HUT Satpol PP, Satlinmas dan Satdamkar Tahun 2018

HUT Satpol PP, Satlinmas dan Satdamkar Tahun 2018

  Jumat, 27 July 2018 10:50
FOTO BERSAMA: Bupati Martin Rantan foto bersama pegawai Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Ketapang usai mengikuti upacara HUT Satpol PP dan Damkar. Humas Pemkab Ketapang

Berita Terkait

Martin: Satpol PP Tingkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas

KETAPANG  –  Bupati  Ketapang, Martin Rantan mengingatkan  seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan abdi pemerintah sehingga lebih professional, kompeten dan bersinergisitas tinggi.  Sehingga kemampuan tersebut diharapkan untuk lebih menunjang tugas pokok  dan operasional di lapangan. Harapan Bupati Ketapang ini disampaikan dalam upacara peringatan Hari Ulang tahun  Satuan Polisi pamong Praja  ke 68, Satuan Perlindungan Masyarakat ke 56 dan Satuan Pemadam Kebakaran ke 99 tahun 2018, Kamis (26/7) pagi di Halaman Kantor Bupati Ketapang.

Pada apel siaga yang mengusung tema “Satpol PP, Satlinmas dan Damkar Siap Mengawal pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif Tahun 2019”. Menurut Bupati Ketapang, tema ini merujuk kepada upaya peningkatan kesiapsiagaan serta keterlibatan Satpol PP, satlinmas dan Damkar sebagai perangkat daerah yang turut memberikan dukungan untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2019.

“Saya anggap terdapat relevansi antara tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam penegakan Perda serta penyelenggaraan ketertiban umum dan  ketenteraman masyarakat serta satlinmas,” tegas Bupati Ketapang, Martin Rantan.

Ketiga satuan ini mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain, membantu menjaga ketenteraman dan ketertiban umum penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif tahun 2019, baik sebelum, pada saat maupun setelah pemungutan suara, membantu dalam penanggulangan bencana, serta tugas social kemasyarakatan lainnya. Disebutkan Bupati Ketapang bahwa, momen tahapan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif  menjadi sangat penting bagi kita semua terutama bagi jajaran Satpol PP, Satlinmas dan Damkar di daerah. Karena biasanya potensi gangguan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, serta perlindungan masyarakat akan meningkat sangat tajam. Untuk menyikapi situasi dan kondisi yang akan terjadi tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, aparat Satpol PP, satlinmas dan Damkar di daerah harus menyiapkan diri sejak dini.

Bupati Ketapang menekankan agar sejuruh jajaran Sat Pol PP senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan  dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Pedoman kerja bagi satpol PP merujuk kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, satlinmas dan damkar keterlibatan secara aktif sebagai tenaga  pengamanan langsung (Pamsung) dalam kelompok penyelenggaraan pemungutan suara (KPPS) dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang  pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-Undang serta Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 tentang penugasan Satlinmas dalam penanganan ketentraman, Ketertiban dan keamanan penyelenggaraan Pemilihan umum.

Faktor yang harus diperhatikan dalam optimalisasi penyelengaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam mengawal pelaksanaan pemilihan Presiden dan pemilihan legislative tahun 2019 adalah pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik secara vertical maupun horizontal dengan instansi terkait, seperti KPUD, Bawaslu, TNI dan Polri, serta Kantor Kesbangpol yang didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati, dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki, serta kode etik birokrasi.  Demikian juga factor laion yang perlu dikembangkan adalah mengembangkan komunikasi dengan seluruh jajatan stakeholder termasuk pada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat, dalam rangka mencegah dan menyelesaikan potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dengan mengutamakan prinsip-prinsip lokal. (pk/*)

 

Berita Terkait