Jasa Konstruksi Terancam Pidana 8 Tahun

Jasa Konstruksi Terancam Pidana 8 Tahun

  Selasa, 13 March 2018 11:00
RAPAT: Pj Sekda Pemkab Mempawah, Ismail membuka Rapat Peningkatan Kepatuhan Program Jasa Konstruksi. WAHYU/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

MEMPAWAH- Pasal 55 UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menerangkan, pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) atau (2) maka akan dikenakan sanksi pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar.

Hal itu diungkapkan Kepala BPJS Cabang Pontianak, Ade Hendrata saat menghadiri Rapat Peningkatan Kepatuhan Program Jasa Konstruksi di Kabupaten Mempawah, Senin (12/3) padi di Aula Mess Chandramidi Mempawah. Rapat yang diikutui puluhan peserta itu dibuka Pj Sekda Pemkab Mempawah, Drs. H Ismail, MM.

“Hasil dari kegiatan forum kepatuhan yang telah kita laksanakan beberapa waktu lalu di Pontianak memutuskan beberapa hal yang wajib kami sampaikan. Salah satunya menyangkut unit layanan pengadaan barang dan jasa (ULP),” kata Ade.

ULP, terang Ade sebagai pihak yang menawarkan pekerjaan yang nantinya akan melewati proses lelang terbuka dan diikuti perusahaan-perusahaan sesuai kualifikasinya. Maka, setiap badan usaha yang ingin mengerjakan proyek pemerintah daerah wajib mendaftarkan diri dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

“Misalnya ada 5 perusahaan yang mendaftar ikut lelang suatu pekerjaan proyek, maka semua perusahaan ini wajib terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Jika ada yang tidak terdaftar maka gugur dari proses lelang,” tuturnya.

Sebagai bukti terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, imbuh Ade, maka perusahaan bersangkutan dapat menunjukan sertifikat atau kwitansi terakhir yang di foto copy dan telah legalisir. Atau bisa juga menggunakan bukti setor terakhir dari pihak bank.

“Nah, setelah ditentukan perusahaan mana yang menjadi pemenang proyek, maka nilai kontrak pekerjaan akan di daftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Persantasenya, ungkap Ade, nilai proyek antara Rp 0- Rp 100 juta sebesar 0,24 persen, nilai Rp 100-Rp 400 juta sebsar 0,19 persen dan seterusnya.

“Semakin besar nilai kontrak kerja, maka semakin besar pula persentase untuk BPJS Ketenagakerjaan. Nilai untuk  persentase BPJS Ketenagakerjaan ini sudah diluar dari pajak,” sebutnya.

Karenanya, dia berharap seluruh badan usaha yang akan mengikuti proses lelang proyek di Kabupaten Mempawah dapat mendaftarkan badan usahanya di program BPJS Ketenagakerjaan. Agar, badan usaha bersangkutan dapat memenuhi kualifikasi syarat lelang proyek.

“Pendaftaran badan usaha itu dapat melalui Bidang Ketenagakerjaan atau bisa pula melalui online di website BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya.

Sementara itu, PJ Sekda Pemkab Mempawah, Ismail menerangkan, dasar pelaksanaan kegiatan tersebut adalah UU Nomor 40/2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. Ada dua jenis perlindungan sosial yang wajib untuk diberikan yakni, BPJS Kesehatan atau Askes dan BPJS Ketenagakerjaan atau Jamsostek.

“Setiap badan usaha wajib memberikan perlidungan kepada tenaga kerjanya. Sehingga mereka dapat bekerja dengan tenang dan nyaman. Dan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka para pekerja memiliki perlindungan kesehatan,” pendapat Ismail.

Menurut Ismail, setiap pekerjaan memiliki tingkat resiko yang berbeda. Namun, semua pekerja pastinya mengharapkan keselamatan dalam setiap pekerjaan yang dijalaninya. Meski demikian, tidak ada yang dapat menjamin setiap pekerja selalu sehat dan selamat dalam melaksanakan aktivitas pekerjaannya.

“Makanya, harus kita antisipasi dengan program BPJS Ketenagakerjaan ini. Maka pemberi kerja atau kontraktor yang akan melibatkan para pekerja untuk melaksanakan pekerjaan itu wajib mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya.

“Khusus untuk pendaftarannya telah disiapkan form tersendiri. Paling lambat 14 hari kerja setelah surat perintah kerja (SPK) diterbitkan. Minimal 2 mendafkan pekerja pada 2 program yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK),” sebutnya.(wah)

Berita Terkait