Jeritan Hati Terpidana Narkotik

Jeritan Hati Terpidana Narkotik

  Jumat, 31 May 2019 09:46

Berita Terkait

Rela Dihukum Asal Bukan Mati

Rizki Novianto (28) adalah satu di antara terpidana mati kasus narkotik di Kalimantan Barat. Ia dan orang tuanya merasa vonis yang dijatuhkan hakim itu terlalu berat. Rizki mengaku hanya sebagai kurir. Mereka masih berharap ada keadilan. Berikut adalah kisahnya. 

ARIEF NUGROHO, Pontianak 

PEMBESUK memadati ruang tunggu di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pontianak, pagi menjelang siang, 14 Mei lalu. Waktu itu memang jadwal besuk tahanan. Namun, tak semua warga binaan dijenguk keluarga atau kerabatnya. Rizki Novrianto termasuk narapidana yang sudah lama tak bersua dengan keluarganya. 

Ketika narapidana lain melepas kangen dengan keluarga, Rizki hanya duduk-duduk bersama beberapa warga binaan lainnya. Mereka meriung di kursi yang memanjang, tak jauh dari Blok H, tempat ia menjalani keseharian di balik jeruji. 

Hari itu, Pontianak Post berkesempatan menemui Rizki. Pria berperawakan kurus dan rambut ikal itu gaya bicaranya santun dan cenderung pendiam. Semua perilakunya terkesan biasa saja. Sama sekali tak tergambar bahwa dia merupakan terpidana mati dalam kasus peredaran narkotika.

Rizki adalah satu dari empat terpidana mati yang tersisa di Lapas Pontianak. Bersama 29 warga binaan lain, ia menempati blok khusus narapidana yang divonis berat, atau minimal masa hukuman 20 tahun. 

Blok itu merupakan blok dengan pengawasan ketat. Letaknya pun terpisah. Lebih dekat dengan ruangan para petugas. Meskipun begitu, Rizki masih bisa berinteraksi dengan warga binaan lainnya.

“Sekarang hari-hari saya habiskan untuk ibadah. Salat lima waktu dan puasa,” kata Rizki. Ia pun mengaku kerap mengikuti bimbingan keagamaan. “Intinya di sini harus patuh pada peraturan. Tidak boleh bikin keributan.”

Rizki bercerita, ia memang sudah lama “akrab” dengan narkoba. Sejak duduk di bangku kelas I SMA, ia sudah menjadi pengguna narkotik. Awalnya hanya coba-coba, kemudian ketagihan. Setelah lulus sekolah dan berkeluarga, Rizki malah masuk lebih jauh ke “dunia hitam” peredaran narkoba. 

Tamat sekolah, Rizki bekerja sebagai penjaga malam di sebuah kompleks pertokoan. Namun, setelah berkeluarga, penghasilannya tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akhirnya, pekerjaan sampingan sebagai kurir narkoba pun ia lakoni. Hingga pada akhirnya, hari nahas itu datang padanya. 

“Istri saya tidak tahu. Orang tua saya juga. Tahunya ya pas saya ditangkap,” kata dia.

Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menangkap Rizki ketika dia hendak mengambil paket narkoba pesanan seseorang di wilayah Sanggau pada 9 April 2017. Rizki diringkus bersama Robiansyah alias Robi, Syaiful alias Ipul, dan Hendy Moreng. Dalam penangkapan itu, petugas menemukan sabu seberat 15 kilogram yang dibawa Syaiful dan Hendy dari Entikong, perbatasan Indonesia-Malaysia. 

“Waktu itu saya didatangi Robi, diajak untuk menemani dia mengambil barang (narkotik) ke wilayah Sanggau,” kata Rizki. Tergiur imbalan Rp 50 juta, Rizki menerima ajakan itu.

Rizki dan Robi berangkat ke Sanggau dengan mengendarai sepeda motor. Ketika mereka tiba lokasi transaksi, tepatnya di Desa Senyabang, Kecamatan Batang Tarang, Kabupaten Sanggau, aparat datang menyergap.

Salah seorang dari komplotan itu, Syaiful alias Ipul ditembak mati di tempat. Menurut BNN, Ipul adalah orang yang mengambil narkoba ke Malaysia. Ipul juga yang mengendalikan distribusi narkoba di wilayah Kalimantan Barat. 

Rizki dan beberapa orang lainnya lalu digelandang ke kantor BNN Provinsi Kalbar. “Saya tidak tahu ‘barang’ itu milik siapa. Saya hanya diajak Robi. Katanya, ‘barang’ itu milik Abdurahman alias Is. Dia yang memesan,” tutur Rizki.

Keesokan harinya, BNN pun menangkap Abdurahman di Bandara Internasional Supadio, Pontianak, saat akan melarikan diri ke Malaysia. Abdurahman sudah lama menjadi target operasi BNN. Warga Jalan Gaya Baru, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur itu, merupakan pemodal sekaligus pemilik narkoba seberat 15 kilogram asal Malaysia itu. 

