Jadi Maskot Pengkadan, Minta Jangan Dirusak

Jadi Maskot Pengkadan, Minta Jangan Dirusak

  Kamis, 1 September 2016 09:30
CARI EMAS: Pencarian emas tradisional yang mengancam lingkungan. Warga pun menolak kawasannya ditambang.

Berita Terkait

Suara penolakan atas dikeluarkannya izin eksplorasi pada PT Hasil Kharisma Alam dan PT Hasil Indo Alam untuk aktivitas pengeboran Bukit Podi, Desa Martadana Kecamatan Pengkadan bakal terus meluas.

 

Mustaan, Pengkadan

Kapuas Hulu

 

DIKHAWATIRKAN aktivitas pertambangan di kawasan itu bisa menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan, apalgi bukit podi merupakan situs dan sumber air di daerah itu. Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Kapuas Hulu Dini Ardianto menegaskan, rencana pertambangan emas di bukit Podi harus dikeluarkan.

Mengingat, daerah tersebut sebagai maskotnya Kecamatan Pengkadan, atau biasa disebut masyarakat disana Batu Datuk yang sekaligus merupakan sumber air bersih.

“Bukit Podi itukan maskot kecamatan Pengkadan, masak mau dirusak,” tegasnya.

Dini mengatakan, pernyataan itu juga ia sampaikan dalam pertemuan lintas instansi teknis bersama Pemerintah Provinsi Kalbar di Pontianak baru-baru ini.

“Kalau sudah prokontra kenapa diizinkan,” tegasnya.

Pertemuan yang berlangsung di Pontianak kata dia lagi, baru membahas seputar kerangka acuan Analisa Dampak Lingkungan (Andal), belum ke Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Mantan Kasat Pol PP ini memperkirakan masih ada beberapa kali pertemuan untuk membahas izin di bukit Podi.

“Kalau memang direkomendasikan ke gubernur dan dinyatakan tak layak, harus dicabut,” katanya. Setelah Amdal jadi, terang dia, baru perusahaan bersosialisasi kepada masyarakat. Namun yang terjadi sekarang ini perusahaan barumenggunakan izin eksplorasinya denganmelakukan survey.

“Pengeboran dilakukan untuk mendapatkan sampel bahan tambang dalam bukit tersebut,” terang Dini. Nanti, kalau sosialisasi diatur bagaimana mereka ngeruk, kemudian kelola limbah. Karena di Kapuas Hulu sampai hari ini belum ada izin tambang yang berjalan. Sehingga pihaknya belum melihat seperti apa dampak pencemaran yang bakal terjadi dengan perusahaan besar melibatkan alat berat.

Dijelaskannya lagi, dalam rapat kerangka acuan Andal di Provinsi, Kantor Lingkungan Hidup Kapuas Hulu secara tegas menolak aktivitas pertambangan dipuncak bukit yang saat ini dilakukan aktivitas survey dan pengeboran. “Saya sudah menyampaikan ke tim Amdal provinsi dan pemrakarsa supaya rencana pertambangan dari bukit Podi dikeluarkan. Dibawah bukit Podi kan banyak lokasi,” ucapnya.

Mantan camat Badau ini mengatakan, jika nantinya dikeluarkannya izin eksploitasi, maka dampak kerusakan lingkungan akan meluas diwilayah Kecamatan Pengkadan dan Hulu Grung. Karena sumber air masyarakat di dua kecamatan itu, sebagian berasal dari bukit Podi. “Satu-satunya cara supaya tidak timbul permasalahan, izin eksploarsi dikeluar dari lokasi bukit Podi,”terang lulusan magister ini.

Menurut dia, omong kosong kalau aktivitas tambangan tidak menggunakan zat-zat kimia. “Jangkan pertambangan, kebun sawit saja gunakan pupuk dari bahan kimia, apalagi pertambangan,” cetusnya. Terpisah, Kasubid Tata Ruang, Bappeda Kapuas Hulu Sofiah mengatakan, berdasarkan RTRW kabupaten, lokasi bukit Podi titik koordinatnya tidak berada dalam kawasan lindung atau konservasi.

“Disitu (bukit Podi) itu APL (Areal Penggunaan Lain). Tidak, termasuk dalam kawasan lindung atau konservasi,” jelasnya. Sofiah mengaku ikut juga dalam pertemuan membahas masalah kerangka acuan analisa dampak lingkungan terhadap aktivitas karena adanya izin eksplorasi di bukti Podi. Menurutnya, dari perusahaan berkomitmen untuk tak mengganggu atau merusak puncak bukit podi.

Dijelaskannya, perusahaan berkomitmen tidak mengganggu daerah bukit Podi. Karena mereka tahu kalau daerah bukit podi merupakan sumber air bersih di daerah itu. “Menurut perusahaan mereka tahu bahwa bukit sebagai lokasi kearfian lokal masyarakat Kecamatan Pengkadan,” ucapnya. Tetapi ia tidak menjelaskan dampak lain, jika aktivitas pertambangan benar-benar berlangsung di bukit itu.

Praktisi Hukum, Mohd. Syafi’i MR menyebutkan, jika aktivitas pertambangan terealisasi di kawasan bukit Podi. Tetap akan berdampak pada lingkungan di daerah hilir kecamatan pengkadan dan hulu gurung serta Jongkong serta kabupaten/kota lainnya di Kalbar. “Sehebat-hebatnya perusahaan itu mengelola limbah, pasti akan berdampak pada lingkungan di sekitar, terutama bagian hilir,” jelasnya.

Untuk itu, Syafi’i mengaku sependapat dengan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kapuas Hulu, Dini Ardianto, agar izin apapun terkait pertambangan dikawasan bukit podi atau di bukit podi harus di hentikan. Karena jika terus di paksakan, akan berdampak buruk, baik secara sosial, kesehatan atau dari segi lingkungan.

“Saya kira izin apapun dikawasan bukit Podi, harus dihentikan,” tegasnya.(*)

Berita Terkait