Jangan Politisir Program Pemerintah

Jangan Politisir Program Pemerintah

  Kamis, 14 March 2019 21:08

Berita Terkait

Pemerintah Kabupaten Mempawah mengingatkan di tahun pesta demokrasi ini, agar tidak mempolitisir program pemerintah untuk kepentingan politiknya. Sebab, tindakan tersebut telah melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku.  

“Jangan sampai ada oknum yang menunggangi program sosial pemerintah untuk kepentingan politiknya seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Jika informasi ini benar, maka hal itu bukanlah tindakan yang sesuai aturan,” pendapat Kepala Bidang Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Dinsos PPPAPM-Pemdes), Drs. Heru Agung Y.A, Rabu (13/3) siang.

Sebab, jelas Heru, program sosial yang dicetuskan pemerintah semata-mata untuk kepentingan masyarakat tanpa adanya motif tertentu. Segala program yang dikucurkan pemerintah ditujukan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

“Kita minta agar masyarakat lebih bijak dalam menyikapi informasi yang berkaitan dengan program pemerintah. Masyarakat jangan mudah terprovokasi jika ada pihak-pihak tertentu yang mengklaim keberhasilan program pemerintah,” kata Heru Agung Y.A.

Lebih jauh, Heru berkeyakinan masyarakat Kabupaten Mempawah sudah cerdas dalam berpolitik. Masyarakat tidak akan terpengaruh dengan informasi yang bersifat negatif tanpa adanya bukti nyata.

“Masyarakat sudah sangat kritis dalam menerima setiap informasi yang berkembang. Termasuk pula isu tentang program-program pemerintah. Masyarakat juga dapat mengklarifikasi kebenaran informasi itu melalui petugas-petugas yang ada di desa, kelurahan, camat hingga dinas,” tuturnya.

Karenanya, Heru berharap semua pihak agar bijak dalam menyebarkan informasi yang berkaitan dengan program pemerintah. Hendaknya informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak menyimpang dari aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Kami menghimbau seluruh pihak agar memberikan informasi yang benar dan akurat tentang PKH maupun program sosial lainnya sesuai aturan dan ketentuan yang ada. Sehingga masyarakat tidak keliru dalam mengartikan program pemerintah,” katanya.

Khusus PKH, Heru memastikan realisasinya telah diselenggarakan dengan baik sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Sebab, segala bentuk pelaksanaannya telah diatur oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial.

“PKH ini tidak bisa diusulkan oleh daerah atau siapapun. Pesertanya diambil dari keluarga miskin yang terdaftar pada BDT Program Penanggulangan Kemiskinan Kemensos RI. Untuk Kabupaten Mempawah, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH berjumlah 8.540 orang. Pencairan PKH dilakukan dalam empat tahap dalam setahun,” ungkap Heru mengakhiri.(wah)

Berita Terkait