Jangan Ada Tumpang Tindih Lahan

Jangan Ada Tumpang Tindih Lahan

  Kamis, 25 April 2019 09:17
SALAM: Gubernur Kalbar Sutarmidji menyalami Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil saat hadir dalam penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Rumah Radakng, Rabu (24/4). HUMPRO KALBAR FOR PONTIANAK POST

Berita Terkait

PONTIANAK - Adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara nasional diharapkan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Termasuk di Kalimantan Barat (Kalbar), hak penguasaan atas tanah ini penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. 

Gubernur Kalbar Sutarmidji mengungkapkan, adanya sertifikat hak atas tanah masyarakat dinilai penting. Karena itu ia sangat mendukung program ini. Seluruh tanah yang sudah didiami oleh masyarakat harus diutamakan dan ia tidak ingin masalah tumpang tindih lahan terus terjadi.

Seperti dicontohkannya, terkait lahan milik transmigran yang kerab tumpang tindih dengan konsesi perkebunan. Jika melihat siapa yang ada lebih dulu, tentulah keberadaan warga transmigran yang lebih lama.  

"Jika ada masalah selesaikan dengan cepat, tapi harus tegas. Tanah daerah transmigrasi yang masuk dalam konsesi perkebunan, kalau saya harusnya keluarkan saja sertifikatnya. Karena lahan perkebunan lebih baru datang dibanding transmigran," ungkapnya saat penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat, Rabu (24/4).

Warga para transmigran menurutnya harus diutamakan karena mereka ditempatkan berdasarkan program pemerintah. Dan tentu memiliki hak yang pasti, karena ada SK penempatannya, luas lahan yang didapat dan lain sebaginya. 

"Kalau itu masuk perkebunan, perkebunan yang harus minggir. Tanah transmigrasinya dulu yang harus diberikan sertifikat. Ini PR (pekerjaan rumah) besar, yang tidak banyak, tapi berat, tapi kalau tegas pasti selesai," paparnya. 

Selain itu, ia juga menyoroti bahwa dalam program PTSL ini masih ada sedikit kendala yang disebabkan belum semua warga memiliki KTP elektronik (e-KTP). Ia berharap ke depan hal itu tak perlu lagi terjadi. Jangan ada lagi hambatan dalam mengeluarkan sertifikat hanya dikarenakan e-KTP. "Nah kami harap kepala daerah (kabupaten/kota) semuanya jadi catatan dan harus dipermudah," katanya. 

Orang nomor satu di Kalbar itu menilai, banyak keuntungan masyarakat penerima program PTSL ini. Karena dengan adanya sertifikat dapat mempermudah warga mengkases permodalan, meningktakan ekonomi, serta menaikkan nilai aset yang dimiliki. 

Ia pun mengapresiasi pemerintah pusat, karena dalam sekitar empat tahun setengah, sertifikat yang sudah dan akan terbit mencapai 26 juta. Ini program nasional yang menurutnya sangat sukses. 

"Sangat memberikan keleluasaan masyarakat atas pengelolaan kepastian hak milik. Kedua mendapatkan nilai tambah dari sertifikat itu," ucapnya.

Terakhir Midji sapaan akrabnya meminta agar seluruh lahan milik pemerintah juga bisa secepatnya disertifikatkan. Sehingga dapat mempermudah pengelolaan dan pelaporan (audit) aset yang dimiliki. "Kalau dapat tahun depan sudah selesai semua," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengungkapkan, penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat kali ini merupakan program tahun lalu. Sisanya kembali diserahkan tahun ini oleh BPN yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. 

Untuk di Kalbar ia mengatakan tahun lalu totalnya mencapai 210 ribu sertifikat dan untuk tahun ini sekitar 170 ribu sertifikat. Semuanya akan diselesaikan paling lambat sampai dengan akhir tahun 2019. "Ini adalah bagian dari program strategis nasional Presiden RI Joko Widodo untuk mensertifikatkan tanah secepat dan sebanyak mungkin," katanya. 

Sementara secara nasional pihaknya menargetkan tahun ini minimal mencapai sembilan juta sertifikat. Dengan harapan bisa lebih, yakni antara 11-12 juta sertifikat. 

"Tahun lalu target tujuh juta berhasil dikeluarkan. Seluruh produk PTSL mencapai 9,3 juta sertifikat. Insyallah kalau tuhan mengizinkan tahun 2025 seluruh tanah se-Indonesia sudah terdaftar," tutupnya.(bar) 

Berita Terkait