Jangan Golput, Tolak Politik Uang

Jangan Golput, Tolak Politik Uang

  Selasa, 16 April 2019 10:20
LOGISTIK PEMILU: Menjelang pencoblosan, petugas terus mendistribusikan logistik ke berbagai wilayah di tanah air. Termasuk di kawasan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) Jawa Timur ini.

Berita Terkait

Sikap Resmi NU-Muhammadiyah Jelang Coblosan 

JAKARTA – Ajakan untuk tidak memilih alias golput mulai bermunculan di media sosial. Seiring dengan itu, aroma politik uang tercium di beberapa daerah. Tak ingin gerakan tersebut mengganggu coblosan besok (17/4), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sama-sama mengeluarkan seruan resmi. Kemarin (15/4) dua ormas Islam terbesar di Indonesia itu meminta semua pihak menyukseskan Pemilu 2019. 

Pernyataan sikap tersebut disampaikan di kantor masing-masing. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya pemilu 17 April yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. ”Itu komitmen seluruh komponen dan kekuatan nasional,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, kemarin. 

Menurut Haedar, penyelenggara pemilu, partai politik, pasangan calon presiden-wakil presiden, jajaran pemerintah, aparat keamanan, media massa, dan seluruh masyarakat harus bekerja sama untuk menyukseskan pemilu. Harus dipastikan pelaksanaan pemilu dari awal sampai akhir berlangsung aman, damai, tertib, lancar, dan terselenggara dengan baik tanpa kecurangan serta penyimpangan.

Haedar mengajak semua pihak menciptakan suasana tenang, aman, dan damai. Baik menjelang, saat, maupun sesudah pemilihan. Waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk menumbuhkan spiritualitas kolektif, merekatkan ikatan persaudaraan, dan menurunkan tensi politik. ”Semua pihak harus menaati ketentuan yang berlaku serta tidak melakukan pergerakan atau aktivitas politik apa pun yang dapat mengganggu ketenangan serta mencederai proses pemilu,” tuturnya. 

Media sosial dan media massa, ucap Haedar, hendaknya ikut menciptakan suasana yang kondusif dan harmonis. Serta tidak melakukan penyebaran hoaks, fitnah, dan hal-hal yang dapat memanaskan situasi pelaksanaan pemilu.

Haedar juga meminta KPU serta Bawaslu bekerja profesional, netral, tepercaya, jujur, dan adil untuk memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih dapat memilih secara bebas, aman, dan rahasia. Penyelenggaraan pemilu harus berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. ”Jauhi politik uang dan segala transaksi yang dilarang oleh agama, moralitas, dan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Tokoh kelahiran Bandung itu menambahkan, semua pihak hendaknya bisa menerima hasil pemilu dengan sabar, jiwa besar, tenggang rasa, dan saling menghormati. Siapa pun yang memperoleh mandat rakyat hendaknya bersikap rendah hati, menjauhi euforia dan keangkuhan, serta menjadikan kepercayaan rakyat sebagai amanah untuk kemajuan Indonesia. ”Bagi yang belum memperoleh mandat rakyat, terimalah dengan lapang hati dan jiwa kenegarawanan yang tinggi,” ujarnya.

Jika terjadi sengketa pemilu, kedua pihak bisa menyelesaikannya secara konstitusional sesuai dengan aturan perundang-undangan. Haedar mengimbau agar tidak ada mobilisasi massa, provokasi, dan aksi-aksi politik. ”Yang dapat menimbulkan ketegangan, konflik horizontal maupun vertikal, dan anarkisme yang merugikan kehidupan bersama,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum PB NU Said Aqil Siroj juga mengajak masyarakat tidak golput. ”Gunakan hak pilih dengan nalar nurani dan memilih calon presiden-wakil presiden serta calon wakil rakyat yang memenuhi kriteria sidik, tablig, amanah, dan fatanah,” ucapnya dalam konferensi pers kemarin. 