Belakangan, petugas menembak mati Abdurrahman dengan alasan dia melawan aparat. Rantai jaringan penyelundup narkoba 15 kilogram itu pun terputus. Tak terlacak lagi hulu ataupun hilirnya.

Rizki dan Robi lantas dibawa ke Jakarta. Keduanya menjalani pemeriksaan di kantor BNN pusat. Mereka resmi menjadi tahanan BNN sejak 12 April 2017. Selesai pemeriksaan, keduanya kembali dibawa ke Pontianak, lalu diadili di Pengadilan Negeri Sanggau.

“Di Pengadilan Sanggau saya divonis 20 tahun. Naik banding, malah dihukum mati. Kasasi saya juga ditolak,” kata Rizki. 

Rizki tak menyangka bila dia harus menanggung hukuman seberat itu. “Apalagi di persidangan, saksi menjelaskan bahwa barang bukti tidak dalam penguasaan kami. Jaraknya sekitar tujuh atau delapan meter.” 

Tak Jera

Meski dijatuhi pidana mati, Rizki tidak langsung jera. Pada Oktober 2018, tepatnya empat bulan setelah permohonan kasasinya ditolak Mahkamah Agung, Rizki kembali diciduk oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalbar. Lelaki kelahiran 17 November 1991 itu kembali mengulangi perbuatannya. Kali ini, ia mengendalikan peredaran narkotik dari dalam tahanan.

Berbekal satu unit telepon seluler, Rizki mengatur peredaraan narkoba sebanyak dua kilogram dalam satu bulan. Dari balik jeruji, ia pun memasok “barang haram” ke beberapa wilayah di Kalbar, di antaranya Kabupaten Sanggau, Sintang, Sambas dan Pontianak.

Dari hasil bisnis gelapnya itu, Rizki mengaku meraup keuntungan sebesar Rp 10 juta. “Saya bingung mesti bagaimana. Sementara saya harus menghidupi anak istri,” dia berkilah. “Itu pun ‘barang’ bukan milik saya. Saya hanya bantu jualkan,” sambungnya. 

Lantas, bagaimana Rizki mendapatkan telepon seluler? “Dari kawan yang datang menjenguk,” katanya. 

Awalnya, Rizki hanya memakai telepon yang terlarang di dalam penjara itu untuk menghubungi istri dan keluarganya. Belakangan, ia menggunakan telepon itu untuk menjalankan bisnis gelapnya.

Setelah bisnis haramnya terkuak, Rizki kembali menjalani persidangan. Kali ini, ia divonis 14 tahun penjara. Hukuman terakhir tak berpengaruh terhadap hukuman mati yang dia hadapi. “Kalaupun saya harus dieksekusi, saya sudah pasrah. Saya sudah pamit dan minta maaf kepada keluarga, dan istri,” kata Rizki mencoba tegar.

Mencari Keadilan

Anton Sudirman tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Matanya berkaca-kaca saat mengingat putra sulungnya, Rizki Novrianto, yang kini masuk dalam antrean untuk menjalani hukuman mati. 

Ditemui di rumahnya di Jalan Petani, Gang Harapan Kita, Pontianak, dengan terbata-bata Anton menceritakan kembali apa yang menimpa putra sulungnya itu. Menurut dia, Rizki hanyalah kurir yang tak pantas dihukum seberat itu. “Kalau memang anak saya bersalah, silakan dihukum. Tapi jangan dihukum mati,” kata dia kepada Pontianak Post, 20 Mei lalu.

Hukuman mati yang menimpa Rizki membuat keluarga terpukul. Terlebih Rizki merupakan anak laki-laki satu-satunya dari lima bersaudara. Ia menjadi tulang punggung dan tumpuan hidup keluarga, terutama istri dan dua orang anaknya yang masih kecil. 

“Saya tak sanggup kalau anak saya harus dihukum mati,” kata Juli Kartini, ibu kandung Rizki, menimpali suaminya. Sang Ibu tidak henti-hentinya mengusap air mata. 

Anton telah melakukan pelbagai hal agar anaknya lolos dari hukuman mati. Ia pernah melobi jaksa agar menghapus salah satu pasal dalam dakwaan. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai tukang bangunan dan penjaga malam di sebuah kompleks pertokoan itu pun menulis permohonan kasasi atas nama anaknya. 

“Saya sendiri Mas yang membuat memori kasasi ini. Harapannya ada keadilan untuk anak saya,” kata dia.

Anton lalu menunjukkan satu bundel dokumen kasasi yang dikirim pada 29 Januari 2018.  Memori kasasi setebal 11 halaman itu antara lain berisi kronologi kejadian yang berusaha menujukkan bahwa Rizki hanya berperan sebagai kurir, bukan pemilik atau bandar narkoba. 

