Janjikan Materi Terancam Pidana

Janjikan Materi Terancam Pidana

  Selasa, 16 April 2019 11:29
MASA TENANG : Bawaslu memasang baliho peringatan di masa tenang Pemilu 2019

Berita Terkait

MEMPAWAH - Memasuki masa tenang Pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Mempawah mengimbau seluruh pihak agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan. Berkenaan aturan tersebut, Bawaslu memasang baliho peringatan di setiap Sekretariat Kecamatan.

“Pemasangan baliho ini sebagai bentuk sosialisasi sekaligus peringatan kepada semua pihak agar tidak melanggar aturan dan tata tertib dalam masa tenang menjelang pemungutan suara Pemilu 2019 di Kabupaten Mempawah,” terang Ketua Bawaslu, Akhmad Amiruddin kepada Pontianak Post, Senin (15/4) pagi di Mempawah.

Misalnya, Amiruddin menjelaskan, pasal 492 menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan KPU, untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

“Kemudian pasal 498 mengatakan, setiap majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kpeada seorang pekerja atau karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta,” tuturnya.

Tak hanya itu, lanjut dia, dalam ketentuan pasal 509 menyatakan setiap orang yang mengumumkan hasil survey atau jajak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 449 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda Rp 12 juta.

“Demikian pula dengan pasal 510 yang berbunyi, setiap orang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun  dan denda Rp 24 juta,” paparnya.

Lebih jauh, Amiruddin menyebut dalam pemasangan baliho tersebut pihaknya juga mencantumkan pasal 515 yang mengatakan, setiap orang yang dengan sengaja pada pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau memberikan materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu hingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun dan denda Rp 36 juta.

“Sedangkan pada pasal 516, setiap orang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS, dipidana dengan penjara paling lama 18 bulan dan denda Rp 18 juta,” imbuhnya.

Serta, masih dikatakan Amiruddin, pasal 523 menyebut, setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda Rp 36 juta.

“Terakhir pasal 531 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan dan atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan keamanan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda Rp 24 juta,” ucapnya.

“Kami berharap seluruh pihak dapat mematuhi aturan dan ketentuan yang tertuang dalam aturan-aturan yang telah kami cantumkan dalam baliho tersebut. Agar, penyelenggaraan Pemilu 2019 ini berjalan dengan tertib, aman, lancar dan demokratis,” tukasnya. (wah)

Berita Terkait