Said juga mengajak seluruh jajaran KPU, Bawaslu, DKPP, serta sentra gakkumdu menjamin penyelenggaraan pemilu seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, dan sebersih-bersihnya. ”Jangan pernah kompromi dengan politik uang yang terbukti merusak demokrasi dan menimbulkan cacat legitimasi,” tegasnya.

Menurut Said, Pemilu 2019 adalah pemilu serentak pertama yang digelar di Indonesia. Pesta demokrasi itu menjadi batu ujian kesiapan Indonesia berdemokrasi secara maju dan beradab. Dia menambahkan, kesuksesan penyelenggaraan pemilu tahun ini akan mengukuhkan persepsi dunia bahwa Indonesia dapat menyandingkan Islam dengan demokrasi dalam satu tarikan napas. 

Larang Pawai Kemenangan 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yakin pemilu serentak berjalan lancar. Menurut dia, Polri dengan bantuan TNI sudah mampu mendeteksi, mencari, dan menutup potensi gangguan keamanan.

Keterangan tersebut disampaikan Wiranto setelah memimpin Rapat Koordinasi Kesiapan Akhir Pengamanan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak 2019. ”Temuan permasalahan secara teknis terkait keamanan sudah dapat diatasi dengan koordinasi yang ketat antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” terang mantan panglima ABRI itu. 

Arahan untuk petugas di daerah sudah disampaikan. Termasuk pengamanan pemilih di tempat pemungutan suara (TPS). Wiranto memastikan bahwa para pemilih bakal dikawal sejak di rumah. ”Sampai ke TPS akan dikawal dan diamankan. Jadi, nggak ada alasan untuk takut,” tutur dia. 

Jaminan keamanan diberikan agar setiap pemilik suara turut serta dalam pemilu. Wiranto menegaskan, semua upaya sudah dilaksanakan untuk memastikan tidak adanya gangguan pada coblosan besok (17/4). ”Aparat keamanan sudah secara maksimal melakukan pengamanan,” imbuh jenderal TNI purnawirawan itu. 

Hal senada disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Menurut dia, instansinya sudah memetakan mana saja TPS yang rawan. Polri membagi TPS menjadi beberapa golongan, yakni aman, rawan, dan sangat rawan. Pengamanan di tiap-tiap TPS dilaksanakan sesuai dengan tingkat kerawanan tersebut. Misalnya, TPS yang dinilai aman tidak akan dijaga banyak polisi. Sebaliknya, di TPS rawan akan lebih banyak ditempatkan aparat kepolisian. 

Mantan kepala Polda Metro Jaya itu menyampaikan, sepanjang tahapan pemilu yang sudah berlangsung, belum ada ancaman atau gangguan signifikan. Dinamika di beberapa daerah, ungkap dia, masih terkendali. ”Situasi tetap aman. Ditandai dengan aktivitas berjalan lancar,” jelasnya. Bahkan, ancaman teroris yang sempat muncul cepat terdeteksi dan diatasi.

Tito memastikan, instansinya akan berusaha sebaik-baiknya agar kondisi dan situasi tersebut tetap terjaga sampai pemungutan dan penghitungan suara tuntas. Dia menyebutkan, hanya penghitungan suara dari KPU yang resmi dan sah. ”Jadi, dari Polri akan berlandasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998,” ujarnya. ”Meminta masyarakat tidak melakukan pawai, syukuran, atau mobilisasi massa untuk merayakan kemenangan,” tambah dia.

Namun, pembatasan itu tidak berarti pemerintah atau aparat keamanan melarang peserta pemilu merayakan kemenangan. Hanya, aparat keamanan tidak akan memberikan izin apabila perayaan tersebut dilakukan sebelum KPU mengumumkan hasil pemilu secara resmi. Polisi juga tidak akan memberikan izin pengerahan massa ke tempat-tempat terbuka. (syn/c9/oni)

Berita Terkait