“Anak saya hanya diajak oleh temannya (Robiansyah). Jelas di situ anak saya tidak terlibat langsung,” ucap Anton.

Yang menarik, memori kasasi itu juga menyebutkan adanya permintaan uang Rp300 juta dari jaksa penuntut umum. Waktu itu, Anton bercerita, dia dan orang tua Robi pernah menemui jaksa untuk meminta tolong agar menghapus salah satu pasal dalam dakwaan serta tidak menuntut hukuman mati atas anaknya. 

“Katanya, untuk menghilangkan pasal perlu uang tidak sedikit, karena ini perkara Kejaksaan Agung,” ujar Anton. “Kalaulah di bawah Rp100 juta, saya akan usahakan. Tapi kalau sudah di atas 100 juta, saya harus cari ke mana?” 

Memori kasasi itu juga menyebutkan bahwa Anton tak sanggup memenuhi permintaan jaksa tersebut. Anton hanya bisa mengumpulkan uang Rp15 juta yang kemudian diserahkan kepada seorang jaksa di salah satu hotel di Singkawang. 

Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara Rizki Novrianto, Erhan Lidiansyah,  membantah telah meminta atau menerima sejumlah uang seperti diuraikan pada memori kasasi. 

“Saya pun kaget setelah dihubungi Kajari waktu itu. Saya dituduh meminta atau menerima sejumlah uang dari keluarga terdakwa untuk mengubah  pasal,” kata dia saat dihubungi Pontianak Post, Rabu, 29 Mei lalu. “Bagaimana saya bisa menerima, sedangkan itu perkara Kejagung. Kami hanya mendapatkan limpahan di persidangan.”

Meski begitu, Erhan membenarkan bahwa keluarga Rizki pernah menemuinya dan meminta dia mengubah atau menghilangkan salah satu pasal. Namun, Erhan mengklaim telah menolak permintaan itu. “Mana saya berani. Kalaulah saya minta Rp300 juta untuk mengubah pasal, apa Kejati dan Kejagung mau?” kata Erhan yang kini menjabat Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Singkawang.

Faktanya, jaksa tetap menuntut Rizki dihukum mati. Namun, pada pengadilan tingkat pertama, majelis hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. “Saya bersyukur, masih ada majelis hakim yang memiliki hati nurani,” kata Anton.

Menyikapi putusan itu, ternyata jaksa tak tinggal diam. Mereka mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pontianak. Majelis hakim tingkat banding pun mengabulkan permohonan jaksa dan menjatuhkan hukuman mati kepada Rizki pada 20 Desember 2017. Rizki lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sayangnya, permohonan kasasi itu ditolak pada Juni 2018. 

Vonis atas Rizki ini menambah panjang daftar hukuman mati di wilayah Kalbar. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2018, setidaknya ada 23 kasus. Semuanya merupakan kasus narkotik.

Rektor Universitas Panca Bakti (UPB) Pontianak, Purwanto, mengatakan penerapan hukuman mati hingga kini masih menjadi perdebatan. Pro dan kontra terjadi di berbagai kalangan. Banyak negara, terutama di Eropa telah menghapus hukuman mati. Bahkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah menyerukan anggotanya untuk menghentikan (moratorium) hukuman mati. 

Argumennya, hukuman mati dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM). Sebab, hak seseorang untuk hidup merupakan hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun alias non-derrogable rights. “Itu argumen yang kontra,” kata Purwanto.

Namun, tidak sedikit pula negara yang masih menerapkan hukuman mati, termasuk Indonesia. “Yang pro juga banyak argumennya,” kata dia.

Karena itu, Purwanto berpendapat, hukuman mati sebaiknya diterapkan pada kategori kejahatan luar biasa (extraordinary crime), seperti tindak kejahatan narkotik. Itu pun harus selektif, seperti untuk bandar, produsen, dan pengedar narkoba. “Di samping itu harus dengan sistem peradilan yang bersih,” kata mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Kalbar ini.

Juru Bicara Pengadilan Tinggi Pontianak, Yulman, menerangkan, majelis hakim yang menjatuhkan vonis mati biasanya mempertimbangkan tiga aspek, yakni aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. 

“Tiga aspek itu harus terpenuhi. Harus melihat kepentingan masyarakat dan negara yang lebih besar,” kata dia. “Jika vonis mati dianggap melanggar HAM, justru pelaku atau bandar narkoba lebih melanggar HAM, karena menimbulkan banyak korban.” 

Terlepas dari pro dan kontra soal pidana mati itu, Anton masih berharap anaknya akan lolos dari hukuman terberat itu. “Kira-kira masih adakah keadilan untuk anak saya?” dia bertanya dengan penuh harap. (*) 

Berita Terkait