Honorer Kalbar Tuntut Keadilan

Honorer Kalbar Tuntut Keadilan

  Jumat, 28 September 2018 10:04
PROTES: Para tenaga honorer K2 berunjukrasa menuntut keadilan. Mereka meminta pemerintah tidak membatasi usia pendaftaran CPNS.

Berita Terkait

PONTIANAK – Para tenaga honorer K2 menuntut keadilan kepada pemerintah. Mereka merasa dianaktirikan oleh regulasi yang memberikan batasan umur 35 tahun untuk mendaftar seleksi CPNS. Akibat regulasi tersebut, banyak tenaga honorer yang gagal memenuhi syarat administrasi.

Batasan tentang umur itu tertuang di dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 tahun 2018, dimana disebutkan bahwa syarat administrasi bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dari eks tenaga honorer K2I berusia maksimal 35 tahun pada 1 Agustus 2018.

“Aturan itu membuat tenaga honorer K-2 tidak mendapatkan kesempatan menjadi PNS. Kenapa tenaga K2 tidak masuk skala prioritas? Kenapa justru kategori umum yang langsung dibuka,” tanya Sa’ban, guru honorer di Kabupaten Sintang, kepada  Pontianak Post, kemarin.

Sa’ban menyebutkan persoalan ini sudah lama berlarut. Keluhan juga sudah disampaikan. Baik pada DPRD tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan hingga ke pemerintah pusat. “Sudah lama. Dengan adanya aturan itu kami yang sudah lama mengabdi merasa dianaktirikan,” ungkapnya. Sa’ban mengabdi sebagai tenaga pendidik sudah 15 tahun. Dia menjadi tenaga honorer sebagai guru kelas di SD 1 Sintang. Sa’ban merasa perjuangannya dan tenaga honorer lain selama ini tidak dihargai.

“Kami merasa tidak dihargai. Di mana keadilannya karena kami juga mengharumkan bangsa,” tukasnya. Ia meminta presiden dan Menpan-RB untuk segera merevisi aturan tersebut. “Kami ingin diakomodir. Usia terus bertambah sementara moratorium sudah berjalan sejak 2014 dan baru buka lagi sekarang,” tambahnya.

Ketua Forum Komunikasi K2 di Kabupaten Sintang, Langgung menyatakan pihaknya akan terus menyuarakan hak dari para tenaga honorer. “Saya sendiri sudah honor sejak 2003, kontrak daerah 2009. Sudah berkoar-koar bagaimana hak kami, sudah tidak bisa disebutkan lagi bagaimana sedihnya,” ungkap Langgung.

Ia juga merupakan guru gelas di daerah Sintang. Menurut dia, aturan itu membuat tenaga honorer kecewa. Sebab pembatasan umur membuat mereka tidak bisa ikut mendaftar. Sementara tenaga honorer banyak yang berusia di atas 35 tahun, karena pengabdiannya sudah belasan tahun.

“Kami menuntut keadilan pemerintah, untuk memenuhi hak-hak kami,” ungkap Langgung. Ketua PGRI Kalimantan Barat, Samion menyebutkan regulasi yang membuat syarat administrasi tentang pembatasan usia telah membuat nasib tenaga honorer terkatung-katung.

“Di Sintang itu ada yang sudah mengabdi selama 28 tahun. Sudah lulus tes dan tidak mendapatkan haknya. Usia mereka sudah 40 tahun ke atas. Ini kondisi rill di lapangan,” ungkap Samion. Ia menilai perjuangan tenaga honorer harus menjadi perhatian pemerintah pusat. Meski berstatus honorer, mereka tetap melaksanakan kewajibannya. 

Seperti yang diketahui, Kalimantan Barat masih kekurangan tenaga guru. Belum lagi ada moratorium dari pemerintah pusat. Hal itu dinilai bertolak belakang dengan kondisi saat ini di mana banyak guru yang pensiun. “Solusi yang dilakukan tentu adanya honorer. Hanya saja harus ada titik terang dari pemerintah untuk perjuangan nasib tenaga honorer,” pinta Samion.

Ia menambahkan, pemerintah sudah membuat kebijakan terbaru yakni, tenaga honorer yang tidak mendaftar CPNS karena terbatas umur, berpeluang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerjas (PPPK).

Pengangkatan itu dianggap sebagai solusi bagi tenaga honorer berusia 35 tahun ke atas, yang tidak bisa mengikuti seleksi CPNS melalui jalur khusus. “Janji itu harus direalisasikan, jangan sampai tidak,” ingat Samion.

“Alternatif itu seharusnya membuat teman-teman merasa lega. Jangan sampai setiap hari diberikan kewajiban tapi mereka tidak punya hak untuk masa depannya,” pungkasnya. (mse)

Berita Terkait