Jalankan Program Poros Perbatasan

Jalankan Program Poros Perbatasan

  Rabu, 23 March 2016 09:34
HIRUP DEBU: Kendaraan melintas di ruas jalan Tayan-Sosok dengan kondisi jalan yang berdebu. Selama bertahun-tahun warga terpaksa menghirup debu akibat lambatnya pembangunan. SHANDO SAFELA/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PONTIANAK -Badan Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pontianak tahun ini memastikan akan menjalankan program poros perbatasan di Entikong, Kabupaten Sanggau. 

Direktur Kerja Sama dan Verifikasi Penyiapan Dokumen BNP2TKI, Haposan Saragih, mengatakan pelaksanaan program poros perbatasan itu dilatarbelakangi dengan keberhasilan program poros perbatasan yang sudah dilaksanakan oleh Menteri Koordinator PMK, Menteri Hukum dan HAM dan Kepala BNP2TKI di Nunukan, Kalimantan Utara beberapa waktu lalu. “Tahun ini BNP2TKI melalui BP3TKI Pontianak akan menjalankan program serupa di Entikong” kata Haposan, Selasa (22/3). 

Dia menjelaskan kepastian pelaksanaan program poros tersebut setelah ia bersama Direktur Kerjasama dan Verifikasi Penyiapan Dokumen BNP2TKI, melakukan audiensi dengan Gubernur Kalbar, Cornelis, terkait permohonan dukungan pada program poros perbatasan tersebut. 

Menurut dia, dukungan itu penting untuk memastikan optimalisasi pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu Poros Perbatasan tersebut. “Arahan Gubernur agar segera meninjau lokasi yang strategis di Entikong dan berkoordinasi dengan Bupati Sanggau agar segera bisa terlaksana,” ucapnya. 

Sementara itu, Kepala BP3TKI Pontianak Aminudin  mengatakan bahwa program poros perbatasan ini digagas sebagai program nasional dengan Nunukan sebagai pilot project dan tuntas di 2015 yang kemudian akan dilanjutkan di Entikong dan Batam pada tahun 2016 serta daerah perbatasan lainnya secara serentak tahun 2017. 

Menurut dia, program tersebut merupakan program One Stop Services karena terintegrasi dengan Imigrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Ketenagakerjaan dan instansi lainnya. “Para TKI nantinya mengurus dokumen, termasuk paspor, diberikan pelatihan kerja serta wawasan kebangsaan. Termasuk pelatihan kewirausahaan bagi TKI yang dideportasi dari Sarawak, Malaysia,” katanya. 

Dia mengatakan program tersebut dijalankan dengan menggunakan pendekatan baru yaitu mengedepankan prinsip empati dan pengembangan kapasitas dalam menyelesaikan masalah pekerja migran perbatasan melalui layanan dokumen dan pelatihan secara gratis disertai dengan penyaluran kerja ke perusahaan yang membutuhkan. 

“Diharapkan dengan berjalannya program ini, maka bisa mengatasi permasalahan TKI di daerah perbatasan Entikong dan juga dapat diterapkan di daerah perbatasan lainnya,” harapnya. (adg)    

Berita Terkait