2009/PN.DPS/ tanggal 15 Februari 2010 juncto putusan PT Denpasar Nomor 29/PID/2010/PT.DPS tanggal 16 April 2010 juncto putusan Kasasi MA Nomor 1665K/PID/2010 tanggal 24 September 2010.

Keputusan presiden itu ditetapkan di Jakarta tanggal 7 Desember 2018 bernomor: 29/2018 tentang Pemberian Remisi Berupa Perubahan Dari Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara. Salinan keputusan tersebut ditandatangani Asisten Deputi Bidang Hukum Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Budi Setiawati.

Hingga akhirnya pada Jumat lalu, Kepres tersebut dikembalikan ke meja kerja Presiden. “Hari Jumat (keputusan soal remisi) telah kembali di meja saya. Sudah sangat jelas sekali, sehingga sudah diputuskan sudah saya tanda tangani untuk dibatalkan,” ungkapnya.

Jokowi mengaku mantap untuk membatalkan remisi kepada otak pembunuhan AA Prabangsa itu karena menyangkut rasa keadilan. “Ini menyangkut mengenai rasa keadilan masyarakat,” pungkasnya.

Rasa Syukur Pihak Keluarga

Sementara itu, istri almarhum Prabangsa, Anak Agung (AA) Sagung Mas Prihantini mengucap syukur atas pencabutan remisi Susrama. Sagung sebelumnya pernah mengirim surat untuk Presiden Jokowi agar mencabut remisi tersebut. ”Sangat bersyukur, berkat Tuhan bagi kami,” kata Sagung. 

Senada dengan Sagung, kakak almarhum Prabangsa, AA Ayu Rewati juga menyambut baik pencabutan remisi perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana penjara sementara untuk Susrama. Menurut dia, pencabutan itu sejalan dengan harapan keluarga besar Prabangsa yang sedari awal tidak sepakat dengan pengampunan untuk Susrama. 

”Presiden sudah memperhatikan tuntutan kami (keluarga besar Prabangsa, Red) dan tuntutan para jurnalis,” ungkapnya. Pencabutan itu, kata Ayu, kembali menegakkan keadilan atas kasus pembunuhan Prabangsa. Juga bentuk apresiasi terhadap perjuangan jurnalis di seluruh tanah air yang menolak keras pemberian remisi tersebut. 

Paman Prabangsa, AA Oka Mahendra berharap ke depan pihak terkait lebih berhati-hati memberikan “pengampunan” terhadap narapidana (napi) kasus-kasus berat, seperti pembunuhan terhadap jurnalis. Setiap permohonan, kata dia, mestinya juga mempertimbangkan keluarga korban dan rasa keadilan bagi masyarakat secara luas. 

”Kasus ini (remisi untuk Susrama, Red) harus dijadikan pelajaran bagi semua pihak agar tidak terulang kembali dalam rangka menegakkan keadilan substantif,” papar pria yang pernah menjabat Staf Khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Hamid Awaluddin pada 2006 silam tersebut. ”Profil napi yang mengajukan permohonan harus dicermati secara teliti,” imbuh dia. 

Untuk diketahui, dari penelusuran Jawa Pos beberapa waktu lalu, ditemukan bahwa surat permohonan remisi Susrama diduga cacat prosedur. Pasalnya, dalam laporan penelitian masyarakat (litmas) yang menjadi salah satu syarat pengajuan remisi tidak mencantumkan tanggapan dari pihak keluarga korban. Padahal, sesuai standar operasi prosedur (SOP), tahapan itu mestinya dilalui. 

Belum lagi, I Nyoman Susrama juga hingga saat ini belum mau mengakui bahwa dirinya adalah otak pembunuhan Prabangsa. Saat ditemui di Rutan Kelas II B Bangli beberapa waktu lalu, Susrama keukeuh menyebut bahwa bukan dirinya yang membunuh Prabangsa. ”Saya memang tidak pernah melakukannya,” ujarnya. 

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengklaim pembatalan remisi itu merupakan komitmen pemerintah terhadap insan pers. Khususnya, dalam melindungi keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugas-tugasnya. ’’Mereka harus mendapatkan perlindungan saat bertugas. Presiden juga sudah mendengar masukan dari mana-mana,’’ terangnya.

Pada prinsipnya, lanjut Moeldoko, Presiden tidak menutup mata atas aspirasi para wartawan dan pekerja media. Kasus remisi terhadap Susrama tidak bisa dilihat sepotong-sepotong. Sebab, di saat bersamaan ada pengajuan remisi kepada ratusan terpidana dengan kasus berbeda-beda. ’’Dan saya kira (pencabutan remisi Susrama) itu keputusan yang terbaik bagi kita semua,’’ lanjut mantan Panglima TNI itu.

Yang jelas, tambah Moeldoko, Presiden sudah meminta Menkum HAM untuk bekerja lebih teliti. Kasus remisi Susrama tidak hanya terkait dengan perlindungan keamanan bagi para jurnalis dan pekerja media. Namun juga sebagai upaya menjaga kemerdekaan pers. 

Respon AJI Pontianak 

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pontianak juga merespon kebijakan Presiden Jokowi yang membatalkan remisi terhadap si pembunuh jurnalis, I Nyoman Susrama. Ketua AJI Pontianak, Dian Lestari mengatakan pemberian remisi  terhadap Susrama itu memang sudah selayaknya dicabut. AJI menilai remisi tersebut sebagai bentuk sikap tidak peka dan menimbulkan efek berbahaya di masa depan. 

“Remisi yang diberi kepada pembunuhan jurnalis itu sama dengan mencederai demokrasi,” tegasnya. AJI Kota Pontianak sendiri sebelumnya telah membuat surat penolakan terhadap remisi yang dimaksud. Aksi lain yang dilakukan sebagai bagian dari kampanye penolakan adalah menggelar Diskusi Terbuka "Tolak Remisi Pembunuh Jurnalis". 

Diskusi berlangsung Sabtu, 9 Februari 2019 pukul 09.00 hingga 11.00 WIB di Gazebo Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Jalan Letnan Jenderal Soeprapto No.19, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Anggota pers mahasiswa dari Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Warta IAIN Pontianak, dan jurnalis arus utama hadir dalam diskusi terbuka itu. 

Di saat diskusi berlangsung, Presiden Joko Widodo, memutuskan untuk mencabut remisi terhadap Susrama. Hal itu disampaikan Presiden saat acara HPN di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 9 Februari 2019 pukul 11.30 WIB.

“Kita mendapat kabar bahwa Presiden menyatakan sudah menandatangani pembatalan remisi untuk Susrama, pembunuh Prabangsa. Ini karena kuatnya tekanan penolakan jurnalis Indonesia. Bahwa (remisi) itu bertentangan dengan kebebasan pers,” kata jurnalis senior Andi Fachrizal yang juga pemateri diskusi.(tyo/byu/gun/kus/jpc/jpnn)

 

Berita Terkait