Izin Usaha di Pontianak Meningkat Drastis

Izin Usaha di Pontianak Meningkat Drastis

  Senin, 26 September 2016 09:30

Berita Terkait

PONTIANAK--Pemerintah Kota Pontianak terus berusaha meningkatkan jumlah kepemilikan izin usaha bagi pelaku UMKM di wilayanya. "Bagi usaha kecil kita membuat program perizinan mikro gratis. Syaratnya mudah siapkan KTP pelaku usaha dan rekomendasi dari Disperindagkop Pontianak," kata Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dalam Talkshow Ekonomi Kreatif di Gedung PCC, Sabtu (24/9).

 
Dijelaskan dia, sejak Februari lalu hingga September ini, pihaknya sudah mengeluarkan lebih dari 5000 izin. Sebagain diantaranya diberikan secara cuma-cuma alias gratis. “Jadi bagi pelaku usaha kecil yang beromzet di bawah Rp50 juta untuk manfaatkan izin usaha mikro gratis sekarang bagi yang belum memiliki," katanya.

Menurutnya, Pemkot Pontianak memberikan kesempatan luas kepada pelaku UMKM untuk mendapatkan izin berusaha supaya mereka memperoleh kemudahan akses permodalan dari perbankan untuk mengembangkan usahanya. Kondisi ekonomi yang bergejolak tahun lalu ternyata tidak berpengaruh terhadap keinginan masyarakat Pontianak untuk berusaha dan membangun.

Hal ini terbukti dengan meningkatnya izin yang dikeluarkan BP2T sepanjang tahun 2015. Pada tahun lalu BP2T menerbitkan izin sebanyak 12.531 izin. Sedangkan pada tahun 2014, izin yang terbit hanya 12.531 izin saja. Atau bandingkan dengan tahun 2009, dimana hanya ada 5.978 izin saja yang terbit.

Junaidi mengatakan paling banyak pengajuan izin berasal dari usaha perdagangan dan jasa. Hal tersebut disusul oleh Izin Mendirikan Bangunan. “Pontianak ini adalah kota jasa dan perdagangan, sehingga kami harus memberi pelayanan prima kepada mereka yang berkecimpung di bidang itu. Kita tidak seperti daerah lain yang punya sumber daya alam melimpah,” ungkapnya.

Dia menyebut, banyaknya izin yang dikeluarkan pihaknya merupakan tanda bahwa program percepatan dan peningkatan kualitas pelayannya berhasil. Beberapa tahun belakangan ini standar untuk pengurusan izin gangguan berlangsung 12 hari. Setelah itu mereka bisa mengurus Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan.

“Praktiknya untuk urus izin gangguan sekarang tidak sampai 10 hari. Ini berkat sistem komputerisasi dan peningkatan kualitas SDM kita sehingga mampu melayani pengajuan izin dengan cepat. Selain itu kita juga sudah menggunakan sistem pelayanan berbasis online,” ujarnya.

Namun pihaknya belum puas dengan standar waktu tersebut. Pihaknya ingin lebih cepat lagi. Mulai tahun 2016 ini BP2T menggunakan standar waktu maksimal 10 hari untuk pengurusan izin. Tidak hanya satu izin saja, tetapi tiga izin sekaligus, yaitu; Izin Gangguan, SITU dan TDP.

“Kita bikinkan satu paket untuk tiga izin sekaligus, supaya pararel. Jadi masyarakat tidak perlu bolak-balik bawa berkas. Cukup sekali datang untuk mengantar dan mengambil. Waktunya juga lebih singkat,” pungkasnya. (ars)

 

Berita Terkait