Ini yang Wajib Dilakukan Masyarakat Saat Sudah Memegang Kertas Suara di TPS

Ini yang Wajib Dilakukan Masyarakat Saat Sudah Memegang Kertas Suara di TPS

  Senin, 15 April 2019 16:28
Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, masyarakat yang mempunyai hak pilih wajib melakukan pengecekan surat suara terlebih dahulu. (gunawan/Jawapos)

Berita Terkait

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewanti-wanti agar masyarakat melakukan pengecekan kertas suara, saat sebelum melakukan pencoblosan Pemilu 2019. Ini demi menjaga agar tidak ada dugaan kecurangan.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, masyarakat yang mempunyai hak pilih wajib melakukan pengecekan surat suara terlebih dahulu. Salah satunya yang harus diperhatikan adalah, kertas suara harus ada tanda tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Sebab, kalau nanti sudah mencoblos dan dimasukkan kotak, ditemukan surat suara tidak ada tanda tangan Ketua KPPS, itu dianggap tidak sah,” ujar Ilham di Kantor KPU, Jakarta, Senin (15/4).

Terpisah Komisioner KPU Viryan Aziz juga meminta masyarakat tida membawa ponsel genggam saat ke tempat pengumutan suara (TPS). Termasuk saat di bilik suara jangan mendokumentasikan siapa yang dicoblosnya. Apabila itu dilakukan, maka sama halnya dia menciderai haknya sendiri‎.

“Enggak boleh. Dia bisa mencederai haknya sendiri. Kan hak pilih itu rahasia,” ucap Viryan.

Diketahui, KPU memang tidak membolehkan mendokumentasikan siapa yang dipilih dalam Pemilu 2019. Hal ini merujuk pada Peraturan Bawaslu Nomor 13/2018 tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara.

“Secara substansi enggak boleh bawa gadget atau melakukan foto. Namun, kalau sudah terjadi kita bisa menilai seperti itu kualitas pemilih yang demikian,” pungkasnya.

Sekadar informasi, larangan mendokumentasikan kegiatan memilih di bilik TPS tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 17 Ayat 1 huruf t tentang pengawasan, pemungutan dan perhitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

Bunyi Pasal 17 ayat 1 tersebut, pada intinya mengatur bahwa PPL atau Pengawas TPS mengawasi kepatuhan KPPS dalam pelaksanaan proses pemungutan suara dengan cara mengingatkan dan melarang pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.

Sementara itu, Pasal 35 ayat (1) huruf m Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara menyebutkan, larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara.‎

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Gunawan Wibisono/Jawa Pos

Berita Terkait