Indonesia Harus Tiru Filipina dalam Perlindungan Buruh Migran

Indonesia Harus Tiru Filipina dalam Perlindungan Buruh Migran

  Rabu, 21 March 2018 11:00
HUKUMAN MATI: Seorang aktivis memegang spanduk penolakan hukuman mati bagi pekerja migran di depan Kedutaan Arab Saudi di Jakarta, Selasa (20/3). REUTERS/DARREN WHITESIDE

Berita Terkait

Lebih Tegas Lindungi Buruh Migran di Saudi

JAKARTA – Pemerintah Indonesia sepatutnya belajar dari Filipina dalam menjamin warga negaranya yang memiliki permasalahan hukum di Arab Saudi. Filipina memiliki kesepakatan lebih tegas yang mengikat dengan Saudi terkait notifikasi pelaksanaan hukuman terhadap warga negara yang terlilit masalah hukum.

Anggota Jaringan Buruh Migran (JBM) Citra Hamidah menyatakan, otoritas Saudi sengaja tidak memberikan pemberitahuan atau notifikasi pelaksanaan eksekusi mati Zaini Misrin karena rapuhnya kesepakatan yang dibangun. Perjanjian tentang notifikasi saja, misalnya, hanya ada di memorandum of understanding (MoU). Padahal, jika dilihat dari aspek hukum, MoU hanya kesepakatan yang tidak memiliki implikasi. 

Berbeda halnya jika kesepakatan pemberian notifikasi itu diatur dalam bentuk memorandum of agreement (MoA). ”Kalau MoA ada teknisnya seperti sanksi atau tuntutan jika salah satu pihak tidak menerapkan perjanjian,” ujar Citra kemarin (20/3). Karena itu, ke depan Indonesia perlu meningkatkan kesepakatan dari MoU ke MoA.

Citra lantas mencontohkan keberhasilan pemerintah Filipina memaksa Saudi menandatangani MoA dalam notifikasi warganya yang menjadi terpidana. Setelah perubahan tersebut, Filipina bisa menekan kasus-kasus buruh migran di Saudi. ”Menaker (menteri ketenagakerjaan, Red) sebut ingin ikuti Filipina, tapi sampai sekarang belum ditindaklanjuti,” ucapnya. Karena itu, pemerintah Indonesia harus belajar dari Filipina. 

Pada Minggu (18/3) sekitar pukul 11.00 (waktu Saudi) Zaini dihukum mati. Warga Bangkalan, Madura, tersebut mengaku dipaksa mengakui melakukan pembunuhan setelah ditekan dan diintimidasi otoritas kepolisian setempat. Pada proses persidangan hingga vonis hukuman mati dijatuhkan, Zaini juga tidak mendapatkan penerjemah yang netral dan imparsial.

Menurut keterangan pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, otoritas Kerajaan Saudi sama sekali tidak memberi tahu soal eksekusi itu. Tidak ada penyampaian mandatory consular notification kepada perwakilan RI sebelum eksekusi.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berpandangan bahwa kasus eksekusi Zaini yang dilaksanakan tanpa notifikasi tidak akan mengganggu hubungan diplomatik Indonesia dan Saudi. Dia mencontohkan kemarahan Prancis terhadap Indonesia saat ada warga negaranya, Serge Atlaoui, yang dieksekusi mati setelah menjadi terpidana kasus narkoba. Serge menjadi terpidana mati karena menjalankan pabrik pembuatan ekstasi. 

”Ya, awalnya memang marah-marah. Tapi, setelah itu dipahami, memang dia bersalah sesuai hukum kita,” ujar JK di Kantor Wakil Presiden kemarin.

Lebih lanjut JK mengungkapkan bahwa pemerintah sudah berusaha keras mengupayakan bantuan hukum bagi Zaini. Sudah ada puluhan kali pertemuan dengan pihak Saudi. Bahkan, Presiden Jokowi sudah bertemu dengan Raja Salman untuk membahas perkara tersebut. 

”Cuma, hukum di sana berbeda dengan hukum kita. Itu hanya (kewenangan) keluarga yang maafin, bukan raja (Salman). Jadi, itu masalahnya, tapi sampai tingkat presiden membela warga yang di situ. Tapi, ya itu, jangan berbuat salah lah,” tutur JK.

Indonesia juga punya mekanisme hukuman mati. Di era Presiden Jokowi sudah tiga kali gelombang eksekusi mati untuk para terpidana narkoba. ”Jadi, saling mengerti, kalau Anda berada di suatu negara, ya jangan melanggar hukum negara itu. Kita tentu sangat serius dan prihatin, berdukacita atas hal itu. Namun, tentunya kita juga memahami, kalau orang berbuat salah, maka berlaku hukum setempat,” jelas JK. (jun/far/c9/agm)

Berita Terkait